ASKARA - Pemerintah dinilai tidak serius dalam mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk subsidi. Hal tersebut dikarenakan porsi anggaran yang alokasikan untuk pupuk bersubsidi belum sesuai kebutuhan petani.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, Kamis (4/12).

Slamet mengatakan, anggaran subsidi pupuk yang hanya sebesar Rp 26 triliun pada tahun 2024, ini tidak cukup dan tidak efisien untuk mengatasi langkanya pupuk subsidi.

“Anggaran Rp 26 triliun itu hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai 70T. Ini jelas tidak cukup,” tegas Slamet.

Slamet menilai, pemerintah lebih berpihak pada proyek-proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN), kereta cepat, dan mobil listrik, daripada memperhatikan kebutuhan petani.

“Pemerintah bilang berpihak pada petani, tapi anggaran untuk subsidi pupuk hanya dipenuhi 30%. Sementara, untuk pendanaan IKN, kereta cepat, mobil listrik, pemerintah bisa dengan sigap menyediakan uang dengan cara apapun,” kata Slamet.

Slamet pun meminta pemerintah untuk segera menambah anggaran subsidi pupuk menjadi Rp 70 triliun.

“Agar pupuk subsidi tidak langka, harusnya pemerintah memberikan anggaran Rp 70 triliun. Kalau tidak, jangan salahkan petani jika produktivitasnya menurun dan produksi pangan kita terganggu,” tutup Slamet.