ASKARA — Menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 27 November 2024, Ormas Madas Nusantara mengambil langkah tegas untuk mencegah praktik politik uang dengan membentuk satuan tugas bernama “Satgas Pemantau Senyap.” Langkah ini ditujukan untuk memantau adanya dugaan money politik yang mungkin dilakukan oleh tim pasangan calon (paslon) kepada warga.

Ketua Umum Madas Nusantara, HM Jusuf Rizal, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya mencium adanya kemungkinan operasi “serangan fajar” oleh salah satu paslon yang dikhawatirkan akan kekurangan suara. “Kami menyikapi rumor ini dengan membentuk Satgas Pengawas Senyap yang akan bekerja secara tertutup,” ujar Jusuf Rizal dalam keterangan pers di Sekretariat Madas Nusantara di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/11). Ia didampingi oleh Ketua Harian HA Fauzi dan Sekjen H Fauzi.

Satgas ini akan beroperasi tanpa diketahui publik dengan memanfaatkan jaringan anggota Madas Nusantara di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil dan pekerja informal, seperti penjual ikan, pedagang barang bekas, dan lainnya. "Mereka akan menjadi mata dan telinga di lapangan agar pelaksanaan Pilkada berjalan bersih dari money politik," lanjut Jusuf Rizal.

Menurut Jusuf Rizal, yang juga menjabat sebagai Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), titik rawan praktik politik uang biasanya terjadi sehari sebelum pemilihan, berupa pembagian amplop uang, paket sembako, pulsa elektronik, atau bantuan sosial. Ia bahkan menyoroti potensi manipulasi berbasis teknologi dalam proses perhitungan suara.

Selain mengandalkan Satgas Pemantau Senyap, Jusuf Rizal menyatakan bahwa Madas Nusantara juga akan melibatkan wartawan untuk meliput praktik-praktik politik uang di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang berusaha mencederai integritas demokrasi.

Jusuf Rizal menjelaskan bahwa jika ditemukan bukti praktik money politik, Satgas Pengawas Senyap yang dikomandoi oleh Brigade Komando (Brikom) Madas Nusantara akan langsung membawa bukti tersebut ke Sentra Gakkumdu (interkoneksi lembaga penanganan tindak pidana Pemilu). Ia menegaskan bahwa anggota Satgas ini terdiri dari orang-orang berani yang dibekali pengetahuan hukum dan kemampuan fisik.

“Kami ingin Pilgub DKI Jakarta berlangsung Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). Jangan ada intervensi atau upaya yang mengganggu kualitas demokrasi. Terlebih, jika ada survei-survei yang terindikasi bayaran, kami akan menindak tegas,” ujar Jusuf Rizal, yang juga Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW) dan seorang aktivis anti-korupsi.

Berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas, pasangan calon nomor urut 3, Pramono-Rano, memiliki elektabilitas sebesar 38,3%, disusul oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan 34,6%, dan Dharma-Kun sebesar 3,3%. Dengan sekitar 23% pemilih yang belum menentukan pilihan, Jusuf Rizal menilai bahwa ketatnya persaingan ini meningkatkan potensi adanya praktik politik uang atau "serangan fajar."

Ormas Madas Nusantara berharap upaya ini dapat menjaga transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan gubernur di ibu kota.