ASKARA – Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ““Past, Present, Future of Maritime Strategy”, melalui daring zoom meeting. Rabu, (15/6).

Saat menjadi narasumber, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memaparkan, sebagai kepulauan terbesar di dunia, yang 75% wilayahnya berupa laut (termasuk ZEEI), Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi yang luar biasa besar, sekitar US$ 1,4 trilyun/tahun (1,4 kali PDB) dan potensi lapangan kerja untuk 45 juta orang. 

"Hingga 2020, potensi ekonomi kelautan ini baru dimanfaatkan sekitar 20% dari total potensinya," ujar Prof. Rokhmin Dahuri lewat makalahnya berjudul "Tinjauan Masa Lalu dan Refleksi Strategi Maritim di Masa Depan".

Hal ini, katanya, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan demand terhadap berbagai jenis SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services). Sementara SDA & JASLING di daratan semakin menipis . Maka, tuturnya, peran Ekonomi Maritim (Kelautan) bakal semakin penting dan strategis.

Lebih lanjut Prof Rokhmin Dahuri menerangkan, posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia sangat strategis: diantara S. Pasifik & Hindia dan Benua Asia & Australia, diantara Laut Tiongkok Selatan & Indo-Pasifik, dan 45% seluruh barang perdagangan global dengan nilai ekonomi sekitar US$ 15 trilyun/tahun ditransportasikan via ALKI (UNCTAD, 2012). "Potensi ini bisa menjadi “berkah” atau “kutukan” bagi NKRI," kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2020 – 2024 ini.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017),” jelasnya.

Dari 2005 – 2014, sambungnya, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun.  Sementara, 40% rakyat termiskin, tingkat konsumsinya hanya tumbuh 1,6% per tahun.  Bahkan pada 2014, total konsumsi dari 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54% penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014).

“Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). Bahkan sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016),” kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Bahkan, sambungnya, pada 2014, total konsumsi dari 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54% penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015).

Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016).

Mengutip data UNCTAD dan UNDP, Prof. Rokhmin mengemukakan, implikasi dari rendahnya kualitas SDM, kapasitas riset, kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship adalah proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1 persen; selebihnya (91,9 persen) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90 persen, Malaysia 52 persen, Vietnam 40 persen, dan Thailand 24 persen.Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional 2020.

“Jika ingin menjadi bangsa maju, adil-makmur, dan berdaulat,  Indonesia harus mampu memproduksi barang dan jasa (goods and services) berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dan energi untuk memenuhi kebutuhan nasional  maupun ekspor secara berkelanjutan. Secara potensial, mestinya bangsa Indonesia mampu untuk melakukan hal tersebut,” tegas Wakil Ketua Dewan Pakar MN KAHMI itu.

Kemudian, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 30% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya > 30%.

Prof. Rokhmin Dahuri menyebut, ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) ESDM, (6) pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) industri dan jasa maritim, (9) kehutanan pesisir (coastal forestry), (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) SDA kelautan non-konvensional. 

"Total nilai ekonomi kesebelas sektor itu sekitar 1,4 triliun dolar AS/tahun, hampir 1,4 PDB Indonesia saat ini atau 8 kali APBN 2020," ujar Menteri Perikanan dan Kelautan RI periode 2001-2004 Kabinet Gotong Royong itu.

Kebijakan Transformasi Struktural Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, Rokhmin memaparkan transformasi struktural ekonomi Indonesia. Yakni, dari dominasi eksploitasi sumberdaya alam (SDA)  dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, menyejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable); modernisasi dan hilirisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba: (1) makanan dan minuman (mamin), (2) TPT (tekstil dan produk tekstil), (3) elektronik, (4) otomotif, dan lainnya.

Selanjutnya, kata dia, pengembangan industri manufakturing baru: maritim (kelautan), EBT, semikonduktor, baterai nikel, bioteknologi, nanoteknologi, Industry  4.0, dan lainnya. “Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 4) mesti berbasis pada Ekonomi Hijau (Green Economy) dan digital (Industry 4.0),” papar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini.

Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, ciri ekonomi modern yakni: (1) ukuran unit usaha memenuhi economy of scale, (2) menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System), (3) menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System, dan (4) mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development: RTRW, Optimal and Sustainable Utilization of Natural Resources, Zero Waste and Emission, Biodiversity Conservation,  Design & Construction with Nature, dan Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim serta Bencana Alam lainnya.

Peta Jalan Pembangunan Kelautan Menuju Indonesia Sebagai Pmd Dan Indonesia Emas 2045

Prof Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus melakukan reorientasi pembangunan sebagai negara maritim untuk mengkselerasi terwujudnya Indoensia Emas (Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat) pada 2045.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun oleh 17.504 pulau, dirangkai oleh sekitar 104.000 km garis pantai (terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada), dan 75% wilayahnya berupa laut; Indonesia memiliki potensi pembangunan (ekonomi) Kemaritiman yang sangat besar. Sekitar US$ 1,4 trilyun/tahun (1,4 PDB – RI tahun 2020) dan lapangan kerja sekitar 45 juta orang (1/3 angkatan kerja-RI),” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu juga mengkritik kesadaran dan komitmen para pemimpin dan elit politik bangsa (Menteri, DPR, Yudikatif, Kepala Daerah, dan CEO swasta) tentang nilai strategis Kemaritiman bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa pada umumnya masih rendah.

“Sebagian besar mereka tidak memiliki visi dan konsep terobosan (breakthrough) untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 berbasis Kemaritiman, dan kebanyakan mereka terjebak dalam kepentingan pribadi, kelompoknya atau kepentingan transaksional lainnya, yang umumnya bersifat instan,” kritik Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu..

Untuk menjawab peluang dan tantangan tersebut, Prof Rokhmin menjabarkan road map atau peta jalan untuk pembangunan nasional diantaranya adalah dengan melakukan transformasi struktur ekonomi pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

Kedua, Modernisasi dan Hilirisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. keriga, Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) Elektronik, (4) Otomotif, (5) Pariwisata, dan lainnya. keempat, Pengembangan industri manufakturing baru: EBT, Semikonduktor, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan lainnya. 5.Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 4) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0).

Untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia, Rokhmin Dahuri memberikan rekomendasi  5 Pilar Utama yaitu: (1). Membangun kembali budaya maritim Indonesia, (2). Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, (3). Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritime,

Selanjutnya, (4). Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritime dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut, (5). Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan martim .

Dalam versi Prof Rokhmin Dahuri, ada 6 elemen transformasi struktural ekonomi yang dilakukan disetiap wilayah Indonesia:

Pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

Kedua, dari dominasi sektor impor dan konsumsi ke dominasi sektor investasi, produksi dan ekspor.

Ketiga, modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Keempat, revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.

Kelima, pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, EBT, Semikonduktor, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

Keenam, semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 5) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0). “Terakhir ekonomi Pancasila,” kata Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany itu.