ASKARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyiapkan tiga lokasi untuk nonton bareng (nobar) debat perdana calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) yang dijadwalkan berlangsung di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
 
"Terkait apakah ada titik nobar di beberapa tempat itu sedang kami bicarakan, memang sudah ada proyeksi di tiga titik," kata Komisioner KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Sabtu (9/12).
 
August belum membeberkan lokasi pasti nobar. Namun dirinya menjelaskan tujuan nobar untuk mencegah konsentrasi massa hanya di area Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
 
August juga mengatakan pada saat debat berlangsung, area Kantor KPU nantinya akan steril. KPU akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar debat perdana berjalan baik.
 
"Kami akan koordinasikan dengan pihak keamanan, termasuk nanti area parkir untuk tamu-tamu VIP," ujar August.

August mengatakan tempat debat dengan model townhall di halaman KPU dapat menampung hingga 800 orang, namun setiap pasangan calon diizinkan membawa 75 orang, sehingga total 225 orang.
 
"Sisanya untuk tamu undangan KPU, termasuk perwakilan dari kementerian, lembaga, duta besar, dan tamu undangan lainnya," pungkas August Mellaz.
 
KPU telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang akan berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
 
Debat pertama dan kedua digelar pada tanggal 12 dan 22 Desember 2023. Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024.
 
Sementara itu, debat terakhir berlangsung pada 4 Februari 2024. Lima kali debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta.
 
Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. Walau begitu, pasangan capres-cawapres harus hadir pada lima kesempatan debat itu.
 
Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
 
Tema debat kedua adalah ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
 
Tema debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Kemudian tema debat keempat adalah pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
 
Lalu, tema debat kelima meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi.