ASKARA - Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS, dalam acara Sosialisasi Ekonomi Biru yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, 12 April 2025 lalu. Acara ini menjadi momentum penting bagi semua pemangku kepentingan untuk membahas tantangan dan peluang pembangunan kelautan berkelanjutan. 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Wakil Ketua DPRD Asahan, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, camat, kepala desa, akademisi, serta para pelaku sektor perikanan dan kelautan, seperti Ketua HNSI dan Ketua ANPA.

Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) menjadi fokus utama pertemuan ini, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. 

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa Ekonomi Biru adalah strategi masa depan untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi yang tetap ramah lingkungan. Ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa dari sektor kelautan, namun pengelolaannya harus mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu menjelaskan  bahwa Ekonomi Biru mencakup beragam aktivitas mulai dari perikanan tangkap, budidaya laut (akuakultur), pariwisata bahari, transportasi laut, hingga pemanfaatan hasil laut untuk industri. Semua kegiatan tersebut perlu dijalankan dengan pendekatan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Ekonomi biru adalah jawaban atas tantangan masa depan. Jika dikelola dengan baik, sumber daya kelautan kita dapat menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjaga lingkungan hidup bagi generasi mendatang,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri, dalam rilis yang diterima askara.co, Sabtu (19/4).

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa pembangunan kelautan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menjamin pemerataan dan konservasi lingkungan.

“Kita tidak bisa bicara pembangunan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Ekonomi Biru adalah masa depan, yang bukan hanya tentang hasil laut, tapi juga tentang keberlanjutan dan keadilan,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Beliau juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengutamakan Ekonomi Biru dalam kebijakan pembangunan, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem laut dan pesisir demi masa depan yang lebih baik.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal agar pembangunan sektor kelautan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan dan konservasi lingkungan. "Ekonomi harus tumbuh, tapi lingkungan juga harus terjaga. Ini bukan pilihan, melainkan kewajiban kita,” tegasnya.

Dalam penyampaiannya, Prof. Rokhmin Dahuri menyebut bahwa Kabupaten Asahan memiliki potensi besar untuk menjadi model daerah yang maju, sejahtera, dan mandiri berbasis kelautan. Namun untuk itu, diperlukan keseriusan dalam edukasi, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor.

“Jika sumber daya kelautan kita kelola secara cerdas dan berkelanjutan, maka kita bukan hanya menciptakan ekonomi yang tangguh, tetapi juga menyelamatkan masa depan anak cucu kita,” tuturnya menutup sesi.

Terkait Ekonomi Kelautan (Blue Economy), Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas)  yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Menurutnya, model bisnis blue economy dapat diterapkan penduduk Indonesia yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian mereka. Model bisnis tersebut bukan hanya melibatkan nelayan, tetapi juga wirausahawan yang mengembangkan hasil olahan produk perikanan dan kelautan.

“Implikasinya bagi para produsen hasil laut adalah produksi laut yang dihasilkan mereka juga memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut, pengelolaan hasil laut yang zero waste, serta melarang praktik overexploitation,” jelas Dosen Kehormatan Mokpo National University itu .

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 20%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya kurang dari 30 persen.

Kontribusi sektor perikanan 2,74% terhadap PDB hanya dihitung dari bahan baku (raw materials).  Bila dimasukkan produk olahannya (ikan kaleng, ikan fillet, bandeng presto, breaded shrimp, dan surimi-based products), kontribusinya sekitar 6% (Bappenas, 2014).

“Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama),” tegas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Acara ini juga menjadi ajang diskusi yang hangat antara pemangku kepentingan, kelompok nelayan, dan akademisi mengenai peluang dan tantangan penerapan Ekonomi Biru di wilayah pesisir Asahan.  

Sebagai bentuk apresiasi dan simbol kolaborasi, Bupati dan Wakil Bupati Asahan menyerahkan cenderamata kepada Prof. Rokhmin Dahuri. Sebaliknya, Prof. Rokhmin juga menghadiahkan buku karyanya berjudul “Sustainable Coastal and Ocean Development” kepada kedua pemimpin daerah serta beberapa peserta yang hadir.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap dapat memperkuat pembangunan berbasis kelautan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Asahan yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri.

Dorongan Pengembangan Industri Kerang Kepah 

Dalam sesi kunjungan lapangan di Desa Bangan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Prof. Rokhmin mendorong Pemkab Asahan untuk menjalin kerjasama dengan pengusaha guna membangun industri pengolahan kerang kepah.  

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Asahan perlu segera membangun industri pengolahan kerang kepah di wilayahnya, bukan hanya sebagai daerah penghasil bahan baku, tetapi juga sebagai produsen barang jadi bernilai tinggi.

“Saat ini, industri pengolahan kerang kepah hanya ada di Medan. Kabupaten Asahan bisa meningkatkan nilai ekonominya dengan mengolah sendiri bahan bakunya, sehingga tidak hanya menjual produk mentah, tetapi juga produk siap pakai,” ungkapnya.  

Ia menambahkan, kerang kepah memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tinggi, seperti produk farmasi, kosmetik, bahkan suplemen kesehatan. Dengan begitu, Asahan tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga dapat menghasilkan produk jadi yang siap pakai, yang secara otomatis meningkatkan nilai jual dan pendapatan masyarakat.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, pengolahan kerang kepah dapat dikembangkan ke sektor farmasi dan kosmetik, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.  

Lebih jauh, Prof. Rokhmin mengajak Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menjalin kemitraan strategis dengan para pengusaha dan investor, agar pembangunan industri ini dapat segera terwujud. Ia meyakini, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, keberadaan industri pengolahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah pesisir.

“Inilah saatnya Asahan naik kelas. Bukan lagi menjual hasil laut mentah, tapi menjadi pusat industri kelautan yang modern dan berkelanjutan,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Asahan siap untuk mengintegrasikan konsep Ekonomi Biru dalam pembangunan daerah, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dorongan ini sejalan dengan konsep Ekonomi Biru yang terus ia gaungkan, di mana sumber daya laut dikelola secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan pelestarian lingkungan.

Dengan inisiatif ini, Kabupaten Asahan diharapkan mampu menjadi daerah pionir dalam pengembangan industri maritim terpadu di Sumatera Utara, yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga inovasi dan kolaborasi antar-stakeholder.