ASKARA  – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menduga kasus kelangkaan BBM jenis biosolar saat ini erat kaitannya dengan kenaikan harga minyak sawit atau CPO di pasar ekspor.

Hal ini disampaikan Sultan saat dimintai pandangannya terkait kelangkaan biosolar yang terjadi secara luas di beberapa daerah di tanah air, Senin (4/4/2022).

"Kasus kelangkaan Biosolar ini harus dilihat secara menyeluruh, baik akibat faktor eksternal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan faktor internal yakni kebijakan B30 yang bahan bakunya adalah CPO atau minyak sawit," ungkap Sultan.

Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menilai, pola kelangkaan biosolar ini akan bernasib sama dengan kelangkaan minyak goreng pada beberapa waktu yang lalu. 

Sultan berharap, kelangkaan biosolar ini bukan skema pra kondisi untuk merevisi Keputusan Menteri ESDM No. 125.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. 

"Kami sangat mengkhawatirkan hal itu, karena saat ini porsi konsumsi BBM Solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total konsumsi jenis BBM Solar. Sementara BBM Solar non subsidi konsumsinya hanya mencapai 7 persen. Di saat yang sama disparitas (selisih) harga antara BBM Solar subsidi dan non subsidi kian tinggi," ujar Sultan.

Menurut hitung-hitungan Pertamina, beber Sultan, selisih harga saat ini mencapai Rp7.800 per liter. 

"Pemerintah bisa saja berpikir untuk memangkas subsidi BBM jenis biosolar ini dengan alasan kelangkaan.

Sultan pun menerangkan, secara bisnis Pertamina tentu berkepentingan untuk menjaga kelangsungan neraca keuangannnya yang dibebani oleh tugas dari pemerintah. 

"Permintaan CPO yang tinggi di pasar ekspor sepertinya cukup membebani biaya produksi biosolar atau menunaikan tugas kebijakan B30 pemerintah," pungkas Sultan Najamudin.