ASKARA – Sejarah dan fakta empiris membuktikan, bahwa bangsa yang maju, makmur, dan berdaulat sejak masa Kejayaan Romawi, Era Keemasan Umat Islam (Fathu Makkah 645 M – berakhirnya Khilafah Utsmaniyah Turki 1924 M), hingga hegemoni Kapitalisme (1924 M – sekarang) adalah mereka yang memiliki SDM berkualitas yang mampu menguasai, menghasilkan, dan menerapkan hasil riset (inovasi IPTEKS) dalam segenap aspek kehidupan bangsa nya.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS di Politeknik Karawang pada kuliah umum dengan tema "Peningkatan Peran Poltek KP Karawang dalam Mendukung Kebijakan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan di Indonesia" yang diselenggarakan Gedung Gedung Lecture, Karawang, Kamis, 16 Juni 2022.

“Sayangnya, hampir semua indikator yang terkait dengan dengan kapasitas IPTEK, Riset, Inovasi, dan Kualitas SDM kita bangsa Indonesia, itu masih rendah (tertinggal). Penilaian adopsi teknologi untuk peningkatan ekonomi dan efisiensi di berbagai bidang diukur dari faktor pengetahuan, teknologi, dan  kesiapan adopsi teknologi untuk masa depan,” ujarnya.

Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia sebagai negara yang kaya SDA, tetapi belum mampu keluar dari middle-income trap dan menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat. Pada tataran praksis, penyebab itu karena kita belum punya Rencana Pembangunan Nasional yang holistik, tepat, dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan.

“Sejak awal era Reformasi, setiap ganti presiden, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota; kebijakan dan program nya berganti pula. Jadi, kita ibarat membangun ‘istana pasir’ atau ‘tarian pocopoco’. Tidak ada kemajuan pembangunan yang akumulatif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Disamping itu, sambungnya, etos kerja, produktivitas, daya inovasi, dan akhlak kita sebagai bangsa pun tergolong rendah. Dan, kita mengalami defisit pemimpin bangsa (Presiden, anggota DPR, Menteri, dan Kepala Daerah) yang capable (berkemampuan), kompeten, memiliki IMTAQ (Iman dan Taqwa) yang kokoh, berkahlak mulia, dan negarawan. “Dewasa ini, sebagian besar pemimpin bangsa sangat transaksional, ikut berbisnis, melakukan NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi), dan hanya mementingkan diri, keluarga atau kelompok nya. Mayoritas mereka menjadi pemimpin karena pencitraan diri yang dibiayai oleh oligarki melalui para ‘buzzer’ nya,” katanya.

Maka, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, pada 2024 pastikan pemimpin kita benar-benar yang nasionalis dan ikhlas dalam membangun bangsa. “Tanpa itu, orang-orang pintar di Indonesia tiada artinya,” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024 ini.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri menyebut Indonesia punya modal dasar sangat besar untuk menjadi bangsa besar yang maju, sejahtera, dan berdaulat. Jumlah penduduk 274 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonud demografi dari 2020 – 2040 merupakan poternsi human capital (daya saing) dan pasar domestic yang luar biasa besar.

Selain itu, Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut; Posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 triliyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia); Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terdapat di dunia, 200 kapal/hari.

Rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri. Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa; 1970 Jumlah Rakyat Miskin, 60% Dari Total Penduduk. 2014 Jumlah rakyat miskin, 12% dari total penduduk. 2019 jumalh rakyat miskin, 9,2% dari total penduduk. 2021 jumlah rakyat miskin, 10,2% dari total penduduk.

“Pertama kali dalam sejarah NKRI pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10%. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang,” jelas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini.

Secara ukuran ekonomi, lanjutnya, dari 200 negara PBB di dunia, Indonesia hanya 16 negara dengan PDB US$ > 1 trilyun.  Pada Juli 2021, Indonesia turun kelas kembali menjadi negara menengah bawah.

Status Pembangunan Beberapa Negara ASIA berdasarkan GNI (Gross National Income) per kapita (dolar AS) pada 2021 hanya 3,870per orang/tahun. 70 tahun Indonesia Merdeka, statusnya baru lower middle country, atau Negara berpendapatan menengah kebawah. “Jika dibandingkan dengan Thailand sudah 7,050, Malaysia 10,580, Brunei Darussalam 32,230, Singapura 54,920,” tuturnya.

Sementara itu, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, klasifikasi negara berdasarkan Indeks Pencapaian Teknologi, Indonesia baru kelas 3 atau technology Adopters (peringkat ke-83 dari 105). Padahal disebut Negara maju itu demand lebih dari 70% kebutuhan teknologinya itu dihasilkan dari bangsanya sendiri.

Ada 10 Permasalahan & Tantangan Pembangunan Indonesia: 1. laju pertumbuhan ekonomi rendah (< 7% per tahun); 2. Pengangguran & Kemiskinan; 3. Ketimpangan Ekonomi Terburuk Ke-3 Di Dunia; 4. Disparitas Pembangunan Antar Wilayah; 5. Fragmentasi Sosial-Politik Yang Mengancam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa;

Selanjutnya, 6. Deindustrialisasi; 7. Kedaulatan Pangan, Farmasi, Dan Energi Rendah; 8. Inovasi, Daya Saing & IPM Rendah; 9. Kerusakan Lingkungan & SDA; 10. Volatilitas & Disrupsi 
Global (Perubahan Iklim, China Vs AS, Rusia Vs Ukraina, Industry 4.0,  Pandemi Covid-19), Ancaman Hankam & Kedaulatan.

Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan fakta sejarah sebelum Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk susunan kabinet, pada September, dirinya sebagai Kepala PKSPL (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan) IPB diminta oleh DPR-RI untuk menyusun position paper tentang dasar pertimbangan (reasonings) urgensi pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan. 

“Pak Akbar Tanjung (Ketua DPR RI) dan seluruh ketua fraksi meminta saya dengan tim untuk memaparkan position paper, makalah yang berisi argumentasi dan justifikasi,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menyatakan, bahwa untuk mewujudkan sosok perikanan tersebut, tidak mungkin secara kelembagaan hanya dikelola oleh setingkat Direktorat Jenderal Perikanan yang sejak Indonesia merdeka tahun 1945 di bawah Departemen Pertanian.

Alhamdulillah, pada September 1999 berdirilah Departemen Eksplorasi Laut dalam Kabinet Persatuan Indonesia di bawah kepimimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.  

Sejak medio 2000, namanya berganti menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan sejak Nopember 2004 (awal pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, SBY) namanya berganti lagi menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“75% lebih dari argumen saya bahwa kelautan perikanan itu ekonominya sangat besar sekali. Dan saya punya keyakinan kalau sektor ini di menej dengan sains dan teknologi dan juga manajemen professional bukan dengan perasaan saja, bakar, moratorium, tenggelam,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017).

Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun.  Sementara, 40% rakyat termiskin, tingkat konsumsinya hanya tumbuh 1,6% per tahun.  Bahkan pada 2014, total konsumsi dari 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54% penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015).

Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016). Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I dan II-2021, masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB TW-1 sebesar 58,70% dan TW-2 sebesar 57 %.

“Sangat timpang, Kalau ini tidak dikoreksi, maka ekonomi kita tidak akan. Biaya logistic paling tinggi. Itu yang membuat produk kita makin lama tidak kompetitif,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Yang mengerikan, sambungnya, Negara kita sejak tahun 2000 mengalami deindustrilisasi yaitu suatu keadaan di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. “Padahal syarat disebut Negara makmur itu US$ 12.565,” sebutnya.

Permasalahan bangsa lainnya yang tak kalah rumit, menurutnya, adalah disparitas pembangunan antar wilayah. Pulau Jawa yang luasnya hanya 5,5% total luas lahan Indonesia dihuni oleh sekitar 55% total penduduk Indonesia, dan menyumbangkan sekitar 59% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Akibatnya, P. Jawa mengalami beban ekologis yang sangat berat, dengan luas tutupan hutan kurang dari 15% total luas lahannya. Padahal, untuk suatu pulau bisa berkelanjutan (sustainable), luas tutupan hutannya minimal 30% total luas lahannya (Odum, 1976; Clark, 1989).

“Maka, jangan heran, di saat musim penghujan P. Jawa dilanda banjir dan tanah longsor dimana-mana. Sementara pada musim kemarau, P. Jawa mengalami kekeringan (deficit) air yang semakin parah,” ujar Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) ini.

Penyebab Ketertinggalan Indonesia

Penyebab ketertinggalan Indonesia secara internal, kata Prof. Rokhmin Dahuri, antara lain: 1. Belum ada “Road Map Pembangunan Nasional yang Komprehensif, Tepat, dan Benar” yang dilaksanakan secara berkesinambungan; 2. Kualitas SDM (knowledge, skills, expertise, etos kerja, nasionalisme, dan akhlak) relatif rendah;

Lalu, 3. Sistem politik demokrasi liberal (Kapitalisme) yang sarat dengan politik uang dan kemunafikan, lemahnya dan ketidakadilan penegakkan hukum , dan KKN massif; 4. Belum ada pemimpin yang capable, negarawan, IMTAQ kokoh, dan ikhlas membangun bangsa.

Sedangkan secara eksternal yaitu: 1. Keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politik-ekonomi negara berkembang; 2. Disrupsi akibat kemajuan IPTEK yang sangat pesat, Pandemi, dan konflik geopolitik ; dan 3. Pertarungan ideology.

Selain itu, sambungnya, Nasionalisme rendah di kalangan pengusaha: (1) berubah dari industriawan menjadi importir, (2) nyimpan uang > 80% di LN, (3) gaji karyawan rendah, dan (4) R & D serta daya saing rendah (‘jago kandang’).

Prof. Rokhmin Dahuri mencatat, bahwa dari 195 negara di dunia, hanya 20 negara yang PDB nya diatas 1 trilyun dolar AS, dan PDB Indonesia merupakan yang terbesar ke-16 (Bank Dunia, 2018). Namun, hingga kini Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah (lower -- middle income country), dengan pendapatan nasional kotor  (Gross National Income = GNI) sebesar 3.870 dolar AS per kapita (Kemenko Perekonomian, 2019). 

“Bahkan menurut Bank Duni,kita belum menjadi negara  makmur (high-income country), dengan pendapatan nasional kotor diatas 12.165 dolar AS per kapita,” ujar Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea itu.

Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah.  Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%. (UNCTAD dan UNDP, 2021).

Indonesia sebagai negeri terjajah secara politik-ekonomi berawal dari digantikannya UU No.5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan beberapa UU yang berwatak kapitalistis, yakni UU tentang Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan yang membebaskan investor asing dan konglomerat nasional untuk mengeksploitasi ESDM dan hutan secara besar-besaran, yang sebagian besar ‘economic rent’ nya dinikmati oleh korporasi asing/MNC (Freeport, Newmont, Cevron, Inpex, Korindo, dll), konglomerat Indonesia, dan pejabat komprador (OLIGARKI).

Padahal, UUPA sangat berpihak pada rakyat, khususnya petani, dan anti kapitalis. Revolusi (demokrasi) Indonesia tanpa land reform, sama saja dengan gedung tanpa pondasi, sama saja pohon tanpa akar/batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi.  Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan. Tanah untuk petani.  Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah (Pidato Presiden Soekarno, 1965).

“Kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas)  yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia,” terang Prof. Rokhmin Dahuri.

Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin memaparkan sejumlah permasalahan  dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan. Antara lain: Sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional (low technology) dan berskala Usaha Kecil dan Mikro.

“Sehingga, tingkat pemanfaatan SDI, produktivitas, dan efisiensi usaha perikanan pada umumnya rendah.  Nelayan dan pelaku usaha lain miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD) rendah,” terangnya.

Selain itu, Prof Rokhmin menambahkan, ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale). Sehingga, keuntungan bersih (pendapatan) lebih kecil dari US$ 300 (Rp 4,5 juta)/orang/bulan, alias miskin.

Di samping itu, sebagian besar usaha perikanan belum dikelola dengan menerapkan Sistem Manajamen Rantai Pasok Terpadu (Integrated Supply Chain Management System), yang meliputi subsistem Produksi – Industri Pasca Panen – Pemasaran. “Sehingga, tidak ada kepastian harga jual ikan bagi nelayan dan pembudidaya, kontinuitas pasokan bahan baku bagi industri hilir tidak terjamin, dan risiko usaha menjadi tinggi,” ujarnya.

Permasalahan dan tangtangan lainnya, kata dia, tingkat pemanfaatan Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Bioteknologi Perairan, SD Non-Perikanan, dan jasa-jasa lingkungan kelautan belum optimal (underutilized).

Karena cuaca buruk atau musim paceklik ikan, pada umumnya nelayan sekitar 4 bulan tidak melaut, dan menganggur (tidak ada pekerjaan lain). “Akibatnya, banyak yang terjerat utang kepada rentenir dengan bunga sangat tinggi (60%),” ungkapnya.

Prof Rokhmin Dahuri juga menyoroti posisi nelayan dan pembudidaya ikan dalam Sistem Tata Niaga sangat tidak diuntungkan.  Ketika membeli sarana produksi, harganya jauh lebih mahal ketimbang harga di pabrik.  Sebaliknya, pada saat mereka menjual ikan hasil tangkapan atau budidaya, harganya jauh lebih murah dari pada harga di konsumen (pasar) terakhir.  “Ini karena banyaknya pedagang perantara (panjangnya rantai tata niaga), dan mereka mengambil untung besar,” katanya.

Selain itu, tuturnya, pada umumnya pemukiman nelayan kurang higienis dan sehat, sehingga para nelayan dan keluarganya rentan terhadap penyakit (ISPA, kulit, dan waterborbe dieases) menurunkan produktivitas dan meningkatkan pengeluaran rumah tangga.

Prof Rokhmin Dahuri juga menyebutkan, pada umumnya asupan gizi makanan keluarga nelayan kurang sehat dan kurang berimbang, terlalu banyak nasi dan ikan, tetapi sangat kurang buah dan sayuran. Prevalensi penyakit gula dan stroke cukup tinggi menurunkan produktivitas dan menaikkan pengeluaran keluarga (Kemenkes, 2014). Kebanyakan nelayan kurang mampu mengelola keuangan keluarga secara bijakana (“lebih besar pasak dari pada tihang”).

“Terjadi overfishing di beberapa wilayah perairan, sedangkan di sejumlah wilayah perairan lain mengalami underfishing. Pencemaran, degradasi fisik ekosistem (pesisir, danau, dan sungai), dan kerusakan lingkungan lain. Kecelakaan dan perampokan di laut,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, dampak negatip Perubahan Iklim Global (seperti peningkatan suhu dan permukaan laut, cuaca ekstrem, pemasaman perairan), tsunami, dan bencan alam lain. Serta rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan kepada sumber pemodalan (kredit bank), teknologi, infrastruktur, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya.

Sementara, kualitas SDM (knowledge, skills, dan etos kerja) nelayan dan pembudidaya ikan pada umumnya masih relatif rendah. Kemudian, kebijakan politik ekonomi (moneter, fiskal, RTRW, iklim investasi, dan kemudahan berbisnis) kurang kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Rokhmin Dahuri juga membahas suku bunga pinjaman negara Asean, transformasi struktural ekonomi, Bahwa:

1. Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

2. Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

3. Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) Elektronik, (4) Otomotif, (5) Pariwisata, dan lainnya.

4. Pengembangan industri manufakturing baru: EBT, Semikonduktor, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

5. Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 4) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0).

Sedangkan ciri ekonomi modern, menurut Prof. Rokhmin Dahuri yakni: (1) ukuran unit usaha memenuhi economy of scale, (2) menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System), (3) menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System, dan (4) mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development: RTRW, Optimal and Sustainable.

Program Terobosan KKP 2021 – 2024

Dalam kesempatn itu, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2021-2024 menjadikan program terobosan perkarantinaan ikan dan penjaminan mutu yang memiliki peran strategis.

“Utamanya dalam menjadikan potensi sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover dan leading sektor pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia emas 2045,” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) ini.

Adapun sejumlah program terobosan KKP 2021-2024 tersebut adalah: Pertama, Peningkatan PNBP dari SDA perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui Kebijakan Penangkapan Terukur di setiap WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan). Kedua, Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. Ketiga, Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Adapun tujuan pembangunan KP, Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan, 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat KP lainnya. 2. Menghasilkan produk dan jasa KP yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.

Selanjutnya, 3. Meningkatkan kontribusi ekonomi KP bagi perekonomian bangsa (seperti PDB, Nilai Ekspor, dan PAD) secara signifikan. 4. Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. 5. Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, produk perikanan, dan functional food dari laut. 6. Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA KP. 7. Meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.