ASKARA - Warga yang wilayah atau nama jalannya diganti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus kembali mengurus dokumen kependudukan seperti, e-KTP hingga kartu keluarga (KK). 

Pasalnya, perubahan data wilayah berakibat pada perubahan administrasi kependudukan. 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, perubahan data kependudukan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan dokumen lain yang terkait.

"Untuk mengurusnya penduduk bisa datang ke Dukcapil atau Dinas Dukcapil yang jemput bola ke RT/RW. Kepada penduduk yang dewasa langsung dibuatkan KTP, yang anak-anak dibuatkan KIA, sekaligus keduanya dibuatkan KK," ungkap Zudan, dalam keterangannya, Jumat (24/6).

Namun, pengurusan perubahan data kependudukan ini bisa diwakilkan orang lain.

"Karena itu tinggal cetak kok. Penduduk nggak perlu rekam foto lagi, nggak perlu ngisi formulir lagi, nggak perlu," kata Zudan.

Warga juga tidak perlu membawa dokumen pengantar RT/RW untuk mengurus perubahan data alamat ini.

"Oh nggak perlu bawa pengantar RT/RW, karena secara sistem kan sudah ada kebijakan untuk perubahan alamat. Ini penduduknya juga tidak pindah alamat." jelasnya.

Kemendagri, kata Zudan, akan mendukung untuk penggantian dokumen kependudukan secepatnya. Ditjen Dukcapil akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan DKI termasuk menyediakan tambahan blanko e-KTP.

Zudan juga meminta agar petugas Suku Dinas Dukcapil untuk jemput bola mendatangi RT maupun RW untuk mencetak dokumen penduduk dengan data baru secara gratis. Bila masyarakat tidak bertemu petugas, bisa langsung mendatangi Sudin Dukcapil untuk diberikan dokumen yang baru.

"Misalnya dulu, Jalan Raya Bekasi-Jakarta diubah menjadi Jalan Si Pitung, tinggal diubah dalam aplikasinya. Nanti kepada masyarakat akan di-entry data yang baru. Masyarakat nggak perlu bawa pengantar RT/RW. Datang aja ke Dukcapil. Beritahu, 'Pak, dulu saya alamatnya di sini', nanti dicetakkan KTP-el dengan alamat yang baru. Begitu juga KK-nya, untuk anak-anak KIA-nya," terang Zudan.

Dikatakan Zudan, adanya perubahan wilayah baik pemekaran desa maupun pemekaran kabupaten/kota dan provinsi merupakan hal biasa dalam tata kelola pemerintahan.

"Perubahan wilayah itu hal yang biasa, seperti pemekaran kabupaten, pemekaran provinsi. Perubahan administrasi wilayah dalam skala besar yang belum lama kita lakukan adalah pemekaran provinsi Kaltim dengan Provinsi Kaltara. Kemudian yang agak lebih lama yang dekat di Jakarta, misalnya Jawa Barat dimekarkan menjadi Banten. Scope yang lebih kecil itu perubahan nama jalan, pemekaran kelurahan, kecamatan, banyak sekali," kata Zudan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama 22 jalan di DKI Jakarta. Anies mengganti sejumlah nama jalan dengan nama tokoh Betawi.