ASKARA – Indonesia Traffic Watch (ITW) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kurangnya perhatian Pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap masalah lalu lintas dan angkutan umum yang saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya karya Prabowo Subianto, topik terkait lalu lintas dan angkutan jalan tidak dibahas, meskipun aspek tersebut merupakan bagian penting dari budaya bangsa dan urat nadi kehidupan sehari-hari.

Kemacetan, kesemrawutan, dan kecelakaan lalu lintas kini menjadi isu serius yang dihadapi masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kerugian ekonomi akibat permasalahan ini diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa kemacetan di Jabodetabek dapat menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun. Sementara itu, kota-kota lain seperti Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan masing-masing menyumbang kerugian sebesar Rp12 triliun per tahun. Kajian Bank Dunia tahun 2019 juga menunjukkan bahwa kemacetan di Jakarta berpotensi mengakibatkan kerugian sebesar Rp65 triliun per tahun.

"ITW menilai bahwa pemerintah belum menunjukkan perhatian yang cukup terhadap upaya penanganan kemacetan yang mencolok di hampir seluruh ruas jalan. Dalam hal ini, ITW mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan prinsip Accessibility dalam pembangunan infrastruktur transportasi, menciptakan sistem yang mudah diakses dan terintegrasi secara ekonomi, sebagai alternatif dari pendekatan Car Mobility yang lebih berfokus pada pembangunan jalan raya," kata Ketua ITW, Edison Siahaan, Minggu (27/10).

Menurut ITW, salah satu penyebab utama kemacetan adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak terkontrol, yang melebihi kapasitas jalan yang ada. ITW mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah pembatasan jumlah kendaraan, seperti mewajibkan pemilik garasi untuk setiap pembelian kendaraan baru.

"Masalah lain yang turut mempengaruhi kelancaran lalu lintas adalah kondisi jalan yang kurang memadai, termasuk galian yang dilakukan tanpa koordinasi yang baik. Human error akibat rendahnya kesadaran berlalu lintas juga berkontribusi pada pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan meningkatnya kecelakaan. ITW meminta pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan melibatkan berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas," kata Edison.

ITW juga memperingatkan pemerintah agar tidak membiarkan praktik ilegal di bidang lalu lintas tanpa tindakan yang jelas, karena hal ini dapat memicu konflik yang merusak keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai penutup, ITW mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, serta penyediaan transportasi umum sebagai bagian dari pelayanan publik yang menjadi kewajiban negara.