ASKARA - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, melaksanakan inventarisasi berkala di kawasan hutan BKPH Manglayang Barat, Kabupaten Bandung, sebagai upaya memperkuat pengelolaan hutan berbasis data yang akurat dan berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di sejumlah Resort Pemangkuan Hutan (RPH), termasuk wilayah Ujung Berung, difokuskan pada pengukuran ulang batas kawasan, pendataan tegakan pohon, identifikasi potensi keanekaragaman hayati, serta verifikasi pemanfaatan ruang hutan.

Inventarisasi tersebut melibatkan jajaran Perhutani dan tim teknis BPKH, di antaranya Asisten Perhutani/Kepala BKPH Manglayang Barat Juhananur Setiaputra, Kepala Sub Seksi Perencanaan Sumber Daya Hutan Billy Dipta Yulio, Kepala RPH Ujung Berung Adang Supriatna, serta tim BPKH yang dipimpin Chatarina Ganis bersama Yosephine.

Administratur Perhutani KPH Bandung Utara Deden Yogi Nugraha mengatakan, inventarisasi berkala merupakan langkah strategis untuk memastikan data sumber daya hutan tetap akurat dan mutakhir sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan hutan.

"Inventarisasi bersama BPKH menjadi langkah penting untuk memastikan data potensi sumber daya hutan tetap akurat sekaligus mendukung perlindungan aset negara. Data ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan hutan yang memperhatikan kelestarian ekologi, manfaat ekonomi, dan fungsi sosial kawasan hutan," ujar Deden, Rabu (22/7/2026).

Senada dengan itu, Ketua Tim Teknis BPKH Chatarina Ganis menilai pelaksanaan inventarisasi berjalan lancar berkat koordinasi yang baik antara kedua institusi.

«"Sinergi yang baik antara BPKH dan Perhutani sangat mendukung kelancaran proses inventarisasi. Data yang diperoleh dari lapangan akan menjadi bagian penting dalam pemutakhiran informasi kawasan hutan sebagai dasar perencanaan kehutanan yang lebih akurat," katanya.»

Melalui kegiatan ini, Perhutani KPH Bandung Utara dan BPKH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan tata kelola kehutanan yang berbasis data, akuntabel, serta mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, perlindungan aset negara, dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.