ASKARA – Pemasangan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten, menimbulkan kontroversi terkait dugaan praktik ilegal dan pembiaran oleh pemerintah setempat. Lokasi tersebut merupakan jalur utama aktivitas perikanan nelayan, namun diduga tidak ada pengawasan yang memadai. Hal ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam proyek yang tidak memiliki izin yang sah.

Pagar laut yang terpasang ini diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan berada di dalam Zona Perikanan Tangkap serta Zona Pengelolaan Energi. Dugaan pelanggaran hukum ini semakin kuat, dengan potensi kerusakan besar pada ekosistem laut dan gangguan pada kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencahariannya.

Dr. Ir. Justiani, MSc, Ketua Umum Go Green Go Clean Indonesia, menyampaikan kecaman keras terhadap proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa pemasangan pagar laut ini melanggar hukum nasional serta bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Justiani juga mengingatkan bahwa pemagaran laut sepanjang 30 km harus segera dihentikan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang mengharuskan negara untuk mencegah pencemaran laut dan merusak ekosistem.

Lebih lanjut, Justiani menyoroti dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir yang semakin sulit mengakses sumber daya laut. Aktivitas perikanan mereka terganggu, sementara nelayan juga harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencari ikan. Ia meragukan klaim bahwa masyarakat setempat melakukan pemasangan pagar laut, mengingat kesulitan hidup mereka, termasuk dengan harga bahan pokok yang terus naik.

Justiani menuntut agar pemerintah segera melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk memastikan proyek ini tidak merusak ekosistem laut. Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek semacam ini.

"Sikap tegas dari pemerintah dinilai penting untuk menjaga keberpihakan pada rakyat dan lingkungan serta membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil," pungkas Justiani, Minggu (12/1).