ASKARA - Pasca kerusuhan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa (unras) beberapa waktu lalu, Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk segera menyiapkan “panggung demokrasi” sebagai ruang aman bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu ketertiban umum.

Ketua Presidium ITW Edison Siahaan menilai, aksi unras merupakan bagian dari hak demokrasi yang dijamin undang-undang. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerusuhan, merusak fasilitas umum, dan mengganggu produktivitas masyarakat.

“Peristiwa kerusuhan baru-baru ini hendaknya menjadi momentum yang harus segera direspon untuk menyiapkan panggung demokrasi,” ujar Edison Siahaan dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, panggung demokrasi dapat menjadi tempat bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tertib. Di lokasi tersebut juga dapat dihadirkan pihak-pihak terkait yang menjadi sasaran tuntutan aksi, sehingga dialog publik bisa berlangsung tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat lainnya.

Edison menegaskan, langkah ini penting sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam menjaga demokrasi yang aman dan damai.

“Pemerintah harus segera mewujudkan pembuatan panggung demokrasi. Ini bukan hanya untuk mencegah kerusuhan, tapi juga menunjukkan komitmen menjaga demokrasi yang sehat dan tertib,” tambahnya.

ITW optimistis, jika pemerintah serius menyiapkan fasilitas tersebut, unjuk rasa dan penyampaian aspirasi dapat berlangsung kondusif tanpa menimbulkan kemacetan dan keresahan warga.

“Semua pihak ingin melihat aksi unras berlangsung tertib tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Masyarakat sudah terlalu lama merasa khawatir setiap kali aksi digelar,” pungkas Edison.