ASKARA –  Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain mencari ikan, tak jarang nelayan singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan.

Melansir dari situs Indonesia Baik oleh Kominfo, peringatan Hari Nelayan Nasional telah ditetapkan tanggal 6 April 20222 pada tahun 1960 saat masa Orde Baru. Hari Nelayan Nasional diperingati untuk mengapresiasi jasa para nelayan Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein dan gizi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Ketua Dewan Pembina Rokhmin Dahuri Institute, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, MS menyatakan, bicara tentang nelayan kita perlu merenung sejenak sudah sejauh mana perhatian kita kepada para nelayan? Setidaknya 15 sampai 25 persen nelayan dan pembudidaya kita tergolong miskin.

“Ini sebuah fakta yang harus diperhatikan dan diatasi,” ujar  Prof. Rokhmin Dahuri, dikutip dari keterangan videonya, Kamis (7/3).

Padahal, lanjutnya, Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang luas wilayahnya ¾ merupakan di dalamnya terkandung potensi ekonomi yang cukup melimpah.

Kesejahteraan bagi nelayan harusnya menjadi sebuah keniscayaan. Jika kita bersama bahu membahu, meningkatkan Sumber Daya Manusia.

“Melalui program yang baik, konsisten, prefesional dan berkesinambungan. Selamat Hari Nelayan 6 April 2022,” ucap penasehat Menteri Kelautan & Perikanan yang juga Bapak Persahabatan Indonesia – Korea itu.

Dalam kesempatan berbeda, Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi miskin pada nelayan dan pembudidaya. Di antaranya harga jual hasil tangkap yang terlalu murah dibanding dengan biaya produksi.

“Kuantitas produksi dari dua kalangan ini, terutama usaha kecil dan menengah, terlampau rendah dibandingkan pengusaha perikanan skala besar,” terang Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Menurutnya, banyak penyebab juga yang menyebabkan kuantitas tangkapan rendah. Di antaranya dikarenakan metode tradisional yang masih diterapkan sebagian besar nelayan dan pembudidaya.

“Mulai dari kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan dan perdagangan, diterapkan secara konvensional,” sebut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu.

Prof. Rokhmin memberikan contoh, dari 625.633 unit kapal ikan, setidaknya hanya 3.811 unit yang tergolong modern. Indikator modern sendiri ditandai dengan kapasitasnya yang berada di atas 30 gross ton (GT). "Jumlah tersebut sekitar 0,6 persen. Sangat kecil," ucap Menteri Kelautan dan Perikanan-RI Kabinet Gotong Royong ini.

Prof. Rokhmin menyebutkan, isu tradisional juga merambah hingga tambak udang. Dari 380.000 hektare tambak udang di Indonesia, hanya sekitar 10 persennya yang telah dikelola dengan teknologi tinggi. Selain itu, dari 60.885 Unit Pengolahan Ikan (UPI), hanya 718 unit atau sekitar 1,2 persen yang dimanajemen secara modern.

Tidak kalah penting, jelasnya, suku bunga pinjaman tinggi yang diberikan kepada nelayan membuat mereka semakin sulit keluar dari angka kemiskinan. Fungsi alokasi kredit untuk sektor kelautan dan perikanan pun terbilang rendah dibanding dengan negara lain.

Prof. Rokhmin mencatat, Indonesia masuk dalam negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen. Angka ini tinggi dibandingkan negara-negara Asia lain. Misalnya, Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), Cina (5,6 persen) dan Filipina (5,5 persen).

Sementara itu, dari total alokasi kredit perbankan nasional, Rokhmin menjelaskan, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya sekitar 0,29 persen dari total nilai pinjaman Rp 2,6 triliun. "Dampaknya, nelayan Indonesia menjadi sulit berkompetisi dengan negara lain," tuturnya.

Untuk mengatasi ini, Prof. Rokhmin menganjurkan agar Bank Indonesia maupun penyedia jasa perbankan bersama pemerintah mampu menurunkan suku bunga pinjaman bagi nelayan dan pembudidaya skala kecil.

“Sebab, tidak sedikit di antara mereka meminjam uang dari rentenir dengan bunga lima hingga 10 persen per bulan yang tergolong tinggi,” kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.