ASKARA - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan mengatakan, bahwa program “rakyat miskin kesetrum surplus listrik” sangat aneh. Rakyat miskin dikasih kompor induksi, yang memerlukan peralatan masak khusus, mengandung magnetik.

“Pejabat tidak tahu, tidak mengerti atau kurang pinter? Demi proyek kompor listrik, berani mengorbankan rakyat kecil?” tulis Anthony Budiawan lewat akun Twitternya, @AnthonyBudiawan, dikutip Sabtu (24/9).

Dia mempertanyakan, kenapa pakai kata tunda? Harusnya batalkan. Karena, menurutnya program “rakyat miskin kesetrum surplus listrik” ini tidak adil bagi rakyat kelompok bawah.

“Mereka tidak boleh dibebankan surplus listrik. Selain itu, harga LPG segera turun, subsidi akan jauh berkurang,” tandasnya.

Kenaikan harga, dan subsidi LPG saat ini, lanjutnya, hanya untuk sementara. Begitu harga turun, subsidi juga akan turun. Tetapi, program “rakyat miskin kesetrum surplus listrik” akan menjadi permanen: menjadi program pemiskinan jangka panjang dan permanen. “Maka itu, program ini wajib batal,” katanya.

Bahkan, katanya, bagai rimba belantara, tanpa hukum, tanpa perlindungan rakyat miskin kesetrum surplus listrik, kompor gas diganti kompor listrik. Cukup Banggar yang bersuara, semua terdiam, wakil rakyat terdiam, seakan menyetujui. Pemiskinan rakyat miskin: siapa peduli?

Lebih lanjut Anthony menyatakan, paket kompor listrik gratis dari dana APBN berpotensi merugikan keuangan Negara dengan menyalahgunakan APBN. Mengingat tidak ada anggaran belanja kompor listrik di APBN 2022: realokasi anggaran tidak diperkenankan. “Terkesan proyek dadakan yang dipaksakan?” katanya.

Kalau sampai itu terjadi, terang Anthony, PLN dan Banggar harus tanggung jawab. PLN harus menjamin ketersediaan listrik bagi pengguna kompor listrik hasil konversi kompor gas. “Meskipun mereka tidak mampu membayar tagihan pemakaian listrik atau mengisi token listrik, akibat daya listrik naik,” pungkasnya.