Oleh: Salsa Aulia Zahra *

ASKARA - Bogor dikenal dengan wisata alamnya yang menakjubkan, terutama deretan curug dan kawasan pegunungan yang menjadi magnet bagi wisatawan. Namun, di balik keindahan tersebut, berbagai kendala masih menjadi permasalahan yang meresahkan. Pungutan liar (pungli) dan kenaikan tarif masuk yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas menjadi dua hal yang semakin membuat pengalaman wisata kurang menyenangkan.

Di beberapa curug di Kabupaten Bogor, seperti Curug Ciparay di Kecamatan Pamijahan, wisatawan dihadapkan pada pungli yang merajalela. Tidak hanya membayar sekali, tetapi mereka juga diharuskan mengeluarkan uang di beberapa titik tanpa kejelasan apakah retribusi tersebut dikelola secara resmi atau hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Beberapa curug bahkan memiliki sistem pembayaran berlapis, di mana wisatawan harus membayar di gerbang awal dengan tarif yang cukup tinggi, kemudian dikenakan tarif tambahan sebelum mencapai lokasi utama, ditambah dengan biaya parkir yang jumlahnya bervariasi tergantung lokasi dan pengelola.

Dengan berbagai pungutan yang dikenakan, seharusnya fasilitas wisata di dalam kawasan lebih terjaga. Namun, kenyataannya, fasilitas yang ada masih kurang memadai. Tempat pembuangan sampah jarang ditemukan, dan petugas resmi yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan pengunjung pun sulit dijumpai. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan yang dikumpulkan tidak sepenuhnya digunakan untuk pengelolaan wisata, melainkan lebih condong pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Di sisi lain, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) justru menghadapi polemik lain, yaitu kenaikan tarif masuk yang dianggap tidak masuk akal. Jika sebelumnya tarif masuk hanya Rp35.000 untuk dua pengunjung atau satu motor, kini tarif tersebut melonjak menjadi Rp80.000 untuk dua pengunjung, hampir dua kali lipat dari harga sebelumnya. Kenaikan harga ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi wisatawan, terutama karena kondisi infrastruktur yang masih jauh dari kata layak. Jalur di dalam kawasan TNGHS, khususnya via Gunung Bunder, masih didominasi oleh jalanan berbatu dan rusak yang sangat tidak nyaman untuk dilewati. Dengan tarif masuk yang naik drastis, wisatawan tentu berharap adanya peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa jalan menuju kawasan ini masih sama buruknya seperti sebelumnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar: untuk apa kenaikan tarif ini jika fasilitas dan aksesibilitasnya masih minim?

Tak heran jika banyak wisatawan kecewa dan mulai memviralkan pengalaman mereka di media sosial. Jika dibiarkan terus terjadi, baik pungli di kawasan wisata curug maupun kenaikan tarif tanpa peningkatan fasilitas di TNGHS dapat berdampak buruk bagi industri pariwisata Bogor. Wisatawan yang merasa dirugikan akan enggan untuk kembali, dan dalam jangka panjang, jumlah kunjungan bisa menurun drastis.

Pemerintah Kabupaten Bogor dan pihak pengelola wisata harus segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan pungli dan kenaikan tarif yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas. Penertiban pungli dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tiket masuk yang lebih transparan dan terpusat, sehingga wisatawan tidak lagi dikenakan pungutan berlapis di beberapa titik. Pengawasan ketat juga diperlukan untuk memastikan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan secara ilegal, serta membuka layanan pengaduan agar wisatawan dapat melaporkan praktik pungli yang mereka alami.

Selain itu, jika tarif masuk dinaikkan, seharusnya ada peningkatan fasilitas yang jelas, seperti perbaikan jalan menuju kawasan wisata, kehadiran petugas resmi untuk menjaga keamanan pengunjung, serta pengelolaan sampah yang lebih baik. Tanpa adanya upaya konkret dari pemerintah, wisata alam Bogor berisiko kehilangan daya tariknya, yang pada akhirnya akan merugikan industri pariwisata dan perekonomian lokal.

Bogor memiliki daya tarik wisata alam yang luar biasa, tetapi jika praktik pungli dan kebijakan tarif yang tidak berpihak pada wisatawan terus dibiarkan, pesonanya akan semakin pudar. Sudah saatnya semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sekitar, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan wisata yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

* Penulis adalah mahasiswa program studi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi, IPB University.

JO401231087