ASKARA - Dalam rangka hari World Cleanup Day pada bulan September 2024,  Yayasan Era Sharaddha Indonesia yang memayungi Emil Salim Institute, menggelar acara Pre-Event Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2024 : Laut & Pesisir Pantai, di JCC Senayan, pada tanggal 1 – 3 Oktober 2024.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR RI 2024 – 2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menegaskan stop pembuangan limbah B3 ke wilayah pesisir dan lautan; dan total beban limbah (total pollutant load) non-B3 (limbah organik, nutrient, dan bahan biodegradable lainnya) yang dibuang ke laut tidak melebihi “assimilative capacity” nya.  

"Untuk itu, mulai sekarang kita harus menggunakan zero-waste technology, teknologi 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle), dan IPAL mandiri atau kolektif," ujar Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber pada Rabu, (3/9).

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University tersebut menguraikan, Rehabilitasi dan Restorasi ekosistem pesisir (mangroves, padang lamun, terumbu karang, estuari, beaches, dan lainnya): penanaman pohon mangrove, coral transplantation, beach clean up, beach nourishment, restocking, dan lainnya), Konservasi KEHATI (biodiversity) pada level ekosistem, spesies, dan genetik.

"Pengembangan pemanfaatan (pembangunan) sektor-sektor ekonomi kelautan existing dan yang baru (emerging) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan sustainable," sebut Prof. Rokhmin Dahuri yang menyampaikan tema "Tata Kelola Laut Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas Dan Lestari 2045".

Di dalam melakukan perubahan bentang alam, merancang dan konstruksi pembangunan di wilayah pesisir dan laut (coastal and ocean engineering) harus dilakukan sesuai dengan struktur, karakteristik, dan dinamika alamiah wilayah pesisir dan laut tersebut (Design and Construction with Nature) (Mc. Hargh, 1976).

Mitigasi Perubahan Iklim Global: stop penggunaan bahan bakar fosil, dan mulai sekarang juga beralih ke renewable/green energy (seperti solar, wind, hydropower, geothermal, biofuel, wave energy, tidal energy, dan OTEC/Ocean Thermal Energy Conversion).

Adaptasi Perubahan Iklim Global, tsunami, banjir, dan bencana alam lainnya. Capacity building: pemerintah, swasta, dan Masyarakat terkait Sustainable Coastal and Ocean Development.Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan: regulasi, struktur organisasi, dan koordinasi kerja kelembagaan.

Kebijakan politik-ekonomi (seperti fiskal, moneter, ekspor – impor, IPTEK, SDM, Iklim Investasi) yang kondusif bagi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. 

Panduan Tata Kelola Kelembagaan

Menurut Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu, implementasi tata kelola yang baik, diantaranya: profesional, transparan, akuntabel, menghormati hak asasi manusia, meritokrasi, dan melayani masyarakat (komunitas).

Indikator kinerja (keberhasilan) tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi kesejahteraan yang merata (keadilan sosial), dan keberlanjutan lingkungan.

Semua perencanaan pembangunan dan proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada informasi ilmiah (perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis sains).

"Memperkuat dan meningkatkan R&D untuk inovasi, penguasaan, dan penerapan teknologi terkini," tuturnya 

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri beberkan strategi pengembangan tata kelola pesisir dan laut menuju Indonesia Emas dan Lestari 2045. Antara lain: RTRW Darat – Pesisir – Laut terpadu;

Laju (intensitas) pembangunan di suatu wilayah pesisir – lautan tidak melebihi daya dukung lingkungan nya:

Laju penangkapan ikan di unit-unit wilayah pengelolaan perikanan (WPP, unit ekosistem, atau unit administrasi pemerintahan) yang telah overfishing (laju penangkapan ikan > MSY) harus dikurangi fishing effort (jumlah kapal ikan dan nelayan) nya hingga laju penangkapan = MSY.  

Sebaliknya, di unit-unit wilayah pengelolaan perikanan yang status penangkapannya masih underfishing (laju penangkapan ikan < MSY), maka fishing effort nya bisa ditingkatkan sampai laju penangkapan ikan = MSY.  

"Prinsip yang sama juga harus diterapkan untuk pemanfaatan SDA terbarukan lainnya: mangrove, padang lamun, terumbu karang, material bioteknologi, dll," ucap anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Selanjutnya, Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) membeberkan permasalahan & tantangan pembangunan Indonesia. Pertama. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun). 

Kedua, Pengangguran & Kemiskinan. Ketiga, Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia. Keempat, Disparitas pembangunan antar wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll. Keenam, Deindustrialisasi. Ketujuh, Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah. Kedelapan, Daya saing & IPM rendah. Kesembilan, Kerusakan, lingkungan & SDA. Kesepuluh, Volatilitas global (perubahan iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia, Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%

Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia. (Oxfam, 2017). “Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015),” ungkapnya.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan kondisi perekonomian terkini (2024) Indonesia, yaitu: Alarm Kinerja Industri Manufaktur, Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index = PMI) RI bulan Juni yang dirilis S & P Global, mengalami penurunan kinerja Industri Manufaktur menyebabkan PHK meningkat, meskipun industri manufaktur masih dalam zona ekspansi (tercermin dari angka PMI yang masih diatas 50);

PMI bulan Juni sebesar 50,7, mendekati ambang batas menuju kontraksi industri manufaktur (PMI = 50). PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1; Angka PMI Juni merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022.

“Padahal, sektor industri manufaktur merupakan tulung punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI. Sektor ini juga banyak menyerap banyak tenaga kerja,” tandasnya.

PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1. Kemudian, pada Juli berada pada 49,3 (zona kontraksi, PMI < 50), turun 1.4 poin dari bulan sebelumnya (Juni).  

Kontraksi aktivitas manufaktur terjadi setelah mampu bertahan di zona (level) ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Angka PMI Juli merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022.

Padahal, sektor industri manufaktur merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI. 

Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja  Kontraksi Sektor Industri Manufaktur, khususnya TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) dan elektronik, telah mengakibatkan PHK masih dan meluas.

Sejak Covid-19) hingga sekarang gelombang PHK terus meningkat. Pada 2022, PHK sebanyak 25.144 orang. Kemudian, pada 2023 PHK meningkat menjadi 64.855 orang, dan per Mei 2024, jumlah PHK mencapai 69.472 orang (Kemenaker, 2024).  

Parahnya, utang pemerintah yang sangat besar dan terus meningkat. "Hal ini membahayakan Perekonomian Indonesia. Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi)," tandasnya.

Adapun di kawasan Asia - Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia.

Disisi lain, beban pembayaran bunga utang (diluar cicilan pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun. Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN (proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun. Total utang RI saat ini Rp 8.444 trilyun (Kemenkeu, 2024).

Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun.

Potensi Blue Economy

Terkait Ekonomi Kelautan (Blue Economy), Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ekonomi Biru merupakan suatu konsep yang sangat penting. Pada dasarnya Ekonomi Biru merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). “Ekonomi Biru, menurut Uni Eropa berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan,” terangnya.

Menurutnya, model bisnis blue economy dapat diterapkan penduduk Indonesia yang memanfaatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai mata pencaharian mereka. Model bisnis tersebut bukan hanya melibatkan nelayan, tetapi juga wirausahawan yang mengembangkan hasil olahan produk perikanan dan kelautan.

“Implikasinya bagi para produsen hasil laut adalah produksi laut yang dihasilkan mereka juga memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut, pengelolaan hasil laut yang zero waste, serta melarang praktik overexploitation,” jelas Dosen Kehormatan Mokpo National University itu .

Mengutip pendapatnya sendiri, menurut Prof. Rokhmin, definisi Ekonomi Biru (Blue Economy) adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara berkelanjutan (Dahuri, 2015).

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 30% total angkatan kerja Indonesia. Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia sekitar 10,4%. Negara lain dengan potensi kelautan yang lebih kecil (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), berkontribusi kurang 30%.

Kontirbusi sektor perikanan 2,74% terhadap PDB hanya dihitung dari bahan baku (raw materials). Bila dimasukkan produk olahannya (ikan kaleng, ikan fillet, bandeng presto, breaded shrimp, dan surimi-based products), kontribusinya sekitar 6% (Bappenas, 2014).

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menilai ekonomi kelautan Indonesia kedepan akan semakin strategis seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia-Pasifik. 

Lebih dari 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut dan 45 persennya setara USD 1.500 triliun pertahun barang dan komoditas diperdagangkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). “Mestinya Indonesia yang mendapat keuntungan paling besar dari posisi kelautan global tersebut,” jelasnya.

Namun, kata Prof. Rokhmin Dahuri, dengan kondisi konektivitas kelautan, ekonomi-perdagangan dan pertahanan keamanan maritim yang lemah saat ini justru banyak merugikan Indonesia. Setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar Rp. 300 triliun dari kegiatan ekonomi ilegal.

Kemudian Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan, Alur Laut Kepulauan Indonesia Selat Malaka (ALKI I) merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika (di belahan Barat) dengan China, Korea Selatan, dan Jepang (di belahan Timur).

ALKI-1 melayani pengangkutan sekitar 80% total minyak mentah yang memasok Kawasan Asia Timur. Jumlah kapal yang melintas mencapai 100.000 kapal/tahun.  

Terusan Suez (18.800 kapal/tahun) dan Terusan Panama (10.000 kapal/ tahun) (Calamur, 2017). Pendapatan Otoritas Terusan Suez rata-rata Rp 220 milyar/hari (Rp 80,7 trilyun/tahun).  

"Malangnya, sampai sekarang, Indonesia belum menikmati keuntungan ekonomi secuil pun dari fungsi laut NKRI sebagai jalur transportasi utama global," kata Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu,

“The Ultimate Marine Corridor” – transporting 20 million m3 of water per second in the Indonesian Through flow from the Pacific to the Indian Oceans – with subsequent congregations of large migratory marine life in all restricted passageways (Alor, Komodo, Banda, etc)

Secara intrisik, geosaintifik Indonesia sangat menarik Arus Laut abadi Indonesia sebagai bagian dari the Global Current SystemConveyor Belt :Sumber energi terbarukan. Energi hidrokinetik. Bebas Emisi Karbon.Aliran arus menciptakan habitat bagi 50% spesies ikan dunia, dan 75% terumbu dunia berkumpul di Indonesia.

“Jika Potensi Blue Economy didayagunakan dan dikelola berbasis inovasi Ipteks dan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan, maka sektor-sektor ekonomi kelautan diyakini akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi segenap permasalahan bangsa, dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta Indonesia Emas paling lambat pada 2045”.

Sedangkan permasalahan tata kelola dan ancaman terhadap keberlanjutan pesisir dan laut, yaitu:

Pencemaran: limbah padat (termasuk plastik), limbah cair, dan limbah gas.Overfishing, IUU Fishing, dan overeksploitasi SDA lainnya.

Kerusakan fisik ekosistem pesisir: mangrove, padang lamun, terumbu karang, estuary, pantai (beach), dll.

Dampak negatip Perubahan Iklim Global: heat waves, cuaca ekstrem, peningkatan suhu laut, sea level rise, banjir, ocean acidification, coral bleaching, peledakan wabah penyakit, dan lainnya.

Land subsidence, abrasi, dan sea-level rise mengakibatkan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yang rendah dan landai (low-laying coastal zones) tenggelam.

Dampak negatip akibat tsunami, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya.Konflik penggunaan ruang wilayah pesisir – laut.

Kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Kontribusi sektor ekonomi kelautan bagi perekonomian nasional (PDB) masih rendah.

Akar permasalahan pembangunan pesisir dan lautan Indonesia, antara lain: Rendahnya kesadaran pemerintah dan publik tentang nilai strategis sumber daya pesisir dan lautan (kelautan) bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Kebijakan dan program pembangunan pemerintah terkait dengan pesisir dan lautan (Blue Economy) bersifat parochial (piece meal), sektoral, tidak holistik, tidak terpadu, dan tidak berkesinambungan, alias belum ada Road Map dan Blueprint Pembangunan Kelautan Berkelanjutan yang holistik, tepat, dan benar; dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Rakyat kecil tidak atau kurang memiliki akses terhadap aset ekonomi produktif (seperti permodalan, teknologi, pasar, infrastruktur, informasi, dan manajemen) untuk melakukan investasi dan bisnis di sektor Blue Economy (pesisir dan lautan) yang produktif, efisien, berdaya saing, menguntungkan (mensejahterakan), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable).

Hedonisme, keserakahan, dan egoisme mayoritas korporasi besar (orang-orang kaya) membuat mereka di dalam menjalankan investasi dan bisnisnya hanya mengejar keuntungan maksimal (profit maximation) dan growth mania, tanpa mengindahkan keadilan sosial (menolong kelompok miskin dan tidak berkapasitas) dan kelestarian lingkungan (environmental sustainability).

Akhlak buruk (perilaku negatip) mayoritas korporasi besar (orang-orang kaya) dan kemiskinan itulah yang telah mengakibatkan banyak wilayah pesisir dan lautan di Indonesia mengalami triple ecological crisis (pollution, biodiversity loss, and Global Boiling) dan berbagai jenis kerusakan lingkungan lainnya, pada tingkat yang telah mengancam kapasitas keberlanjutan (sustainable capacity) nya.

CBA (Cost and Benefit Analysis) sebagai dasar untuk menentukan kelayakan suatu program atau proyek Pembangunan, dalam komponen biaya (cost stream) nya hanya memasukkan biaya pembelian lahan, land clearing, konstruksi proyek, dan OM (Operation & Maintenance) proyek. Tidak memasukkan komponen kerusakan lingkungan dan biaya sosbud  Maka, sebagian besar program atau proyek B/C > 1 atau layak (feasible).  

KPI keberhasilan Kepala Negara, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa (Lurah) pun pada umumnya (dominan) hanya berdasarkan pada faktor pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Hanya sebagian kecil yang mempertimbangkan faktor lingkungan dan keadilan sosial.

Kebijakan politik ekonomi (fiskal, moneter, iklim investasi, pembangunan SDM, dan lainnya) kurang kondusif bagi pembangunan kelautan berkelanjutan.

“Most problems related to coastal and ocean development are the result of placing too much stress (development pressures) on limited coastal and ocean resources, a condition known as exceeding the carrying capacity," terang jelas Duta Besar Kehormatan itu.