ASKARA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc menyatakan, bahwa pangan memiliki peran strategis bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa. Untuk itu, ia meminta tiap wilayah di Indonesia berkonsentrasi dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Hal itu dikatakan Prof. Rokhmin Dahuri dalam paparannya pada  Diskusi Publik “Meningkatkan Ketahanan Pangan Dan Menurunkan Stunting” Kolaborasi Ikopin University dengan  ICMI Orwil Jawa Barat di Kampus IKOPIN University, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu, 30 Agustus 2023.

“Pangan menentukan tingkat kesehatan, kecerdasan, dan kualitas SDM. “You are What you eat” (FAO dan WHO, 2000). Kualitas SDM adalah kunci kemajuan sebuah bangsa!” kata Prof Rokhmin Dahuri dengan tema “Pembangunan Kedaulatan Pangan Untuk Mengatasi Stunting Dan Mensejahterakan Rakyat”.

Dalam jangka panjang, kekurangan pangan dan gizi buruk akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif – a lost generation. Dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju, sejahtera, dan berdaulat.

Bahkan kelangkaan dan meroketnya harga bahan pangan acap kali menimbulkan instabilitas politik yang berujung pada pelengseran Kepala Negara, seperti yang terjadi di Haiti, Pakistan, Meksiko, Argentina, Nigeria, Mesir, dan Tunisia ketika negara-negara tersebut dilanda krisis pangan pada tahun 2008.

Karena itu, sangatlah tepat bila Presiden RI pertama, Soekarno, saat berpidato pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, IPB di Bogor, 27 April 1952. Bung Karno, katanya, berbicara tentang kedaulatan pangan. “Menurut beliau [Soekarno], urusan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa,” ungkapnya.

Pernyataan itu kemudian terlegitimasi oleh hasil penelitian FAO yang mengungkapkan bahwa suatu negara dengan pen­duduk lebih besar dari 100 juta orang, tidak mungkin bisa maju, makmur, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor.  Ditambah data dari Kementan, bahwa sektor pertanian/pangan (pertanian, kehutanan, dan perikanan) menyerap sekitar 36% total angkatan kerja (130 juta orang, usia 15 – 64 tahun), dan menyumbangkan sekitar 15% PDB.

Seiiring dengan pertambahan penduduk, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan,  permintaan bahan pangan bakal terus meningkat. Sementara, suplai pangan global sangat fluktuatif dan cenderung menurun akibat: (1) alih fungsi lahan pertanian, (2) Global Climate Change (GCC), (3) kerusakan lingkungan; (4) negara-negara produsen pangan mulai membatasi ekspor pangannya karena pandemi Covid-19, GCC, dan ketegangan geopolitik global; dan (5) mafia pangan.

Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia vs Ukraina, dunia menghadapi krisis pangan, energi, dan resesi ekonomi (FAO, 2022; Bank Dunia, 2022). Kekurangan pangan dapat memicu gejolak politik  kejatuhan Rezim Pemerintahan.

“Padahal, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama),” katanya.

Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang mengatakan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama).

“Ada empat aspek dalam penilaian indeks ketahanan pangan dimana dari keempat aspek tersebut indeks ketahanan pangan indonesia pada tahun 2022 berada di peringkat ke 63 dunia dengan indeks meliputi keterjangkauan 81,4, ketersediaaan 50,9, kualitas dan keamanan 56,2, dan Keberlanjutan & adaptasi 33,0,” ujarnya.

Status Gizi Bangsa Indonesia

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan empat indikator kinerja kedaulatan pangan nasional. Yakni, produksi pangan, khususnya bahan pangan pokok lebih besar dari konsumsi nasional; setiap warga Negara di seluruh wilayah NKRI mampu mendapatkan bahan pangan pokok yang bergizi, sehat, dan mencukupi sepanjang tahun; serta petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha sejahtera. “Tidak kalah pentingnya, semua hal di atas itu harus berkelanjutan (sustainable),” tuturnya.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.

Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. “Padahal, kata UNDP sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Tak heran, bila kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) bangsa Indonesia hingga kini baru berada pada kelas-3 (lebih dari 75 % kebutuhan teknologinya berasal dari impor). Sementara menurut Unesco suatu bangsa dinobatkan sebagai bangsa maju, bila kapasitas Iptek-nya mencapai kelas-1 atau lebih dari 75 % kebutuhan Iptek-nya merupakan hasil karya bangsa sendiri.

“Menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%).  Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%),” ujarnya.

Selain itu, ujar Prof. Rokhmin Dahuri, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).

Maka, mengutip Litbang Kompas pada tanggal 9 Desember tahun lalu, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar 22.300/hari.

“Berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu punya uang 22.300 Rupiah untuk membeli makanan bergizi, ada 183,7 juta orang Indonesia atau 68 persen. Jadi sebenarnya kita tidak baik-baik saja,” ucap Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Maka, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa dibutuhkan strategi mewujudkan cara penyembuhan dan pencegahan stunting, antara lain: Pengentasan kemiskinan, sehingga semua rakyat Indonesia hidup sejahtera, pendapatan angkatan kerja > USD 375 (Rp 5.625.000)/orang/bulan.

Penyuluhan dan pelatihan, khususnya untuk ibu-ibu, tentang kebersihan (sanitasi, higienis), kesehatan, gizi yang sehat dan berimbang, pola makan, dan pola asuh. Intervensi asupan makanan yang sehat, dan bergizi seimbang; dan medis bagi anak-anak yang menderita stunting; dan ibu-ibu yang sedang hamil. Strategi pengembangan kolaborasi pentahelix untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan mengatasi stunting.

Membangun Korporasi Bisnis Pangan Terintegrasi (Pasca Produksi – Produksi on-farm – Industri Pengolahan – Pemasaran) yang menggabungkan sejumlah UMKM produksi on-farm berbasis satu jenis komoditas (seperti beras, jagung, bawang, buah, sayur, udang, ikan, dan ayam) di dalam satu kawasan.

Mengundang investor besar (korporasi), seperti BUMN, BUMD, Swasta Nasional, atau MNC (Multi National Corporation) untuk membangun industri pengolahan pangan di daerah (Kabupaten atau Kota) dan bermitra secara win-win dengan UMKM produsen pangan (petani dan nelayan). 

Core business Korporasi: pembelian komoditas pangan dari petani dan nelayan, penjualan sarana produksi, pengolahan komoditas pangan, dan pemasaran.  Korporasi bisa berusaha di on-farm, tetapi dengan volume produksi < 50% kapasitas pengolahan industri (pabrik) nya.

Mengundang investor besar (korporasi), seperti BUMN, BUMD, Swasta Nasional, atau MNC (Multi National Corporation) untuk membangun Industri Pengolahan Pangan Terintegrasi, yang dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri, di daerah (Kabupaten atau Kota).

Penduduk setempat sebagai pegawai (Direksi, Manager, atau staf) dan pekerja di on-farm maupun off-farm, dengan gaji atau upah yang mensejahterakan mereka secara berkelanjutan.  Upah Minimum = US$ 375 (Rp 5,6 juta)/bulan, ditambah tunjangan-tunjangan lainnya.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan secara biologi Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap perubahan iklim global. Karena sebagai Negara tropis dengan perputaran temperatur 2-4 derajat pertahun. Toleransi terhadap suhu sangat penting, jika suhu meningkat tinggi kemudian air laut juga meningkat sangat bisa terjadi jenis-jenis ikan akan mati.

Bahkan, sambungnya, dalam riset bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity (CCSU) pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. “Kalah dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand,” tandasnya.

Hingga 2022, terangnya, peringkat GII (Global Innovation Index) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan pengertian tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.  Undang-undang Pangan (UU No 18, 2012): “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Definisi Pangan (UU No.18/2012 tengan Pangan): Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia; termasuk bahan tambaham Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri membeberkan permasalahan dan tantangan kedaulatan pangan. Antara lain: 1. Mayoritas buruh tani, peternak, dan nelayan masih miskin; 2. Sebagian besar usaha (bisnis) di sektor pangan masih tradisional, tidak menerapkan: (1) economy of scale, (2) Integrated Supply Chain Management System (hulu – hilir), (3) teknologi terbaik (tepat – guna) dan mutakhir, dan (4) prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (RTRW, pengendalian pencemaran, dan konservasi biodiversity).

“Akibatnya produktivitas rendah, kurang efisien, gagal panen, komoditas dan produk kurang berdaya saing, petani dan nelayan miskin, dan kurang sustainable (berkelanjutan)," ujar Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan ini.

3. Hampir semua perusahaan pangan besar dan modern (korporasi) yang menerapkan keempat prinsip diatas (butir-2), yang sangat jaya, berdaya saing, menguntungkan (kaya), dan world class, itu ‘egois’ (rendah Nasionalisme nya), tidak bekerjasama dengan UMKM bidang pangan; 4. Porsi keuntungan (profit margin) terbesar dalam usaha (bisnis) di sektor pangan itu bukan dinikmati oleh petani dan nelayan (usaha on-farm), tetapi oleh pengusaha industri pengolahan dan pemasaran;

5. Hilirisasi (industri pengolahan) komoditas pangan masih rendah, sebagian besar bahan pangan dijual (ekspor) dalam bentuk raw materials (bahan mentah). Akibatnya: nilai tambah (added value) nya rendah, kurang menghasilkan multiplier effects, kurang tahan lama, dan sukar didistribusikan;

6. Luas lahan pertanian dan luas lahan usaha (garapan), khususnya di sektor tanaman pangan, hortikultur, dan peternakan, semakin menyusut akibat alih fungsi untuk pemukiman, kawasan industri, infrastruktur, dan penggunaan lahan (land use) lainnya;

“Akibatnya luas lahan pangan dan luas lahan usaha pangan (land to man ratio) semakin menurun, economy of scale tidak terpenuhi, volume produksi terancam, dan petani dan nelayan (usaha on-farm) miskin,” sebut Prof. Rokhmin Dahuri.

7. Kebanyakan UMKM bidang pangan mengalami kesulitan dalam mendapatkan (membeli) sarana produksi (seperti benih, pupuk, pakan, obat-obatan, BBM) yang berkualitas, harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi;

8. Produksi bibit dan benih unggul, dan pakan berkualitas, masih rendah, tidak mencukupi.  Padahal, lebih dari 60% keberhasilan usaha pangan ditentukan oleh bibit dan benih unggul serta pakan.  Di usaha aquaculture (perikanan budidaya) dan peternakan, 60% biaya produksi untuk pakan;

9.Tidak ada jaminan (kepastian) pasar dengan harga yang sesuai nilai keekonomian (menguntungkan petani dan nelayan) bagi komoditas hasil panen petani dan nelayan UMKM; 10. Infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian (pangan), baik secara kuantitas maupun kualitas, kurang memadai;

11. Mafia pangan, yang inginnya hanya impor pangan untuk meraup keuntungan maksimal, tanpa peduli dengan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia; 12. Alokasi kredit perbankan untuk sektor pangan masih rendah, suku bunga tinggi, dan persyaratan terlalu ketat;

13. Pada umumnya kualitas SDM (knowledge, skills, dan etos kerja) relatif masih rendah, dan mengalami ‘penuaan’ (aging-agricultural population); 14. Kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, RTRW, dan iklim investasi) kurang kondusif dan atraktif.

“Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah penyuplai beras yang potensial di Indonesia. Ironisnya, gabah hasil panen harganya sangat anjlok. Akibatnya hasil yang diperoleh petani di Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan,” ujar Ketum Paguyuban Dulur Cirebonan (CIAYUMAJAKUNING) itu.

Adapun untuk peningkatan produktivitas dan produksi onfarm komoditas pangan berkelanjutan,  Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, antara lain: Pertama, Penyusunan Big Data yang interaktif dan dinamis berdasarkan data yang absah, akurat, dan kuantitasnya mencukupi tentang semua aspek penting terkait Sektor Pangan: luas lahan pertanian, produktivitas, produksi, konsumsi pangan, demand, neraca stok pangan, ekspor, impor, profil produsen pangan, dll.

Kedua, Mempertahankan lahan pertanian dan perikanan (LAHAN PERTANIAN ABADI) yang ada, tidak dialihfungsikan untuk kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya  Melalui implementasi RTRW secara konsisten sesuai dengan UU No. 41/2009, penetapan lahan pertanian abadi, dan Reforma Agraria.

Ketiga, Dengan menggunakan tekonologi mutakhir (bibit & benih unggul, pakan berkualitas, pupuk, pengendalian hama & penyakit, manajemen kualitas air, teknologi budidaya, biotechnology, nanotechnology, digital/Industry 4.0 farming and aquaculture) dan manajamen agribisnis yang tepat, kita tingkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability seluruh unit usaha produksi pangan yang ada saat ini. 

Keempat, Pembukaan lahan baru (ekstensifikasi) untuk usaha produksi tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan, dan perikanan di luar Jawa dan lahan-lahan terlantar di P. Jawa, dengan spesies (komoditas) yang cocok dengan kondisi agroklimat setempat.  Pendeknya, kedepan tidak ada sejengkal lahan pun dibiarkan terlantar.  “Semua lahan sesuai dengan RTRW harus diusahakan untuk memproduksi komoditas pangan secara produktif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (sustainable),” sebut Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara itu.

Kelima, Diversifikasi budidaya dengan spesies (varietas) pangan yang baru melalui domestikasi dan pengembangan bibit dan benih unggul dengan teknologi pemuliaan (genetic engineering) dan nanoteknologi. Hal ini sangat mungkin, karena Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas kelautan tertinggi di dunia, dan biodiversitas terestrial tertinggi kedua di dunia.  Prioritaskan budidaya tanaman pangan lokal sumber karbohidrat non-beras: sorgum, sagu, porang, tales, ganyong, suweg,dll.

Keenam, Supaya petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya bisa hidup lebih sejahtera, maka setiap unit bisnis pangan harus memenuhi skala ekonominya.  Yakni besaran unit usaha yang menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, minimal 375 dolar AS (Rp 5,6 juta)/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). 

Contohnya, skala ekonomi untuk usaha padi sawah itu 2 ha (IPB, 2018), usaha ternak ayam petelor 3.000 ekor, usaha kebun sawit 2,5 ha (Kementan, 2010), dan usaha budidaya udang Vaname 360 m2 kolam bundar (Dahuri et al., 2019).  Menerpakan Integrated Supply Chain Management System.  Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai pasok.  Dan, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable).

Ketujuh, Revitalisasi seluruh infrastruktur pertanian (bendungan dan saluran irigasi, dan pelabuhan perikanan)  dan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, telkom dan internet, dan pelabuhan umum) yang ada, dan kita bangun yang baru sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.

Kedelapan, Konservasi ekosistem hutan dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) terpadu untuk menjaga stabiliast dan kontinuitas aliran (debit) sungai sebagai sumber air irigasi pertanian, mencegah banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Kesembilan, Pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh sektor pertanian itu sendiri maupun sektor-sektor pembangunan lainnya (industri manufaktur, pertambangan dan energi, pemukiman, dll).

Kesepuluh, Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, dan bencana alam lain.

Smart Farming di Tiongkok

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri yang juga Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman tersebut memberikan contoh smart framing di Tiongkok. Antara lain: Di Shanghai, China, lahan sawah tidak lagi digarap secara langsung oleh petani melainkan dengan kecerdasan buatan yang bekerja otomatis menanam padi di lahan sawah.

Mesin pertanian nir-awak dapat mengefisienkan penggunaan benih padi hingga 2 kg dan meningkatkan hasil panen hingga mencapai 10 kg pada lahan seluas 667 m², dibanding dengan pertanian tradisional.

Sebuah DRONE yang berfungsi untuk mengangkut pestisida, herbisida, dan pupuk secara efisien. Selain itu, DRONE ini mampu mengangkat beban sampai 10kg dan mencakup area 4000-6000 m2  dalam waktu 10 menit.

“Begitu juga ASHURA merupakan inovasi teknologi pertanian dari IPB University yang membantu meningkatkan kapasitas dan produktivitas panen,” tuturnya.

Robot Rippa adalah robot otonom lain yang bisa membuat hidup lebih mudah bagi petani. Rippa digunakan untuk meningkatkan keseragaman tanaman dan volume tanaman pada saat panen dengan dosis yang benar

Sorbem adalah sistem penerangan yang menggunakan tenaga listrik dari tanah dan menyala dan mati secara otomatis (sensor cahaya). Sorbem merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan mudah digunakan. Selain itu, sorbem merupakan energi berkelanjutan.

Urban Farming, Upaya Kemandirian Pangan Warga

Seperti diketahui, konsep urban farming saat ini mulai banyak diminati oleh masyarakat terutama yang tinggal di wilayah perkotaan. Konsep tersebut dinilai memudahkan masyarakat dalam mengelola lahan sempit untuk pertanian.

Urban Farming, kata Prof. Rokhmin Dahuri tujuannya untuk peningkatan volume produksi sarana produksi pertanian dan perikanan yang top quality, harga bersaing, dan mencukupi kebutuhan usaha onfarm secara berkelanjutan;

Tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, umbi-umbian, dll): bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll; Hortikultura: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll;

Perkebunan: bibit dan benih unggul, pupuk (organik dan non-organik), pestisida, obat-obatan, alsintan, dll; Peternakan: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growth stimulant, obat-obatan, alsintan, dll; Perikanan budidaya: bibit dan benih unggul, pakan berkualitas unggul dan harga bersaing, growth stimulant, obat-obatan, alsintan, dll.

Perikanan Tangkap: kapal ikan, alat penangkapan (fishing gears), mesin kapal dan suku cadangnya, energi (diesel, bensin, solar panel, dan lainnya), alat bantu penangkapan ikan (GPS, fish finder), dan perbekalan melaut.

Maka, Prof. Rokhmin Dahuri menjabarkan pengelolaan konsumsi dan permintaan pangan, sehingga produksi meningkatkan demand nasional. Yaitu: 1. Mengingat konsumsi beras per kapita Indonesia tertinggi di dunia (sekitar 110 kg), rata-rata konsumsi beras per kapita dunia hanya 50 kg (FAO, 2020), konsumsi beras yang sehat < 60 kg per kapita (Puslitbang Gizi, 1999). Maka, harus ada kebijakan dan program prioritas nasional untuk mengurangi konsumsi beras hingga 60 kg per kapita, dan secara simultan diversifikasi konsumsi pangan non-beras: sagu, sorgum, umbi-umbian, tales, porang, dll.

2. Karena, Indonesia merupakan importir gandum terbesar kedua di dunia (rata-rata 12,5 juta ton/tahun) yang menghamburkan devisa cukup besar (US$ 4 milyar/tahun), padahal sagu dan komoditas pangan lokal lainnya sudah bisa dibuat mie. Kurangi dan kemudian stop impor gandum, dan secara simultan perkuat dan kembangkan industri pengolahan bahan baku non-gandum (sagu, ubi kayu, porang, dll) menjadi mie.

3. Setiap tahun Indonesia mengimpor sapi sekitar 800.000 ekor/tahun dan puluhan ribu ton daging sapi/tahun perkuat dan kembangkan usaha peternakan sapi, dan tingkatkan konsumsi ikan per kapita nasional, karena Indonesia memiliki potensi produksi ikan terbesar di dunia (115 juta ton/tahun) dan baru dimanfaatkan sekitar 20% nya.  Sejak 2009 – sekarang Indonesia produsen perikanan terbesar di dunia (25 juta ton/tahun), setelah China (100 juta ton/tahun).

4. Indonesia merupakan bangsa dengan food wastage terbesar kedua (20%) di dunia, setelah Arab Saudi (FAO, 2022.  Harus ada kebijakan dan program prioritas untuk kurangi food wastage (food loss dan food waste) secara signifikan.

Revitalisasi dan Hilirisasi Pangan

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan penguatan dan pengembangan industri pengolahan dan pengemasan semua komoditas pangan semaksimal mungkin, kecuali beberapa komoditas pangan tertentu.  Supaya produk olahan pangan Indonesia kompetitif di tingkat global.

“Lakukan bench marking dengan negara-negara produsen pangan olahan terbaik di dunia (Jepang, Korsel, Thailand, Singapore, Australia, Canada, AS, Uni Eropa, dan Turki),” terangnya.

Mendorong industri hilir berbasis produk pertanian selain untuk memperoleh nilai tambah, juga dimaksudkan untuk: menciptakan multiplier effects, menciptakan lapangan kerja, dan menampung migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian onfarm ke sektor industri pengolahan pertanian

Negara dengan bonus demografi berupa pertumbuhan kelas berpendapatan menengah, juga akan sangat diuntungkan dengan adanya industri hilir yang kuat. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran di Dalam Negeri maupun Ekspor

Dengan meningkatkan kinerja sub-sistem sarana produksi, produksi (on-farm), dan industri pengolahan diyakini setiap komoditas dan produk olahan pangan Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi: kualitas unggul (top quality), harga relatif murah, dan volume produksi (supply) mampu memenuhi kebutuhan serta selera (preference) konsumen (pasar) dalam negeri maupun ekspor.

Dengan berbagai cara (promosi, insentif, dll), kita berupaya semaksimal mungkin agar semua komoditas dan produk olahan pangan nasional mampu menguasai pasar domestik.

Dengan berbagai cara (promosi, diplomasi, insentif, dll), kita lakukan penguatan dan pendalaman pasar ekspor di negara-negara pelanggan lama (existing importers), dan pengembangan pasar ekspor ke negara-negara baru (emerging importers).

Dalam paparan terakhir, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan bagaimana cara  penguatan dan pengembangan sistem logistik pangan nasional, antara lain: Pertama, Pembangunan atau penyempurnaan Sistem Logistik Pangan Nasional, sehingga aliran (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi dari sentra produksi ke sentra pasar (domestik dan pelabuhan ekspor) akan lebih cepat, lancar, mudah, murah, efisien, dan aman.

Kedua, Revitalisasi dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas penyimpanan bahan pangan (gudang, cold storage, pabrik es, dll) sesuai kebutuhan di setiap wilayah NKRI. Ketiga, Revitalisasi dan pengembangan sarana transportasi (distribusi) komoditas dan produk pangan olahan serta sarana produksi yang dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI. Keempat, Revitalisasi dan pengembangan konektivitas digital sebagai bagian integral dari SISLOGPANGNAS.

Sedangkan terkait kebijakan politik ekonomi  yang kondusif, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, kebijakan ekspor – impor pangan harus mengutamakan “national interest” (Kedaulatan Pangan Nasional); Kurangi dan stop subsidi input usaha onfarm, khususnya tanaman pangan pokok, dan ganti DENGAN “double subsidy” untuk output pertanian;

“Perlu skim kredit perbankan khusus untuk sektor pangan, terutama yang belum kompetitif, dengan suku bunga relatif rendah dan persyaratan relatif lunak (bench marking dengan negara-negara pertanian utama lainnya); Iklim investasi dan ease doing business yang kondusif,” pungkas Profesor Emeritus, Shinhan University, Korea Selatan itu.

Editor: Husnie