ASKARA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan pernyataan Direktur Politik dan Hankam Badan Riset dan Inovasi (BRIN) yang sangat partisan.

Mulyanto menyebut, pernyataannya yang merepresentasikan BRIN yang secara lugas mendukung capres tertentu sangat tidak etis.

Menurut Mulyanto, sebagai peneliti lembaga negara harusnya yang bersangkutan bersikap netral, profesional, dan tidak partisan.

"Peneliti BRIN ini sudah kebablasan. Karena pernyataan yang dilontarkan bukan pernyataan peneliti yang bersifat ilmiah dan independen. Pendapatnya sangat politis, layaknya sebagai pernyataan tim sukses atau konsultan politik yang partisan," kata Wakil Ketua F-PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/7).

Mulyanto menyesalkan, yang bersangkutan lupa BRIN adalah lembaga riset dan inovasi yang netral, obyektif, independen, dan non-partisan.

Mulyanto mengaku, sejak awal pembentukannya, dirinya sudah memperkirakan BRIN akan menjadi lembaga yang sarat politis.

"Setidaknya karena Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Ketum Parpol. Keputusan itu sangat dipaksakan karena semua orang tahu figur yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah tidak punya rekam jejak di dunia riset atau penelitian," jelas Mulyanto.

Sejak awal, Mulyanto sudah khawatir akan terjadi politisasi pada lembaga BRIN.

"Lembaga ini akan dikooptasi oleh kepentingan politik tertentu. Faktanya sekarang, semakin hari kekhawatiran saya semakin terbukti. Dengan sikap Peneliti BRIN, bahkan dengan jabatan direktur, yang partisan ini, BRIN menuju kerusakan yang sempurna," sesal Anggota Baleg DPR RI ini.

Mulyanto menjelaskan, enurut ahli psikologi dipahami, sikap adalah fungsi kepentingan dan ketika kepentingan politik menguasai lembaga, termasuk lembaga ilmiah maka sikap yang muncul dari anggota atau badan itu adalah sikap politik.

"Warna politik BRIN terasa seperti warna politik Ketua Dewan Pengarah," imbuh Mulyanto.

Mulyanto menambahkan politisasi BRIN ini kontra produktif.

"Publik akan menyangsikan apapun hasil riset dari BRIN karena menganggap lembaga ini sudah berbau politis. Ini kan berbahaya," tegas Mulyanto.

Karenanya, Legislator asal Dapil Banten 3 ini mendesak pemerintah untuk segera menata ulang BRIN, agar tidak terus terperosok politik seperti ini.

"Kepala BRIN harus menindak peneliti bersangkutan yang melanggar etika organisasi," tandas Mulyanto.

Untuk diketahui Direktur Politik dan Hankam Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Moch Nurhasim menilai tidak heran jika milenial kampus menempatkan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo sebagai capres ideal. Pasalnya, Ganjar Pranowo memiliki pengalaman yang dapat diandalkan untuk memimpin Indonesia di masa mendatang.

Hal ini disampaikan Nurhasim saat menjadi narasumber di acara rilis survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk 'Capres Pilihan Millenial Kampus' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (15/7).