ASKARA  – Pada penghujung Tahun 2022, Simpul Aktivis Angkatan 1998 (SIAGA 98) sudah membaca akan marak korupsi pemilu di Tahun 2023 setahun menjelang Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, SIAGA 98 sudah memberikan warning atau peringatan waspada bahaya korupsi politik.

Demikian disampaikan Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin kepada para wartawan, Kamis (16/2).
 
Hasanuddin mengatakan, korupsi politik ini tentu akan diikuti oleh serangan balik dari para politisi yang terganggu dari upaya penegakan hukum pemberantasan atau penindakan di sektor politik.
 
"Cara kerja, pola dan bentuknya mirip 'Corruptors Fight Back'," ungkap Hasanuddin.
 
"Untuk melemahkan, mempengaruhi, mengganggu, dan bahkan menghentikan upaya penegakan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi," lanjut Hasanuddin.
 
Hasanuddin menemukan 2 peristiwa hukum yang selalu mengemuka dan digunakan untuk menyerang KPK secara politik yaitu: Soal penanganan Kasus Fomula E dan DPO Harun Masiku.
 
"Pihak yang melakukan serangan ini itu-itu juga, dengan cara, pola dan bentuk yang sama; sistematis, terstruktur dan massif, dan sudah masuk dalam kualifikasi cara, pola dan bentuk Corruptors Fight Back," beber Hasanuddin.
 
Dua peristiwa hukum ini, lanjut Hasanuddin, selalu digunakan sebagai isu/materi serangan politik ke KPK.
 
Terkait hal ini, Hasanuddin memahami penyelidikan kasus korupsi yang sifatnya terbuka tidaklah mudah, namanya korupsi, suatu kejahatan kerah putih (white colours crime), apalagi diselidiki secara terbuka, tentu memiliki dan kesulitan dalam pengumpulan alat bukti.

"Apalagi ada pihak yang mengetahui cara kerja KPK membocorkan kepada terduga terselidik, seperti halnya penyelidikan Formula E. Ini kesulitan tersendiri yang rumit," tutur Hasanuddin.
 
Begitu pula, menurut Hasanuddin, pencarian DPO Harun Masiku, tentu pencariannya melibatkan banyak pihak, tidak hanya KPK tetapi kerjasama dengan Instansi lainnya, dan kemungkinan juga ada pihak lainnya yang berusaha membantu pelarian, persembunyian, dan sebagainya.

"Cepat atau lambat, kami percaya DPO Harun Masiku ini tentu akan tertangkap KPK," yakin Hasanuddin.
 
Hasanuddin berharap kepada KPK untuk menempatkan ancaman serangan politik jelang Pemilu 2024 sebagai bagian dari resiko penegakan hukum yang menjadi prioritas kajian saat ini.
 
Selain itu, imbau Hasanuddin, patut juga dipertimbangkan penyelidikan terhadap apakah ada upaya penghalangan keadilan (obstruction of justice) yang dilakukan para pihak terkait 2 hal ini.
 
"Kami Percaya, KPK saat ini masih memegang integritas tinggi dan berkinerja baik," tuntas Hasanuddin.