ASKARA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meluncurkan buku berjudul "Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi" di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Gambir, Jakarta pada Selasa (19/3). 

Buku ini diterbitkan sebagai upaya Komisi X DPR RI untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat Indonesia dan transparansi program kinerja yang telah dilakukan.

"Titik tekannya di literasi, maka judulnya 'Darurat Literasi', ada urgensi sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan tingkat literasi kita, yang berdasarkan (skor) PISA itu (Indonesia) nomor 74 dari 79 negara," kata Fikri, di Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Fikri juga menyebutkan, salah satu permasalahan di Indonesia saat ini yakni definisi literasi yang berbeda-beda di tengah masyarakat, sehingga perlu ada kesepakatan atau pembahasan khusus tentang satu definisi literasi yang jelas. Walaupun belum memenuhi standar ilmiah, dirinya berharap dapat memantik kesadaran masyarakat terhadap darurat literasi di Indonesia.

"Kita sudah sukses di pemberantasan buta huruf, tetapi berdasarkan PISA atau penilaian di tingkat internasional tadi. Literasi itu tidak hanya membaca saja, tetapi bagaimana memahami konteks bacaan, kemudian digunakan untuk memproduksi sesuatu. Jadi, buku ini diluncurkan supaya masyarakat ikut prihatin," tuturnya.

Sebagai informasi, buku "Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi" merupakan rangkuman dari hasil kerja Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (Panja PLTP). Pada masa persidangan I tahun sidang 2023-2024, Komisi X DPR RI telah menyelesaikan Panja PLTP.

Adapun buku yang terdiri dari 90 halaman ini memuat berbagai pembahasan. Di antaranya perbandingan literasi Indonesia dengan negara lain, kebijakan anggaran literasi yang tersebar di kementerian/lembaga, kondisi tenaga perpustakaan di Indonesia, serta membangun kegemaran membaca melalui mendongeng.

Buku ini juga memaparkan kondisi darurat literasi Indonesia. Di mana fenomena tersebut ditandai dengan perpustakaan sekolah kurang terbina, bahan bacaan bersifat pengayaan siswa minim tersedia, hingga petugas perpustakaan yang malah diampu guru untuk memenuhi kebutuhan jam ajar padahal perpustakaan sekolah adalah pusat belajar.

“Perpustakaan yang kurang memadai baik dari jumlah bangunan maupun koleksi, kebutuhan pustakawan yang juga masih kurang, sinergi program literasi, dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi beberapa permasalahan yang terpampang nyata. Darurat literasi harus diatasi,” tutup Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Nantinya, Perpusnas akan menjadikan buku "Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi" sebagai salah satu literatur nasional yang akan diseminasi ke seluruh perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, desa, hingga taman bacaan masyarakat, baik melalui digital maupun cetak.