ASKARA – Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD), Hironimus Taime, menyoroti ketimpangan dalam penguasaan lahan pertanian di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 304 perusahaan konglomerat menguasai 26 juta hektare lahan, sementara 23,7 juta petani hanya memiliki akses terhadap 21,5 juta hektare lahan. Lebih mencengangkan lagi, sekitar 13,5 juta petani tidak memiliki lahan pertanian sama sekali.

Menurut Hironimus, ketimpangan ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, praktik suap yang dilakukan oleh konglomerat kepada pejabat dan kaki tangannya dalam sistem yang dikenal sebagai crony capitalism—yakni kedekatan modal dengan penguasa. Kasus terbaru di Rempang, Batam, serta Pagar Laut dan pembebasan tanah di Tangerang dan Bekasi menjadi contoh nyata bagaimana kepentingan korporasi sering kali mengorbankan hak rakyat.

Faktor kedua adalah korupsi uang, yakni penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga, dan kelompok tertentu. PIKAD menegaskan bahwa praktik ini harus diberantas tanpa pandang bulu, baik dengan membongkar kasus-kasusnya di media untuk memberikan efek jera maupun melalui proses hukum yang tegas.

Menyikapi ketimpangan ini, PIKAD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap pemberantasan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan. Sikap kritis terhadap penyalahgunaan wewenang, termasuk praktik crony capitalism, menjadi kunci dalam melawan ketidakadilan. Semangat bela negara harus dijaga agar kepentingan rakyat tidak dikorbankan demi segelintir elite.

Kesadaran kolektif menjadi hal penting untuk memperbaiki sistem yang rusak akibat praktik korupsi. Dengan mengasah ketajaman berpikir, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan merusak sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan harus tetap ditegakkan, agar seluruh warga negara, terutama para petani, mendapatkan hak yang layak atas tanah mereka.

PIKAD berkomitmen untuk terus mengawal isu ketidakadilan agraria dan menekan pemerintah agar mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan ini. “Negara harus berpihak kepada rakyat kecil, bukan hanya kepada segelintir pemilik modal,” tegas Hironimus, Selasa (18/2).