ASKARA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Capaian Opini WTP ini menambah daftar panjang prestasi dari Kemendagri dan BNPP, yang telah berhasil menorehkan predikat dalam pengelolaan keuangan negara selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2014. Diketahui, opini WTP kali ini diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2023 Kemendagri dan BNPP.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian menyampaikan, bahwa keberhasilan dalam meraih opini WTP ini sebagai momentum dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri dan juga meningkatkan kinerja Kemendagri dan BNPP ke depan.

"Kami ucapkan terima kasih banyak khususnya kepada BPK RI yang telah memberikan opini WTP untuk Kemendagri dan BNPP, alhamdulillah hal ini makin menambah kebanggaan dan juga rasa _confidence_ kami. Karena ini adalah perolehan WTP ke-10 kalinya berturut-turut," ungkap Menteri Tito di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Senin (15/7).

Menteri Tito menambahkan, penilaian ini sebagai bukti indikator yang penting bahwa lembaga yang dipimpinnya mampu dalam mengelola keuangan anggaran negara. Namun, ia menegaskan bahwa terdapat nilai lain yang harus diperbaiki yakni nilai pada reformasi birokrasi dan kinerja yang harus ditingkatkan.

"Alhamdulillah melalui kerja keras teman-teman ini adalah naik kelas, ini yang ke-10 kinerja kita harus ditingkatkan dan reformasi birokrasi. Kami sampaikan apapun temuan BPK kita harus _follow up_ , sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam waktu 60 hari kami akan segera melaporkan tindak lanjut temuan-temuan untuk melakukan perbaikan," terangnya.

Sementara itu, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V mengapresiasi serta berterima kasih kepada Kemendagri dan BNPP atas prestasi capaian opini terbaiknya. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata seluruh manajemen Kemendagri dan BNPP dalam membangun perbaikan pengelolaan keuangan negara.

"Selain baik dalam pengelolaan keuangan negara, Kemendagri dan BNPP juga telah berupaya dalam menjalankan dan menerapkan praktik-praktik penerimaan uang dengan baik," tutur Ahmadi.

Melalui paparannya Ahmadi berharap, agar Kemendagri dan BNPP dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah dalam memenuhi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 

"Khususnya, dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah serta mewujudkan tata kelola perbatasan negara yang tertib, dalam rangka perwujudan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara," katanya.(Humas BNPP)