ASKARA-Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Oleh karena itu penting dilakukan pembaruan perspektif dalam diplomasi dan tata kelola pemerintahan.

Demikian ditegaskan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, saat menyampaikan sambutan pada acara peluncuran dan diskusi buku berjudul "New World, New Perspective, New Approach" yang diterbitkan BKSAP DPR  RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Pembicara yang dihadirkan pada acara ini adalah  Direktur Eksekutif Centre For Strategic and International Studies (C SIS), Philips J. Vermonte dan Ian Montratama, dosen Hubungan Internasional Universitas Pertamina.

“Dunia tengah memasuki fase baru yang tidak lagi dapat dipetakan dengan kerangka lama. Kita hidup dalam dunia baru. Dan seperti kata pepatah, kita tak bisa menemukan pulau baru dengan peta yang lama,” kata Mardani.

Dia mengatakan saat ini telah terjadi berbagai peristiwa global seperti kebijakan proteksionis Donald Trump, konflik bersenjata di Eropa Timur, serta krisis Timur Tengah pasca serangan 7 Oktober 2023. Nah, rangkaian peristiwa itu  menurutnya menandai perubahan mendasar dalam arsitektur geopolitik dan ekonomi global.

"Termasuk, tantangan baru dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan mata uang kripto. Teknologi seperti crypto memang efisien, tapi sekaligus menjadi surga bagi transaksi ilegal lintas negara. Ini mengubah lanskap keamanan siber dan ekonomi global,” ujar Mardani.

Dalam forum tersebut, politisi PKS ini juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah bersiap untuk memperkuat keterlibatan di forum-forum parlemen internasional seperti AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) dan IPU (Inter-Parliamentary Union). Menurutnya, kolaborasi antarnegara melalui jalur diplomasi parlemen — atau yang dikenal sebagai second-track diplomacy — menjadi semakin penting di era multipolar saat ini.

Tak hanya dalam skala global, dia juga menekankan komitmen Indonesia terhadap tata kelola pemerintahan terbuka. Ia menyebut bahwa Indonesia, sebagai pendiri Open Government Partnership (OGP) sejak 2011, kini perlu memperkuat kembali implementasi keterbukaan informasi, termasuk di parlemen.

“Kalau kita ingin beresin negara, kita harus mulai dari parlemen. Dan itu artinya kita harus mendorong open parliament sebagai bagian dari reformasi kelembagaan,” ujarnya.

Di akhir pidatonya, Mardani menyampaikan bahwa peluncuran buku diplomasi parlemen bukan sekadar dokumentasi, melainkan ajakan terbuka untuk berkolaborasi. “Semua bisa mendengar, mengkritik, dan berkontribusi dalam kerja-kerja diplomasi BKSAP,” kata Mardani. (dry)