ASKARA – Analis Kebijakan Transportasi dari FAKTA Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menilai bahwa Kota Jakarta memerlukan reformasi menyeluruh dalam sistem layanan transportasi publik massal yang modern. Menurutnya, meskipun Jakarta telah memiliki berbagai moda transportasi seperti LRT, MRT, dan Transjakarta, masih diperlukan peningkatan integrasi dan interkoneksi agar layanan menjadi lebih mudah diakses, nyaman, dan aman bagi warga.

"Pengembangan layanan transportasi publik massal sudah mengalami kemajuan selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Namun, untuk benar-benar menyelesaikan masalah kemacetan, diperlukan reformasi yang lebih mendalam," kata Tigor dalam keterangannya, Rabu (2/10).

Tigor menyoroti bahwa langkah yang dilakukan selama ini, seperti pengembangan MRT tahap 2 dan LRT Jakarta Fase 1B, adalah upaya positif. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan akses, keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan layanan harus menjadi prioritas utama para Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di periode 2024-2029.

Ia mengingatkan bahwa sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman. "Ini bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak warga untuk memiliki transportasi yang layak," ujar Tigor.

Lebih lanjut, Tigor menyatakan bahwa jika pemerintah daerah gagal mengembangkan layanan transportasi publik, mereka dapat dianggap melanggar undang-undang dan hak dasar warga untuk memperoleh transportasi yang aman dan terjangkau.

Sebagai solusi jangka panjang, Tigor mengusulkan pembentukan Badan Usaha Operator Angkutan Umum Massal Jakarta yang akan bertanggung jawab mengelola operasional, menjaga kualitas layanan, serta mengatur tiket dan subsidi bagi operator transportasi publik yang ada saat ini.

"Badan ini akan mengelola semua aspek operasional transportasi publik di Jakarta sehingga lebih terintegrasi, efisien, dan efektif," jelas Tigor.

Tigor berharap gagasan reformasi sistem transportasi publik ini dapat menjadi salah satu fokus utama bagi para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di periode mendatang. Menurutnya, hal ini akan berdampak signifikan bagi kenyamanan dan mobilitas warga.

"Jika transportasi publik di Jakarta lebih nyaman, aman, dan terjangkau, warga akan lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi, sehingga dapat mengurangi kemacetan," tutupnya.