ASKARA - Bupati Kabupaten Biak Numfor, Herry Ario Naap dengan tegas dan blak-blakan bicara terkait dengan minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua selama ini.

Hal ini disampaikan dalam ramah tamah Hari Bakti PU ke 77 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (3/12). 

Bupati Herry menilai kebijakan anggaran dan program dari Pemeritah Provinsi Papua selama ini terkesan mengabaikan Kabupaten Biak Numfor.

Bahkan, Ia menilai seolah-olah Kabupaten Biak Numfor "dianaktirikan" dalam alokasi anggaran dan program Pemerintah Provinsi Papua, termasuk pembagian dana Otsus ketika kewenangannya baginya di Pemprov Papua.

Bupati Herry pun secara tegas memerintahkan kepada Asisten I dan II mengganti nama RSUD Pratama Lukas Enembe yang terkesan sama sekali tidak mendukung anggaran dari Pemerintah Provinsi Papua selama ini.

Padahal RSUD tersebut diresmikan Gubernur Papua Lukas Enembe pada 18 Mei 2017, dan sudah dijanjikan akan didukung dengan anggaran.

Menurutnya, alokasi ke Kabupaten Biak Numfor tidak lebih dari Rp. 32 miliar per tahun, jauh lebih sedikit dari kabupaten kecil  lainnya di Papua, misalnya saja Kabupaten Supiori yang mendapatkan jauh lebih besar dari Kabupaten Biak Numfor waktu itu.   

"Ini penting supaya masyarakat Biak tau, ini Bupati dan Kepala Dinas pergi cari uang, jalan ke provinsi dan Jakarta minta dukungan anggaran dan program, tapi uang Otonomi Khusus Biak sendiri tidak rasakan dengan baik, keadilan dalam pembagian Dana Otsus tidak ada, lalu dikatakan Papua dibangun merata, merata apa,” sergah Herry Ario Naap seperti dikutip dari tayangan TikTok, Minggu (4/12).

Tak hanya itu, Herry Ario Naap juga mengkritisi tentang dukungan pembangunan jalan dengan status jalan provinsi di Kabupaten Biak Numfor yang seolah-olah tidak diperhatikan dengan baik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Papua.

Bahkan menurutnya berbagai upaya telah dilakukan dengan membangun komunikasi terkait dengan perbaikan atau peningkatan jalan status jalan provinsi di Biak namun tidak digubris, termasuk ruas jalan status provinsi di tengah Kota Biak.

“Jalan-jalan provinsi di Biak tidak diperhatikan dengan baik, kami mengeluh, masyarakat mengeluh. Kami jalan ketemu dengan Kepala Bappeda, ketemu anggota DPR Papua, ketemu Wagub saat itu dan sejumlah lainnya, kita terus dijanjiin, tapi hasilnya apa, seolah-olah dibiarkan dan masyarakat dibiarkan berteriak menyoroti bagian ini, mana keadilan kalau dikatakan Papua dibangun merata. Merata dimana?” tanya Bupati Biak.