ASKARA - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menegaskan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru bisa berjalan efektif jika bersifat independen. Sehingga bagi JK, lembaga anti rasuah tersebut sejatinya tidak dimasuki oleh pengaruh dan aroma politik.

Hal ini disampaikan JK kepada wartawan usai penandatangan MOU antara KPK dengan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) terkait pemberantasan korupsi di Gedung DMI, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. "Jangan sampai terjadi pengaruh-pengaruh politik ke dalam KPK seperti banyak diisukan. Sebab KPK sama DMI itu sama-sama akan bisa berfungsi betul-betul efektif jika ia independen," tegas JK Kamis, 13 April 2023.

JK juga mendukung jika lembaga KPK harus selalu mendapat pengawasan. "Maka baguslah jika ada yang lembaga mengawasi KPK selama ini sebab itu adalah menakisme yang bagus yang harus jalan," tambahnya.

Seperti diketahui, KPK saat ini sedang menghadapi kegaduhan. Seperti perseteruan antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan Brigjen Endar Priantoro. Jenderal bintang satu tersebut ditunjuk oleh Kapolri untuk menjadi Direkrut Penyelidikan KPK, namun ditolak oleh pimpinan KPK.

Selain itu, KPK juga menghadapi masalah terkait dugaan kebocoran data hasil penyelidikan KPK atas tindak pidana korupsi dalam bidang pertambangan di Kementerian ESDM. 

Sebelumnya, DMI dan KPK melakukan penandatanganan kerja sama terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. DMI menilai jika masjid dan mushollah yang jumlahnya hampir 1 juta di Indonesia itu adalah tempat yang paling strategis untuk melakukan sosialisasi pemberantasan praktek korupsi.

Ketua Umum DMI itu juga menekankan dua hal yang bisa efektif memberantas korupsi di Indonesia, yakni sistem dan kesadaran masyarakat untuk hidup sederhana.