ASKARA  – Langkah Menteri BUMN Erick Thohir bekerjasama dengan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem Dana Pensiun (DAPEN) adalah langkah yang tepat dan perlu mendapat dukungan luas, sebab Dana Pensiun BUMN termasuk bagian dari keuangan negara dengan jumlah yang besar yang melibatkan banyak orang.

Demikian disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 1998 (SIAGA 98) Hasanuddin kepada para wartawan, Kamis (19/1/2023).

Hasanuddin mengatakan, dalam prakteknya pengelolaan dana pensiun ini terindikasi diselewengkan yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan nasib para pensiunan BUMN di hari tua.

Hasanuddin pun mengingatkan, investasi dana pensiun yang yang dilakukan dengan tidak profesional menyebabkan kebocoran dan kerugian keuangan negara.

"Kami mendukung audit investigatif yang dilakukan kementerian BUMN, karena dengan cara ini, evaluasi dan reformasi DAPEN untuk perbaikan sistem dapat dilakukan dengan benar dan tepat," imbuh Hasanuddin.

Hasanuddin mengungkapkan, Menteri BUMN Erick Thohir sendiri telah merilis 65% DAPEN bermasalah.

"Kami berharap hasil audit investigatif ini selain ditujukan bagi perbaikan sistem, juga dilakukan penindakan hukum agar ada efek kehati-hatian dalam pengelolaannya dimasa depan," harap Hasanuddin.

Hasanuddin menyatakan, SIAGA 98 mendukung prioritas ini untuk selanjutnya, Kementerian BUMN dapat segera mengatasi dan mengambil langkah yang cepat dan prosedural guna menyelesaikan kewajiban dana pensiun yang belum dibayarkan beberapa BUMN kepada pensiunan.

Hasanuddin mengingatkan, jangan sampai peristiwa DAPEN Perkebunan (PTPN VIII) yang telat dibayarkan tidak tuntas diselesaikan dan terulang.

"Ini berdampak pada nasib pensiunan dan kontradiktif dengan hak pengelolaan tanah negara ribuan hektar di Jawa Barat untuk menguntungkan negara dan kesejahteraan rakyat, dan malah sebaliknya menyebabkan kerugian keuangan negara dan menciptakan kemiskinan. Ironis," ucap Hasanuddin.

Hasanuddin pun meminta Menteri BUMN menunda pembahasan soal mengintegrasikan pengelolaan DAPEN.

"Prioritas saat ini bukan penggabungan DAPEN yang dikelola masing-masing BUMN baik melalui satu perusahaan milik negara khusus dan bank tertentu, atau integrasi pengelolaan asset dana pensiun yang sangat besar (per 2019 sebesar Rp2.876,76 triliun) yang direncanakan akan di kelola Indonesia Financial Group (IFG) karena akan menimbulkan permasalahan dan resiko baru," papar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, prioritas saat ini adalah menyelesaikan kewajiban BUMN dalam membayar DAPEN pegawai, inventarisasi asset dan menindak manajemen BUMN yang korup.

"Erick Thohir punya kemampuan dan legacy untuk ini. Sebagai wakil pemerintah dalam mengurusi BUMN dapat mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan dan Standard Operating Procedure (SOP) Dapen yang dikelola masing-masing BUMN saat ini secara terkendali," tuntas Hasanuddin.