ASKARA Penanggulangan human trafficking menjadi salah satu isu yang turut menjadi perhatian dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Saat menerima kunjungan Perkumpulan Wartawan Kristiani, Sekretaris Umum PGI Pdt. Darwin Darmawan menjelaskan isu ini telah menjadi bahasan yang mendalam di antara PGI bersama dengan gereja anggota.

“Sewaktu berlangsungnya pelantikan PGIW di Kepulauan Riau baru-baru ini, para pengurus PGIW mengidentifikasi salah satu hal yang perlu direspon oleh gereja-gereja adalah permasalahan human trafficking,” ujar Pendeta Darwin di Grha Oikoumene, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu pagi (16/4).

Pendeta Darwin lalu menjelaskan, salah satu contoh bagaimana gereja merespon isu ini dapat dilihat dari perjuangan Romo Pascal seorang imam, salah satu yang terdepan di dalam mengadvokasi korban human trafficking.

Di sisi lain Pendeta Darwin juga mengakui perjuangan Romo Pascal dalam mengadvokasi korban bukan sebuah tugas yang mudah. Menurutnya tak jarang Romo Pascal menerima intimidasi sebagai akibat dari aktivitas advokasinya yang acap kali bersentuhan dengan mafia yang banyak diuntungkan dari perdagangan ilegal manusia.

Sebagai langkah nyata, tambah Darwin, PGI juga sudah mendorong pengurus PGI Wilayah untuk membangun tempat perlindungan bagi korban human trafficking.

“Lalu mereka (PGIW) saya tantang waktu itu, bisa tidak kita membangun shelter untuk di Batam? Lalu mereka tertarik dan akan mengupayakan untuk membangun shelter,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Pdt. Etika Saragih menjelaskan PGI sendiri baru-baru ini diundang  oleh salah satu sinode gereja terbesar di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, untuk membahas strategi advokasi buruh perkebunan yang bermigrasi dari Nias ke Riau, yang rentan menjadi korban human trafficking.

“Kami diundang untuk hadir mengadvokasi para pekerja yang bermigrasi dari wilayah Nias ke Provinsi Riau. Ternyata data dari berbagai sumber yang mereka sampaikan, baik oleh beberapa pendeta, dari perwakilan serikat buruh maupun dari buruh perkebunan yang hadir,  ada lebih dari dua ratus ribu orang Nias yang bermigrasi ke Riau. Salah satunya di Kabupaten Pelalawan, di mana ada sekitar empat puluh ribu pekerja asal Nias yang bekerja di dua sektor yaitu perkebunan sawit dan kawasan hutan tanam Akasia,” ujarnya.

Dari pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan gereja, serikat buruh, dan perwakilan pekerja itu sendiri, PGI mendapatkan informasi bahwa tidak sedikit dari pekerja asal Nias yang tinggal di hutan dalam kondisi yang memprihatinkan. Pendeta Etika menggambarkan, para pekerja harus tinggal di dalam hutan dengan membawa keluarga mereka, tanpa akses pendidikan buat anak-anak, tanpa tempat tinggal yang layak, minimnya ketersediaan air layak minum, hingga kontrak kerja yang tidak jelas.

“Informasi awal ini akan kita tindaklanjuti tentunya bekerjasama dengan gereja BNKP, karena PGI ini kan memfasilitasi dan menguatkan gereja dan komunitas lokal. Sebaiknya gerakan itu lahir dari bawah,” ujarnya.

Fakta lain yang ikut mengejutkan, lanjut pendeta utusan Gereja Kristen Protestan Simalungun itu, dari dua ratus ribu pekerja asal Nias yang merantau ke Provinsi Riau hanya sekitar tujuh puluh ribu individu saja yang mengantongi Kartu Tanda Penduduk.

“Bayangkan, jadi hak-hak mereka itu sebetulnya sangat rentan terabaikan karena ketiadaan KTP juga,” kata Etika.

Merespon temuan ini, lanjut Etika, Sinode BNKP berencana akan membuat lembaga atau gugus tugas khusus untuk hal tersebut. PGI sendiri akan mendorong Direktorat Jenderal Dukcapil (Kemendagri) untuk memastikan semua pekerja itu harus memiliki KTP, sehingga semakin lebih mudah bagi kita untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, tegas Etika.

Di pengujung keterangan yang diberikan Pendeta Etika, Sekretaris Umum PGI kembali menegaskan bahwa PGI melihat bahwa isu tersebut perlu direspon. 

“Kita sudah melihat ini sebagai sebuah isu yang perlu direspon dan sudah kita akan terus bergerak. Nanti kami akan menjajaki Disdukcapil untuk menerbitkan KTP, sebab itulah dasar untuk mendapatkan hak-hak sipil yang lain. Ya untuk itulah sebetulnya gereja hadir, untuk mereka yang terlupakan dan terabaikan,” tutup Pendeta Darwin Darmawan.