ASKARA - Sejumlah warga desa Balitata Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara belum lama ini di hadapan salah satu ormas Peduli Pembangunan mengaku resah dengan ulah istri Kepala Desa (Kades) Balitata inisial WS yang diduga memonopoli beberapa jabatan strategis dalam desa Balitata Kecamatan Gane Barat.

Sejumlah warga yang melaporkan dugaan perampokan duit dana desa yang dilakukan seorang istri Kades Balitata di hadapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan yang dinakhodai Nasaruddin Kausaha belum lama ini di desa Balitata Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan.

Laporan warga karena diduga WS monopoli beberapa jabatan sekaligus bertindak sebagai guru pada salah satu PAUD. Menurut warga bahwa minimalnya Kades Balitata berjiwa profesional karena masih ada warga desa Balitata yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM). Bukan saja istri Kades Balitata yang memiliki SDM,” kata warga kepada media ini Senin, (30/01) kemarin.

Atas ulah tersebut, warga menilai rangkap jabatan adalah sebuah kesalahan karena istri kades menerima penghasilan ganda dari keuangan dana desa (negara) Balitata Kecamatan Gane Barat karena WS yang merupakan istri Kades ini merangkap sejumlah jabatan strategis.

“Kalau sudah guru PAUD jangan lagi rangkap jabatan lainnya, berikan kesempatan lah kepada masyarakat lainnya agar mereka memberdayakan hidup mereka. Jangan hanya istri Kades yang menerima insentif sejumlah jabatan dalam desa Balitata ini,” ungkap warga.

Sementara Ketua LSM Peduli Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan, Nasarudin Kausaha menilai ada sebuah pelanggaran dalam merangkap beberapa jabatan dalam desa setempat.

Adapun peraturan yang dilanggar, kata dia, antara lain UU tentang Desa dan UU tentang Tipikor karena menerima penghasilan ganda dari alokasi dana desa sebagai perangkat desa dan menerima insentif sebagai guru PAUD.

Dia pun meminta Pemkab Halsel untuk bertindak adil karena yang bersangkutan inisial WS yang merupakan istri Kades Balitata ini dikabarkan merangkap kurang lebih 4 jabatan dalam desa tersebut.

“Kami meminta Pemkab Halsel agar bertindak jujur dan tidak koruptif secara administratif, sekaligus tegakkan keadilan,,” harapnya.