ASKARA – Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke San José, Republik Kosta Rika, pada Kamis (22/5). Kunjungan ini merupakan bagian dari misi diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antar lembaga legislatif, mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan, serta mempererat solidaritas antarbangsa.

Delegasi dipimpin oleh H. Muhammad Khozin, M.A.P. (PKB), bersama anggota Franciscus Maria Agustinus Sibarani (Golkar), Obet Rumbruren (PDIP), dan H. Askweni, S.Pd. (PKS).

Dalam kunjungan tersebut, delegasi DPR RI diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kosta Rika, Lydia Peralta Cordero, serta Presiden Eksekutif INCOFER (Instituto Costarricense de Ferrocarriles), Álvaro Bermúdez Peña, M.Sc.

Anggota delegasi, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas cakupan kerja sama lintas sektor antara Indonesia dan Kosta Rika.

"Kosta Rika dikenal sebagai negara yang konsisten dalam mengusung pembangunan berkelanjutan. Pencapaian mereka dalam menggunakan 94% listrik dari sumber energi terbarukan adalah contoh nyata dari arah pembangunan hijau yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia," ujarnya.

Franciscus menambahkan bahwa Indonesia saat ini menargetkan bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Oleh karena itu, kerja sama dengan Kosta Rika melalui pertukaran teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan proyek percontohan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan.

"Kami juga melihat peluang sinergi di sektor transportasi publik. Indonesia tengah memperluas jaringan kereta api nasional dan mengembangkan MRT serta LRT di berbagai kota besar untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi," imbuhnya.

Kunjungan ini merupakan yang pertama sejak GKSB DPR RI–Parlemen Kosta Rika dibentuk pada 2020, dan menjadi kelanjutan dari kerja sama parlemen Indonesia–Kosta Rika yang telah dimulai sejak 1985. Kedua negara juga telah meratifikasi Framework Cooperation Agreement (FCA) yang mulai berlaku pada Juni 2024 sebagai dasar hukum perluasan kerja sama bilateral di berbagai bidang.

Delegasi DPR RI percaya bahwa kolaborasi parlemen merupakan kunci dalam memastikan keberlanjutan kebijakan luar negeri serta memperluas dimensi hubungan bilateral yang lebih inklusif dan partisipatif.

Laporan: Hamukti