ASKARA - Usulan agar Pemilu 2024 ditunda ditolak Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sekjen PSI, Dea Tunggaesti mengatakan, pihaknya tidak menerima usulan tersebut lantaran secara ideal Pemilu tetap digelar pada 2024.

"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut kami, idealnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif tetap terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024," ungkap Dea dalam keterangannya, Kamis (3/3). 

Dikatakan Dea, usai Pemilu dan Pilpres kemudian diikuti pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024, sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan KPU. 

Di sisi lain, PSI mendukung jika Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden selama tiga periode. Namun, PSI mensyaratkan hal itu harus dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.

"Kami sebagai pencinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali, namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024," terangnya.

Dea menyatakan, jika amandemen konstitusi dilakukan, maka tidak hanya Jokowi saja yang bisa ikut kontestasi Pilpres, namun ada juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebelumnya memimpin Indonesia selama dua periode.

"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali, begitu juga Pak JK (Jusuf Kalla), bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil Presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan di 2024," tutur Dea. 

"Bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi kuat rakyat agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945 sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi maksimal tiga periode," tandasnya.