ASKARA - Anggota DPR RI periode 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS., menyoroti pentingnya pendidikan berkualitas dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang kompeten, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Menurutnya, sistem pendidikan Indonesia harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga karakter yang kuat dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Demikian disampaikan Prof. Rokhmin Dahuri dalam Studium Generale bertema  “Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Agro-Maritim Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat (9/5).

"Ciri utama negara yang berhasil adalah memiliki sistem pendidikan berkualitas tinggi yang mampu mencetak tenaga kerja produktif, terampil, dan adaptif terhadap perubahan zaman," ujar Prof. Rokhmin Dahuri, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas UMMI Bogor.

Ia juga menggarisbawahi peran strategis perguruan tinggi dalam mencetak lulusan yang mampu mengelola potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, termasuk dalam bidang akuakultur dan perikanan, sebagai langkah menuju kedaulatan pangan dan energi yang berkelanjutan.

Pendidikan harus mengajarkan keterampilan teknis sekaligus membentuk karakter dan akhlak mulia.Kualitas pengajaran di semua jenjang, dari dasar hingga perguruan tinggi harus diperkuat agar generasi muda siap menghadapi persaingan global.

Kemudian, ia memaparkan peningkatan peran Universitas Halu Oleo  dalam pembangunan agro maritim berkelanjutan dan Indonesia Emas 2045.

Prof. Rokhmin Dahuri memberikan gambaran Umum Perguruan Tinggi Indonesia. Pada 2024 ada 4.593 Perguruan Tinggi, 8,48 Juta Mahasiswa terdaftar, 29.413 Program Studi, 312.890 Dosen. Dari 75 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia 2024 Versi Edurank (Kemendikbud Ristek, 2024), Universitas Halu Oleo menempati rangking 54.

Selanjutnya, pada peringkat Perguruan Tinggi menurut QS World University Rankings (2024) IPB pada peringkat 449. Sementara, pada Peringkat Perguruan Tinggi menurut QS Asian University Rankings (2024) IPB pada ke 122.

Delapan Karakter Alumni Perguruan Tinggi

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan 8 karakter penting yang wajib dimiliki oleh alumni perguruan tinggi di era abad ke-21 yang penuh ketidakpastian dan disrupsi. Menurutnya, hanya lulusan dengan karakter ini yang akan sukses, bahagia, dan berdampak besar bagi bangsa dan dunia. “Pertama adalah kompeten pada bidang Iptek (Prodi) yang ditempuh selama kuliahnya,” ujarnya.

Kedua, memiliki kemampuan analisis, sintesis, kritis, kreatif, inovatif, dan problem solving (memecahkan masalah). Ketiga, menguasai dan terampil menggunakan teknologi digital termasuk komputer, HP, dan gadget lainnya.

Keempat, memiliki soft skills seperti dapat memelihara dan memompa motivasi diri, adaptive (cepat belajar dan menyesuaikan diri dengan hal baru), agile (gesit, cekatan), bisa bekerja sama, teamwork, disiplin, entrepreneurship, dan leadership.

Kelima, menguasai sedikitnya satu bahasa asing seperti Inggris, Arab, atau Mandarin.

Keenam, berakhlak mulia termasuk jujur, amanah, fathonah (cerdas dan visioner), tabligh, berempati, menyayangi sesama makhluk Tuhan YME, sabar, dan bersyukur.

Dan, ketujuh adalah beriman dan takwa kepada Tuhan YME menurut agama masing-masing. Lebih dari itu, dia menghormati pemeluk agama lain, dan senang hidup harmonis penuh kedamaian dengan sesama insan, tanpa memandang suku, agama, dan latar belakang primordial lainnya.

Kedelapan, terus membaca dan belajar tentang Iptek baru. Karena, belajar dan menuntut ilmu itu sejatinya harus dari sejak kita lahir hingga sebelum wafat’ (Hadits). Long-life Education.

“Namun, berpengetahuan tidak cukup melalui core subjects saja, harus dilengkapi karakter kuat, kemampuan kreatif, dan didukung kemampuan memanfaatkan teknologi,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu.

Dengan lulusan (alumni) PT (Perguruan Tinggi) unggul: kompeten pada bidangnya, memiliki hard skills dan soft skills yang baik (seperti diuraikan diatas); niscaya para 
lulusan PT akan siap bekerja di dunia industri (Perusahaan, swasta), pemerintah (ASN), Koperasi, LSM, MNCs, dan lainnya; menciptakan lapangan kerja sendiri (berwirausaha, jadi pengusaha/entrepreneur); atau sebagai peneliti (perekayasa) berkaliber nasional maupun dunia. 

"Dengan lulusan PT yang unggul, maka alumni akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa Indonesia, bahkan dunia," tegasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan global pada tahun 2045, dengan dukungan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan bonus demografi yang menguntungkan, dengan strategi transformasi struktural yang beralih dari ketergantungan pada sumber daya alam mentah menuju industri manufaktur bernilai tambah.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri dan unggul dalam sektor agro-maritim, dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografi yang ada,” ujarnya.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa Indonesia, dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa dan posisi geografis yang strategis, memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan global pada tahun 2045.

Namun, untuk mencapai visi tersebut, diperlukan transformasi struktural ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam mentah menuju industri manufaktur bernilai tambah tinggi. 

Sektor agro-maritim, ekonomi digital, ekonomi biru, dan ekonomi hijau yang berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Prof. Rokhmin Dahuri, mengungkapkan bahwa tantangan seperti bencana alam justru bisa menjadi pemicu etos kerja unggul, inovasi, dan akhlak mulia bagi masyarakat.

Pembangunan yang holistik dan berkelanjutan harus menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sumber daya manusia (SDM) unggul perlu dilahirkan melalui pendidikan berkualitas, yang mendorong kompetensi, kreativitas, inovasi, etos kerja tinggi, dan akhlak mulia.

Kestabilan politik dan perdamaian sosial menjadi fondasi utama agar ekonomi Indonesia berkembang secara kondusif.

Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, termasuk akuakultur dan perikanan, untuk menjamin kedaulatan pangan dan energi.

"Indonesia harus memanfaatkan potensi maritimnya untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, demi kesejahteraan rakyat dan posisi strategis di kancah global," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kepemimpinan yang kompeten, jujur, dan visioner. Kepemimpinan semacam ini akan memastikan bahwa arah pembangunan tetap pada jalur yang benar dan berkelanjutan.

Melalui kepemimpinan yang visioner, pendidikan berkualitas, inovasi teknologi, serta penguatan ekonomi berbasis agro-maritim, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dan berdaulat.

Arah Kebijakan untuk Kemajuan Indonesia

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa kestabilan politik dan perdamaian sosial merupakan kunci utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia.  

Tanpa stabilitas politik yang terjaga, negara akan kesulitan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan ekonomi yang sehat.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga kebijakan yang berbasis pada hukum yang adil dan transparan, serta berfokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif.

Tokoh Nelayan Nasional asal Gebang Timur Cirebon, menekankan bahwa keberhasilan Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan yang bijaksana, tetapi juga pada kepemimpinan yang kompeten, jujur, amanah, serta berintegritas tinggi.

"Dengan pemimpin yang kuat, masyarakat Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih baik, mewujudkan kesejahteraan yang merata, serta menjaga kedaulatan negara," ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Menurutnya, pembangunan ekonomi inklusif harus menjadi prioritas, agar lapangan kerja tercipta dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik global.

Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi global melalui pendidikan berkualitas, pengelolaan agro-maritim yang berkelanjutan, serta stabilitas politik dan sosial.

"Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang melibatkan semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta dukungan dari perguruan tinggi, Indonesia diyakini mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," katanya.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, Indonesia membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat* untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi digital, ekonomi biru, dan ekonomi hijau berbasis prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan langkah yang tepat, Indonesia bisa mencapai cita-cita menjadi negara yang mandiri dan berkelanjutan pada tahun 2045," tegasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri mengajak semua pihak, pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong kemajuan ekonomi, serta menjaga kelestarian alam dan kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat mencapai tujuannya menjadi negara yang mandiri, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Profil Universitas Halu Oleo

Dalam paparannya, Menteri Kelautan dan Perikanan (2001–2004) itu, menyebut Universitas Halu Oleo (UHO) sebagai salah satu universitas yang memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia. Ia menilai bahwa UHO mampu mencetak lulusan berkualitas yang mendukung misi Indonesia Emas 2045.

UHO yang kini dipimpin oleh Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si., M.Si., M.Sc.,  merupakan salah satu perguruan tinggi unggulan di Indonesia timur. Didirikan pada 19 Agustus 1981 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Awalnya, UHO adalah cabang dari Universitas Hasanuddin Makassar, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai universitas negeri.

Nama "Halu Oleo" diambil dari nama seorang tokoh adat setempat yang dihormati karena perannya dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Sebelum menjadi universitas negeri, UHO berawal sebagai cabang Universitas Hasanuddin Makassar.

Seiring perkembangannya, UHO ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri dan terus mengalami transformasi menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang unggul 
di wilayah kepulauan. 

Dengan fokus pada pengembangan sumber daya maritim, pertanian, dan lingkungan, UHO berkomitmen mencetak lulusan yang mampu menjawab tantangan  pembangunan Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara berkelanjutan.

Visi dan Misi Universitas Halu Oleo

Visi: “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045”

Misi: 1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;
2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;
3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Menguatkan sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;
5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan
6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan pendapat pribadinya, "Dengan komitmennya terhadap pengembangan kawasan pesisir dan potensi lokal, Universitas Halu Oleo berdiri kokoh sebagai garda terdepan dalam mencetak pemimpin masa depan Indonesia timur."

Fakultas Program Sarjana Dan Pasca Sarjana UHO, terdiri: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP): • Pendidikan Bahasa Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi • Pendidikan Fisika • Pendidikan Kimia • Pendidikan Ekonomi • Pendidikan Geografi • Pendidikan Sejarah • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) • Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi • Bimbingan dan Konseling • Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD).

Fakultas Program Sarjana Dan Pasca Sarjana UHO

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB): Ekonomi, Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Islam.

Fakultas Pertanian (FAPERTA): Agribisnis, Agroteknologi, Ilmu dan Teknologi, Pangan, Kehutanan, Peternakan.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK): Budidaya Perairan, Manajemen, Sumberdaya Perairan, Ilmu Kelautan, Teknologi Hasil, Perikanan, Agrobisnis Perikanan.

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA): Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Statistika, Informatika.

Fakultas Teknik (FT): Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Arsitektur, Teknik Geofisika, Teknik Informatika, Teknik Industri

Fakultas Program Sarjana Dan Pascasarjana di Universitas Halu Oleo 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP):  Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Ilmu Komunikasi.

Fakultas Hukum (FH): Ilmu Hukum

Fakultas Kedokteran (FK): Pendidikan Dokter, Profesi Dokter

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM): Kesehatan, Masyarakat, Ilmu Gizi

Fakultas Farmasi: Farmasi

Fakultas Program Sarjana Dan Pascasarjana di Universitas Halu Oleo

Fakultas Ilmu Budaya (FIB): Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Antropologi.

Fakultas Peternakan Peternakan

Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan: Kehutanan, Ilmu Lingkungan.

Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian (FTIP): Teknologi Hasil Pertanian, Teknik 
Pertanian.

Fakultas Program Sarjana Dan Pascasarjana di Universitas Halu Oleo 

Program Magister: Manajemen, Agribisnis, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Ilmu Perikanan, Teknologi Pendidikan, Ilmu Peternakan, Ilmu Kehutanan, Ilmu Lingkungan, Kesehatan Masyarakat

Fakultas Program Sarjana Dan Pascasarjana di Universitas Halu Oleo 

Program Doktor: Ilmu Manajemen, Ilmu Pertanian, Ilmu Perikanan, Ilmu Ekonomi, Ilmu Lingkungan.

Peningkatan Peran UHO Dalam Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Guru besar Mokpo National University Korea Selatan itu. mendorong UHO  untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi  World-Class University (universitas kelas dunia). Hal itu penting  untuk menghasilkan tiga  output Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni  menghasilkan lulusan SDM unggul, invensi dan inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang mensejahterakan rakyat serta turut membangun dunia yang lebih sejahtera, adil, damai, dan berkelanjutan (sustainable).

Sumber Dana & Pengelolaannya  Manajemen Pendidikan: 1. Fakultas & Program Studi, 2. Kurikulum, 3. Metoda Pengajaran, 4. Manajemen PT

Sumber Daya Manusia, 1. Tenaga Akademik, 2. Peneliti, 3. Tenaga Non Akademik. Mahasiswa Unggul: 1. SMA , 2. MAN, 3. SMK. Lalu, Gedung, Infrastruktur, Digital, Dan Fasilitas

Litbang (R&D): 1. IPTEKS & Inovasi, 2. Untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia, 3.Sesuai Perkembangan Zaman.

Kebijakan Kemendikti Saintek Baru (“Diktisaintek Berdampak”) diluncurkan oleh Menteri Diksaintek, Prof. Brian Yuliarto pada 2 Mei 2025, menandai
pergeseran (transformasi) peran Pendidikan Tinggi, dari sekedar penghasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi penggerak utama perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bangsa.

Kebijakan “Diktisaintek Berdampak” menekankan pentingnya hasil riset dan pembelajaran di PT tidak hanya menghasilkan output bersifat akademik, seperti lulusan dan publikasi di jurnal ilmiah; tetapi juga outcome yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, PT mesti melahirkan SOLUSI atas berbagai permasalahan dan tantangan teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat (bangsa bahkan dunia).

Kebijakan baru ini (Menteri Brian Yuliarto) merupakan kelanjutan dari Kebijakan Kampus Merdeka (Menteri Nadiem Makarim) yang telah membangun ekosistem PT yang lincah (agile) dan lentur (flexible).

Selain merevitalisasi dan mengembangkan kurikulum dan metoda pengajaran, meningkatkan kuantitas dan kualitas DOSEN dan TENDIK, meningkatkan RISET, dan merenovasi serta membangun baru SARPRAS (seperti Laboratorium, Teaching Farms, Teaching Factory, dll); PT juga harus menjalin Kerjasama PENTAHELIX (PT, Industri/Swasta, Pemerintah, Masyarakat, dan Media Masa). Supaya mampu menghasilkan lulusan unggul, hasil riset yang sesuai dengan kebutuhan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri), kebutuhan Pembangunan nasional, dan kebutuhan peradaban dunia.

Kembangkan Kerjasama Penta Helix

Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu, memaparkan strategi Universitas Halu Oleo  mengembangkan kerjasama Penta Helix di bidang blue economy. Pentahelix merupakan sebuah model Kerjasama inovatif yang mensinergikan Akademisi, Bisnis (Industri), Pemerintah, Komunitas, dan Media untuk menciptakan ekosistem kerjasama berdasarkan pada IPTEK, Kreatifitas,.dan Inovasi. Sedangkan Struktur Kemitraan Penta Helix, Industri (Swasta), Perguruan Tinggi, Komunitas, Pemerintah, Media Masa.

“Sumber daya alam terbatas, tetapi kreativitas dan inovasi tidak terbatas” (Pemerintah Republik Korea, 2000) Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang efektif dan sukses berarti membekali para perencana, pengelola, dan pengambil keputusan dengan pemahaman dan perangkat terbaik yang dapat diberikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi," sebut Prof. Rokhmin Dahuri.

Peluang Kerjasama Penta Helix UHO di sektor Industri Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, yaitu: 1. Tradisional Peningkatan kualitas dan daya saing • ikan asap, • pindang, • kering (asin dan tawar), • fermentasi (peda), • terasi, petis, • dll;

2. Modern • live fish, • fresh fish, • pembekuan, • pengalengan, • breaded shrimps and fish, • produk berbasis surimi, • dll; 3. (product development) dan Penyempurnaan packaging serta distribusi produk;

4. Pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen (nelayan dan /atau pembudidaya); 5. Standardisasi dan sertifikasi; 6. Penguatan dan pengembangan pasar domestik dan ekspor.

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Sedangkan, definisi Blue Economy (Ekonomi Biru), yaitu: Pada dasarnya Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respon untuk memperbaiki kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme): Sebelum Pandemi Covid-19; 2 miliar orang miskin, 700 juta orang kelaparan, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global. Ekonomi Hijau adalah ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan (UNEP, 2012).

Pada dasarnya Blue Economy adalah penerapan Ekonomi Hijau di wilayah kelautan (dalam Dunia Biru) (UNEP, 2012). Blue Economy adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut (World Bank, 2016).

Blue Economy adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi yang sudah berjalan lama (established sectors) dan sektor-sektor ekonomi yang baru dan akan berkembang (emerging sectors) (EC, 2020). Blue Economy juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator (Conservation International, 2020).

Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi dan praktik ramah lingkungan, (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif, dan (3) pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk mencapai tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada sekaligus meningkatkan potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi (PEMSEA, 2011; UNEP, 2012).

Tantangan dan Status Pembangunan Sulawesi Tenggara

Pakar pembangunan wilayah pesisir itu, memaparkan kondisi terkini dan tantangan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Data 2024 dari BPS menjadi dasar analisisnya terhadap aspek kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi, hingga indeks pembangunan manusia (IPM). 

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, tingkat kemiskinan Sultra masih berada di angka 11,21%, menempati posisi ke-15 dari 38 provinsi. Kendari menjadi kota dengan angka kemiskinan terendah (4,23%), sementara Konawe Kepulauan tertinggi (15,54%).

Meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sultra cukup rendah (3,09%) urutan ke-31 dari 38 provinsi. Ketimpangan ekonomi terlihat dari koefisien GINI sebesar 0,370—jauh dari batas ideal di bawah 0,3. Kota Baubau mencatat ketimpangan tertinggi, sementara Kendari berada di peringkat ke-4 tertinggi di provinsi, yaitu 5,67%.

Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan

Koefisien GINI Sulawesi Tenggara sebesar 0,370, urutan ke-9 dari 38 provinsi. Kota Baubau memiliki koefisien GINI tertinggi di Sulawesi Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara mencapai 73,48, urutan ke-16 dari 38 provinsi.

Suatu negara atau daerah dikategorikan maju jika PM> 90 (UNDP, 2010). Saat ini, Kota Kendari memiliki IPM tertinggi, yakni 85,33*l.

Pendapatan Daerah dan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara berada di urutan ke-22,  sedangkan PDRB per kapita menempati peringkat ke-20 dari 38 provinsi. Kolaka mencatat PDRB dan PDRB per kapita tertinggi di Sulawesi Tenggara, diikuti oleh Kota Kendari yang menempati peringkat ketiga di provinsi.

"Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya alam, pertanian, dan maritim, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kualitas SDM," ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya inovasi, pendidikan berkualitas, dan kolaborasi multi-pihak untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif agar Sulawesi Tenggara bisa mewujudkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Sulawesi Tenggara punya potensi besar, tapi butuh terobosan strategis agar tidak tertinggal dalam arus globalisasi menuju Indonesia Emas 2045," terang Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Empat Syarat Agar Wilayah Mandiri 

Pada kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan empat persyaratan (kiat) yang diperlukan agar suatu wilayah (kabupaten/kota, propinsi, dan negara) bisa menjadi maju, adil-makmur, dan mandiri (berdaulat). 

"Dengan menerapkan kiat-kiat ini, diharapkan suatu wilayah dapat berkembang secara berkelanjutan, adil, dan mandiri," terang Prof Rokhmin Dahuri.

Empat kiat tersebut, antara lain: Pertama, peta jalan pembangunan yang holistik, benar, dan dilaksanakan berkesinambungan.

Transformasi Struktural Ekonomi: dari berbasis SDA mentah ke industri manufaktur; Pengembangan competitive advantages based on comparative advantages (Malut: Sumber Daya Kepulauan); Kedaulatan pangan, energi, farmasi, dan air Blue Economy, Green Economy, Digital Economy (Industry 4.0), dan Pancasila.

Kedua, SDM unggul: kompeten, kreatif, inovatif, etos kerja tinggi, akhlak mulia, dan imtaq kokoh.

Pendidikan Berkualitas berkelas dunia. Pelayanan Kesehatan prima; Pelatihan & Penyuluhan; R & D; Agama

Ketiga, stabilitas politik, dan damai.

Rules of law berdasarkan kebenaran dan keadilan; Azas Meritokrasi; Iklim Investasi dan Ease of Doing Business yang kondusif Good Governance

Keempat, pemimpin yang kompeten, smart, good, dan strong.

Berpendidikan memadai; Sehat jasmani & Rohani; Memiliki kemampuan leadership & managerial yang tinggi; Berakhlak mulia: jujur, amanah, fathonah, tabligh, sabar, bersyukur, dan kanaah; IMTAQ kokoh menurut agamanya.

Empat Modal Dasar Pembangunan

Dalam paparannya, Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan, Indonesia memiliki empat modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk 278 juta orang dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah dan dapat bonus demografdi dari 2020 – 2040,  merupakan potensi daya saing dan pasar domestik yang luar biasa besar melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut.

Dijelaskan bahwa posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia) (UNCTAD, 2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

Kemudian, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terangnya.

Pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang. Dari 194 negara anggota PBB dan 204 negara di dunia, hanya 16 negara dengan PDB US$ lebih 1 trilyun. Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah atas permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia.

”Sebagai catatan, untuk pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% yakni 9,2 persen dari total penduduk. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang,’’ ujarnya.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” katanya.

Tantangan Pembangunan Indonesia

Lebih lanjut, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan, sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, alhamdulillah bangsa Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan hampir di semua bidang kehidupan.

“Contohnya, kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen,” ujar Prof Rokhmin Dahuri  merujuk data BPS  yang diolah oleh RD Institute (2023).
 
Lalu, beliau menjelaskan permasalahan & tantangan pembangunan Indonesia. Pertama. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun). Kedua, Pengangguran & Kemiskinan. Ketiga, Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia. Keempat, Disparitas pembangunan antar wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll. Keenam, Deindustrialisasi. Ketujuh, Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah. Kedelapan, Daya saing & IPM rendah. Kesembilan, Kerusakan, lingkungan & SDA. Kesepuluh, Volatilitas global (perubahan iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia, Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%.

Tingkat Literasi Negara Di Dunia

Berdasarkan riset yang bertajuk "World’s Most Literate Nations Ranked" yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca. Penelitian ini mengevaluasi berbagai faktor seperti jumlah perpustakaan, koran, pendidikan, dan akses komputer untuk menentukan peringkat literasi negara-negara di dunia.

Hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan minat baca di Indonesia. Meningkatkan akses ke bahan bacaan yang berkualitas, memperbaiki infrastruktur perpustakaan, dan menggalakkan budaya membaca sejak dini bisa menjadi beberapa langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi ini.

Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%  (UNCTAD dan UNDP, 2021).

 

Mengapa potensi pertumbuhan ekonomi 10%, dalam 10 tahun terakhir (2015 – 2024) Indonesia hanya tumbuh rata-rata 5% per tahun? Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman tersebut, menerangkan:

1. Iklim Investasi dan Ease of Doing Business kurang kondusif, sebagian besar Menteri, Dirjen, anggota DPR, dan Kepala Daerah ikut berbisnis (‘cawe-cawe’) dalam sektor yang mereka pimpin.
2. Stabilitas Politik-Ekonomi rendah: gonta-ganti kebijakan dan regulasi, kurang koordinasi dan sinkronisasi antar baik Kementerian/Lembaga maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemda, premanisme Ormas, dll.

Akibatnya: sejak 2008 – 2024 relokasi sekitar 50 pabrik (industri manufaktur) milik MNCs asal AS, Eropa, dan Jepang dari China, tidak satu pun masuk ke Indonesia. Mereka memindahkannya Malaysia, Vietnam, Thailand, Pilipina, dan Kamboja. 

NIVIDIA, LG, dan Apple batal investasi di Indonesia, dan hingga kini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain, 1. Pertumbuhan ekonomi rendah (kurang 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing dan IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10. Volatilitas Global (Perubahan Iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Jumlah rakyat miskin Indonesia Versi BPS Dan Bank Dunia

Garis kemiskinan adalah jumlah uang yang cukup bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, rumah, kesehatan, Pendidikan, dan transportasi) dalam sebulan (BPS, 2024).

Berdasarkan pada garis kemiskinan versi BPS (2024) sebesar Rp 582.932/orang/bulan. Jumlah penduduk miskin sebanyak 24,04 juta orang (8,57% total penduduk. Atas dasar garis kemiskinan Bank Dunia (2024) sebesar US$ 3,2/orang/hari atau US$ 96 (Rp 1.550.000)/orang/bulan. Jumlah penduduk miskin 112 juta orang (38% total penduduk).

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan BPS (2025) sebesar Rp595.242/orang/bulan. Jumlah penduduk miskin 24,20 juta orang (8,97% total penduduk). Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. “Sedangkan menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2025) sebesar US$ 6,85/orang/hari atau US$ 205,5 (Rp 3.458.360) /orang/bulan. Jumlah rakyat miskin 172 juta orang 
(60,3% total penduduk),"  jelasnya.

Sebanyak 60,3% penduduk Indonesia (171,9 juta jiwa) tergolong miskin menurut standar US$6,85/hari. Angka ini turun dari 61,8% (2023) dan diproyeksikan jadi 55,5% pada 2027.

Tingkat kemiskinan Indonesia jauh lebih tinggi dari Malaysia (1,3%), Thailand (7,1%), dan Vietnam (18,2%). Bank Dunia pakai tiga ambang: US$2,15 (10,3%), US$3,65 (15,6%), dan US$6,85 (60,3%). Meski GNI Indonesia naik ke US$4.580 (2023), daya beli mayoritas rakyat belum memenuhi standar global.

Sejak sepuluh tahun terakhir Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Saat ini, Indonesia menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang signifikan. Deindustrialisasi, Deflasi (suplai barang lebih besar dari pada permintaan atau pembelian) sejak Mei 2024, menunjukkan penurunan permintaan barang dan jasa. 

Banyak industri (pabrik) gulung tikar atau mengurangi produksinya, sehingga  gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. 

Selain itu, penurunan kelas menengah, memburuknya indikator perekonomian di bawah pemerintahan baru (indikator pangsa tenaga kerja, iklim bisnis, penerimaan pajak, tren IHSG, tingkat inflasi, & defisit neraca transaksi berjalan).

Kemudian fenomena #KaburAjaDulu, maraknya Generasi Emas yang mencari pekerjaan layak di negara lain, karena terbatasnya lapangan kerja dan tergerusnya azas “meritokrasi”. Banyak warga negara yang terjerat PINJOL (Pinjaman Online) dan JUDOL (Judi Online). 

Utang LN yang semakin membengkak, semakin membebani APBN (ruang fiskal), sehingga menggerus kapasitas pembangunan bangsa, dan Ancaman Bencana Demografi.

PMI (Purchasing Managers Index) Indonesia pada bulan Juni 2024 sebesar 50,7, mendekati ambang batas menuju kontraksi industri manufaktur (PMI = 50). PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1. Kemudian, pada Juli berada pada 49,3 (zona kontraksi, PMI turun 50), turun 1.4 poin dari bulan sebelumnya (Juni). Kontraksi aktivitas manufaktur terjadi setelah mampu bertahan di zona (level) ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Angka PMI Juli merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022.

Padahal, sektor industri manufaktur (tekstil, Sritex) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Kontraksi Sektor Industri Manufaktur, khususnya TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) seperti PT. SRITEX dan elektronik, telah mengakibatkan PHK masih dan meluas.

Sejak (Covid-19) hingga sekarang gelombang PHK terus meningkat. Pada 2022, PHK sebanyak 25.144 orang. Kemudian, pada 2023 PHK meningkat menjadi 64.855 orang, dan per Mei 2024, jumlah PHK mencapai 69.472 orang (Kemenaker, 2024).

Dalam sepuluh tahun terakhir, penduduk kelas menengah Indonesia semakin rentan “Turun Kelas”.  Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun, dari 57,33 juta orang (21,45% total penduduk) pada 2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13% total penduduk) pada 2024 (BPS, 2024).

"Dengan kata lain, selisih pengeluaran mayoritas kelas menengah dengan batas bawah pengeluaran kelas menengah (Rp 2.040.262 per bulan) hanya Rp 16.232 (BPS, 2024).  Artinya: banyak sekali penduduk yang saat ini berstatus kelas menengah akan jatuh menjadi berstatus miskin, jika tidak ada kenaikan pendapatan (income) mereka," tandasnya.

Dalam 10 tahun terakhir, penduduk kelas menengah pun semakin rentan jatuh miskin. Hal ini terlihat dari data modus pengeluaran penduduk kelas menengah yang cenderung lebih dekat ke batas bawah kisaran (range) pengeluaran kelompok kelas menengah (Rp 2.040.262 – Rp 9.909.844 per bulan), yakni rata-rata Rp 2.056.494 per bulan.

Dengan kata lain, selisih pengeluaran mayoritas kelas menengah dengan batas bawah pengeluaran kelas menengah (Rp 2.040.262 per bulan) hanya Rp 16.232 (BPS, 2024). "Artinya: banyak sekali penduduk yang saat ini berstatus kelas menengah akan jatuh menjadi berstatus miskin, jika tidak ada kenaikan pendapatan (income) mereka," ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Penurunan Saldo Rekening Bank 99% Rakyat Penabung. Rata-rata saldo Rekening Bank di kelompok nasabah dengan tabungan dibawah Rp 100 juta (99% dari total penabung Indonesia) terus mengalami penurunan sejak 2019 hingga 2024. 

Pada awal 2019, rata-rata saldo kelompok nasabah ini masih Rp 3 juta, per akhir 2024 turun menjadi hanya 1,8 juta (LPS / Lembaga Penjamin Simpanan, 2024). Peningkatan utang pemerintah telah mengurangi ruang fiskal (APBN DAN APBD) dan mengurangi kapasitas pembangunan bangsa.

Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi). Di kawasan Asia - Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia.

Beban pembayaran bunga utang (diluar cicilan pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun. Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN (proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun. Total utang RI saat ini Rp 8.444 trilyun (Kemenkeu, 2024).

Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni:  anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur  Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan disertai deflasi serta meningkatnya pekerja informal, 
menandakan potensi stagnasi ekonomi. PMI manufaktur yang meningkat di awal 2025 memberi harapan pemulihan,  terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga jelang Ramadhan dan Lebaran.

Permintaan dalam negeri perlu dijaga 
dengan sinergi kebijakan fiskal dan 
moneter yang ekspansif untuk mencegah 
perlambatan lebih lanjut. Strategi diskon harga dan penurunan suku  bunga kredit dapat menjadi solusi untuk mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan, khususnya di kalangan generasi milenial dan Z.

Ancaman Bencana demografi Indonesia

Jendela (rentang waktu) Bonus Demografi yang dimiliki Indonesia adalah dari 2022 – 2032. Bonus Demografi adalah rentang waktu, dimana jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar ketimbang jumlah penduduk usia non-produktif. Bonus Demografi hanya terjadi sekali dalam suatu negara.

Suatu negara-bangsa yang berhasil memanfaatkan Bonus Demografi, bila seluruh penduduk usia produktifnya bisa bekerja (berwirausaha atau menjadi pekerja)  dengan pendapatan yang mensejahterakan secara berkelanjutan.

Sayangnya, sampai sekarang Pemerintah belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) yang jumlahnya mencapai 142 juta orang. Sebaliknya, dalam 10 terakhir gelombang PHK, pengangguran, dan jumlah pekerja di sektor informasi justru kian meningkat.

Demikian pula halnya dengan kualitas SDM tenaga kerja kita yang semakin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.  Bila trend buruk ini tidak segera dikoreksi. Niscaya Indonesia bakal mengalami ‘Bencana Demografi’.

Beberapa Indikator Bencana Demografi Indonesia

Pada Agustus 2024, tingkat pengangguran usia muda (15 – 24 tahun) mencapai 17,32%. Sementara itu, angka youth NEET (Not in Employment, Education, and Training) mencapai 20,31%. Artinya, sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda sedang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Angka youth NEET ini lebih tinggi dari rata-rata ASEAN sebsar 16,3%. Contoh: youth NEET Singapura hanya 4,3%; Vietnam 10,82%; Malaysia 13,63%; dan Thailand 20% (ILO, 2025).

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%.

Mengutip, Oxfarm, beliau menjabarkan, kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia. Bahkan, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015).

Disisi lain, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. "Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN," ujar Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Yang sangat mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, adalah 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar-Kemenkes terdapat 30,8% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,”  kata Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu mengutip Litbang Kompas di Harian Kompas (9 Desember 2022)

“Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation. Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. Padahal, menurut UNDP, sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” sebutnya.

Mirisnya, rakyat Indonesia kekurangan rumah yang sehat dan layak huni. Berdasarkan laporan Bappenas, dari 65 juta rumah tangga, masih 61,7 % rumah tidak layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia)
itu.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hingga 2022, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Hingga 2019, Global Entrepreneurship Index  Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN. 

Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN. Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara tingkat literasi negara di dunia Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Key Global Trends  

Prof. Rokhmin Dahuri mengutarakan, populasi dunia diperkirakan akan tumbuh hingga hampir 10 miliar pada tahun 2050, sehingga meningkatkan permintaan pertanian – dalam skenario pertumbuhan ekonomi yang terbatas – sekitar 50% dibandingkan tahun 2013.

Pertumbuhan pendapatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan mempercepat transisi pola makan menuju konsumsi daging, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang lebih tinggi dibandingkan serealia, memerlukan perubahan output yang sepadan dan menambah tekanan pada sumber daya alam (FAO, 2017).

“Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi,” kata Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu

Selain itu, kata Prof. Rokhmin Dahuri, pertumbuhan penduduk menyebabkan permintaan terhadap produk pangan terus meningkat dan berdampak pada ketersediaan lahan. “Hampir 800 juta orang mengalami kelaparan kronis dan 2 miliar orang menderita defisiensi mikronutrien (FAO, 2017),” ujarnya.

Pada prinsipnya ada 5 kecenderungan global (key global trends) yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di abad-21, yakni: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.

Pertama adalah jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. Pada 2011 jumlah penduduk dunia sebanyak 7 milyar orang, kini sekitar 7,9 milyar orang, tahun 2050 diperkirakan akan menjadi 9,7 milyar, dan pada 2100 akan mencapai 10,9 milyar jiwa (PBB, 2021).

Implikasinya tentu akan meningkatkan kebutuhan (demand) manusia akan bahan pangan, sandang, material untuk perumahan dan bangunan lainnya, obat-obatan (farmasi), jasa pelayanan  kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi, jasa rekreasi dan pariwisata, dan kebutuhan manusia lainnya.

Implikasi selanjutnya adalah bahwa magnitude dan laju eksplorasi serta eksploitasi SDA dan jasa-jasa lingkungan (envrionmental services) baik di wilayah (ekosistem) daratan, lautan maupun udara akan semakin meningkat.

Kedua, era Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat) yang melahirkan inovasi teknologi dan non- teknologi baru yang mengakibatkan disrupsi hampir di semua sektor pembangunan dan aspek kehidupan manusia. Jenis-jenis teknologi baru yang lahir dan berubah super cepat di era Industri 4.0 berbasis pada kombinasi teknologi digital, fisika, material baru, dan biologi.

Antara lain adalah IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain, Robotics, Cloud Computing, Augmented Reality dan Virtual Reality (Metaverse), Big Data, Biotechnology, dan Nannotechnology (Schwab, 2016). Namun, hingga saat ini perkembangan industri teknologi digital masih bergerak pada sektor jasa dan distribusi saja (e-commerce dan e-government).

“Padahal seharusnya pemanfaatan berbagai teknologi industry-4.0 dapat meningkatkan dan mengefektifkan sektor eksplorasi, produksi, dan pengolahan (manufacturing) SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat secara berkelanjutan,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Ketiga, Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) beserta segenap dampak negatipnya seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, pemasaman laut (ocean acidification), banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan peledakan wabah penyakit; bukan hanya mengurangi kemampuan ekosistem bumi untuk menghasilkan bahan pangan, farmasi, energi, dan SDA lainnya. Tetapi, juga akan membuat kondisi lingkungan hidup yang tidak nyaman bahkan dapat mematikan kehidupan manusia (Sach, 2015; Al Gore, 2017).

Keempat, ketegangan geopolitik yang menjurus ke perang fisik (militer) seperti yang terjadi antara Rusia vs Ukraina. Ketegangan geopolitik yang lebih besar sebenarnya adalah antara AS serta para sekutunya (seperti Jepang, Australia, Inggris, dan Uni Eropa) vs China serta sekutunya (seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran). Selain karena faktor ideologi, penyebab ketegangan geopolitik dan perang adalah perebutan wilayah dan SDA (resource war).

Sejumlah kawasan sangat rawan terjadinya perang, sperti Timur Tengah, Afrika, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan Asia Timur. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memicu kenaikan harga pangan dan energi, inflasi yang tinggi, dan resesi ekonomi global. Akibat dari terganggunya produksi pupuk, pangan, dan energi serta rantai pasok global.

Kelima, Post-truth atau Paska Kebenaran adalah kondisi di mana fakta (kebenaran) tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Hartono, 2018). Post-truth dianggap sebagai fenomena disrupsi dalam dunia politik yang secara besar-besaran diintensifkan oleh teknologi digital secara masif menjadi suatu prahara (Wera, 2020).

Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan (Amilin, 2019).

“Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015),” terang Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Sembilan Kebijakan Pembangunan TSE untuk Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menterjemahkan definisi Sembilan kebijakan pembangunan TSE. Yakni:  

01. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (raw materials) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur atau HILRISASI (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable). Pengelolaan ESDM berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945: hasilkan: Rp 20 juta/warga negara/bulan.

02. Dari dominasi impor dan konsumsi ke investasi, produksi, dan ekspor. v Karena sekitar 2/3 perdagangan global berjalan melalui GVC = Global Value Chain (Rantai Nilai Global) à Maka, bila Indonesia ingin memacu pertumbuhan ekonominya diatas 7% per tahun, produk dan jasa (goods and services) buatan Indonesia harus terintegrasi ke dalam GVC à Artinya: produk dan jasa Indonesia mesti berdaya saing tinggi (Kualitas top, Harga relatif murah, dan Suplai mampu memenuhi kebutuhan konsumen/pasar setiap saat).

Partisipasi Indonesia dalam GVC sebagian besar terbatas pada proses manufaktur sederhana seperti perakitan, dan tingkat partisipasinya rendah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. v Pangsa ekspor global produk manufaktur Indonesia pada tahun 2021 adalah 0,38%, dibandingkan dengan Vietnam sebesar 2%, dan Malaysia sebesar 2,9%. Pangsa ekspor manufaktur Indonesia kurang dari 1%, dibandingkan Malaysia dan Thailand yang masing-masing mencapai 1,5%, dan Vietnam 3,5% (UNCTAD, 2022).  

Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan à Untuk meningkatkan Produktivitas Ekonomi Bangsa.  TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak tahun 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023).

03. Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan à Untuk meningkatkan Produktivitas Ekonomi Bangsa. v TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023).

Ciri Ekonomi Modern, yaitu: Pertama. Ukuran unit usaha memenuhi economy of scale, Kedua, Menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System). Ketiga, Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System, dan Keempat, Mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development.

04. Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) Elektronik, (4) Otomotif, (5) Kayu dan Produk Kayu, dan lainnya.

05. Pengembangan industri manufakturing baru: EBT (Energi Baru Terbarukan), Chips, Semikonduktor, Baterai Nikel, Electrical Vehicle, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

06. Pengembangan berbagai Ekonomi dan Industri di Luar Jawa, Wilayah Perdesaan, dan Wilayah Perbatasan à Untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

07. Peningkatan pendapatan negara, yang saat ini baru mencapai Rp 2.777 trilyun (13% PDB), jauh lebih kecil ketimbang rata-rata tax ratio (pendapatan) negara-negara berkembang-maju (emerging economies) lainnya sebesar 28% PDB, dan negara-negara maju yang mencapai 40% PDB (Bank Dunia, 2023). Dengan cara: (1) Pengelolaan ESDM dan hutan berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, dengan hasil Rp 20 juta/warga negara/bulan; dan (2) peningkatan tax rate (dari 12% menjadi 20%) dan tax base (pembayar pajak).

08. Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 4) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), Ekonomi Biru (Blue Economy), Ekonomi Sirkuler, dan Ekonomi Digital (Industry 4.0) serta TKDN > 50%. v Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik dan EBT. v Kebijkan fiskal yang mendukung program transisi energi untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,9% dan meningkatkan proporsi EBT dalam National Energy Mix menjadi 25% pada 2030.

09. Menyiapkan SDM (Human Capital) Indonesia unggul (knowledgeable, skillful, expert, top work ethics, dan berakhlak mulia) yang mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan melakukan MONEV kedelapan kebijakan/program pembangunan ekonomi diatas. Melalui: (1) program Upskilling dan Reskilling tenaga kerja yang ada saat ini (existing working force), dan (2) penyempurnaan sektor kesehatan, pendidikan, R & D (LITBANG), pelatihan & penyuluhan, dan Agama.

 

Editor: Husnie