ASKARA – Salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga, menilai bahwa Indonesia bisa belajar banyak dari sejarah pemberantasan korupsi di Hong Kong, khususnya melalui pembentukan Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang sukses membongkar praktik korupsi sistemik—bahkan di tubuh kepolisian.

"Dulu, Hong Kong menghadapi situasi yang sangat mirip dengan Indonesia saat ini. Korupsi merajalela, bahkan sudah jadi bagian dari sistem birokrasi dan aparat penegak hukum. Akar masalahnya: budaya permisif dan dominasi politik dalam hukum," jelas Dar Edi Yoga dalam diskusi terbuka di Jakarta, Sabtu (12/4).

Ia menekankan, ICAC dibentuk tahun 1974 sebagai lembaga independen langsung di bawah kepala eksekutif, karena saat itu korupsi di kepolisian Hong Kong sudah sangat parah dan tidak bisa ditangani oleh institusi hukum biasa.

"Kalau kita lihat sejarahnya, ICAC memulai langkahnya bukan dengan basa-basi. Mereka langsung membongkar skandal besar, menyeret perwira tinggi polisi, dan menindak tanpa pandang bulu. Itu yang bikin publik percaya," tambahnya.

Menurutnya, keberhasilan ICAC bukan hanya soal hukum, tapi karena ada political will yang kuat, sistem yang transparan, dan dukungan publik yang solid.

"Indonesia pernah punya harapan besar lewat KPK. Tapi sejak revisi UU KPK tahun 2019, arah kita justru mundur. Lembaganya dilemahkan, kewenangannya dikurangi, dan intervensi politik makin kuat," ujar Dar Edi Yoga.

Ia menegaskan, jika Indonesia serius ingin keluar dari jebakan korupsi sistemik, maka harus berani melakukan hal yang sama seperti Hong Kong: memperkuat lembaga independen, memberi perlindungan hukum dan politik, serta menjadikan kepercayaan publik sebagai fondasi utama.

"Korupsi bukan cuma soal uang. Ia soal moral, keadilan, dan masa depan bangsa. Kalau kita terus membiarkan sistem yang bobrok, maka kita sedang menyuburkan ketidakadilan," tutupnya.