ASKARA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengungkapkan pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) yang khusus mengawasi kerja-kerja pembangunan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Guspardi menjelaskan, pembentukan panja berfungsi untuk mengawasi kerja-kerja pemerintah terkhusus yang berada dalam supervisi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pembangunan di empat DOB Papua, termasuk juga soal lahan kantor pemerintah di Papua Pegunungan.

Dari laporan yang diterima Guspardi, lahan kantor itu diberikan secara hibah oleh ketua adat dan masyarakat setempat, tidak ada ganti rugi atau istilahnya hanya menghibahkan.

 “Tapi kita tidak tahu juga kalau formal dengan informal, apakah ada bedanya, sehingga disinyalir ada penolakan dari masyarakat di sana" kata Guspardi kepada para wartawan, Selasa (18/7/2023).

Namun, ungkap Guspardi, hingga saat ini Komisi II DPR RI belum menerima laporan penolakan terhadap pembangunan dari masyarakat.

Meski demikian, Guspardi tak menampik lahan yang digunakan sebagai kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan itu berada di area yang diperebutkan oleh banyak pihak, sehingga rawan terjadinya konflik," ujar Politisi PAN ini.

Guspardi menyampaikan, rombongan anggota Komisi II bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, dan sempat melihat tempat-tempat dan lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan.

Dari tinjauan ke lapangan, beber Guspardi, tidak ada masalah sehingga solusinya diberikan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan, jadi tidak ada yang merasa kalah atau dirugikan," terang Guspardi.

“Memang di situ tempat terjadinya ketidaksesuaian antara kelompok satu dengan lainnya. Karena tanah itu memang diperebutkan,” jelas Anggota Baleg DPR RI ini.

Oleh karena itu, tambah Legislator asal Dapil Sumbar 2 ini, dengan pembentukan Panja Pembangunan DOB Papua, diharapkan pengawasan terhadap proses kerja pembangunan di empat DOB Papua akan lebih cepat dan cermat.

"Selain itu masyarakat lebih terbuka pintu akses pengaduannya kepada DPR bilamana ada ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan realisasinya di lapangan," pungkas Guspardi Gaus.