ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Namun, reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi itu mendapat respons negatif dari Partai Demokrat. 

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi masih jauh dari harapan publik. 

"Sebelumnya, publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan berbagai persoalan," ungkap Kamhar, Rabu (15/6).

Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga berharap kabinet bisa memenuhi janji-janji kampanye Jokowi. 

"Jika melihat hasil perombakan kabinet ini masih jauh dari yang diharapkan," ujar Kamhar. 

Dia menilai reshuffle ini dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan orang dekat dan partai-politik koalisi pemerintah.

"Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi, bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," kata dia. 

Untuk itu, Kamhar mengatakan publik tidak bisa berharap adanya perbaikan kinerja pada kabinet karena reshuffle yang dilakukan bertujuan memenuhi kepentingan orang-orang terdekat dan koalisi.

Dia mengatakan reshuffle ini perlu dicermati agar tidak memperkuat wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Sebab, Ketum PAN Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan adalah salah satu politikus yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. 

"Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan makin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan itu," pungkas Kamhar Lakumani.(jpnn)