ASKARA- Komisi IV DPR RI mendukung  penuh penguatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Sumatera Selatan (Sumsel). Pasalnya sepanjang 2024 telah menerbitkan 37.749 sertifikat karantina ekspor berbagai komoditas.

Dukungan tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/4/2025), terkait hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Sumsel beberapa waktu lalu.

Penguatan karantina tersebut  menurutnya menjadi penting untuk menjamin mutu komoditas ekspor. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan perlunya penjaminan mutu melalui pengujian berstandar internasional.

“Kami berkomitmen mendorong penguatan karantina melalui alokasi anggaran untuk modernisasi peralatan, penyusunan regulasi pendukung yang lebih komprehensif, dan penguatan sinergi antar-lembaga,” ujar politisi asal PDI Perjuangan tersebut.

Pihaknya  menambahkan pentingnya percepatan pengembangan infrastruktur karantina di berbagai titik strategis di Sumatera Selatan untuk mendukung kelancaran ekspor.

Semntara Plt Kepala Balai Karantina Sumsel, Donni Muksydayan, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa berdasarkan data sistem BEST TRUST tahun 2024, pihaknya telah menerbitkan 37.749 sertifikat karantina ekspor, terdiri dari 21.934 sertifikat tumbuhan, 10.140 hewan, dan 5.675 ikan.

Komoditas ekspor unggulan dari Sumsel antara lain karet dengan volume 913,4 ribu ton dan kopi sebanyak 191.081 ton. Donni juga mengungkapkan berbagai langkah yang telah ditempuh, seperti optimalisasi pelabuhan TERSUS untuk pengawasan karantina, pembinaan UMKM eksportir, dan pengembangan tempat pemrosesan sarang burung walet yang teregistrasi di GACC China.

“Kami juga tengah membangun sistem ketertelusuran untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor guna memast dan mempermudah proses verifikasi standar,” tambah Donni.

Dengan dukungan Komisi IV DPR RI, pihaknya optimis kontribusi ekspor Sumatera Selatan akan meningkat pada 2025, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. (dry)