ASKARA – Senator DPD RI asal Aceh HM Fadhil Rahmi Lc MA, menilai pemikiran Pemerintah Aceh untuk mengembalikan bank konvensional ke Aceh melalui revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan hal yang keliru dan salah.

“Cara berpikir seperti ini error. Qanun LKS adalah turunan UUPA, yang merupakan kekhususan dan keistimewaan Aceh, terutama di pasal 125, 126 dan 127. Sedangkan Qanun LKS adalah tingkatan kedua dalam penyempurnaan syariat islam di Aceh setelah busana, yaitu bidang muamalah,” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini.

Menurutnya, rencana Pemerintah Aceh yang mengembalikan bank konvensional berarti mengebiri Qanun LKS yang secara otomatis juga tidak mengindahkan kewenangan Aceh dalam UUPA, terutama pasal 125,126 dan 127. Harusnya, kata Syech Fadhil, Pemerintah Aceh jeli melihat masalah yang terjadi.

“Yang sempat error itu cuma BSI. Sedangkan di Aceh itu, ada banyak bank syariah seperti Bank Aceh Syariah, BTN Syariah serta sejumlah bank syariah lainnya. Silahkan beralih ke bank syariah lainnya serta bukan merevisi Qanun LKS untuk mengundang bank konvensional kembali beroperasi di Aceh. Bank Mandiri, BNI dan BRI juga bisa beroperasi di Aceh, tidak ada yang larang, asalkan membuka cabang syariahnya,” ujarnya.

Dirinya juga menilai wacana DPR Aceh merevisi Qanun LKS karena error jaringan ATM dan banking BSI pada awal Mei 2023 juga terkesan mengada-ngada. Pasalnya, kata Syech Fadhil, dirinya memperoleh informasi bahwa Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sudah pernah mengirim surat ke DPR Aceh tertanggal 26 Oktober 2022 untuk revisi Qanun LKS agar bank konvensional kembali bisa beroperasi di Aceh.

“Jadi perkara error BSI hanya dijadikan alasan agar Qanun LKS direvisi. Error BSI awal Mei 2023. Jelas ada misi terselubung. Pemikiran seperti ini jelas-jelas error. Ini seperti menjilat ludah sendiri. Saya mohon doa dari seluruh rakyat Aceh agar membuka pintu hidayah dan mengetuk hati para pemimpin Aceh atas kealpaan ini,” ujar Syech Fadhil.

Menurutnya, yang harus dipikirkan adalah bagaimana memperkuat Qanun LKS. Misalnya dengan mewajibkan bank yang beroperasi membuka cabang di seluruh kabupaten kota, tentu dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Begitu juga dengan mengundang perbankan luar negeri seperti MayBank Malaysia yang sudah ada di Aceh sekarang atau PMA (Penanaman Modal Asing) yang berbasis syariah.

“LKS tidak hanya masalah perbankan saja. Mari kita bedah bersama biar kita tahu apa isi sebenarnya dari qanun tersebut. Banyak hal lain yang bertujuan untuk mengangkat perekonomian Aceh,” ujar senator muda yang dikenal kritis di Senayan ini lagi.