ASKARA - Wacana penundaan Pemilu 2024 selama satu hingga dua tahun disebut merupakan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan Ketua Bappilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief. Menurut Andi Arief, usulan itu bukan berasal dari partai koalisi pemerintah. 

"Bagi partai Demokrat, kami sudah tahu ini maunya Pak Jokowi. Bukan maunya partai-partai politik," ungkap Andi Arief dalam keterangannya, Jumat (25/2).

Dikatakan Andi, hal tersebut bukan usulan yang main-main lantaran menyangkut penyelenggaraan negara, pemerintahan, serta aturan. 

"(Indonesia) Ini bukan sebuah perusahaan atau komplotan yang segala aturannya bisa diubah secara ugal-ugalan," kata dia.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono itu pun meminta Jokowi menjelaskan secara utuh maksud dari keinginan memperpanjang kekuasaan, tanpa diwakili oleh ketua umum parpol.

"Apa maksudnya mau mengubah aturan? Partai Demokrat meminta Pak Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan ini," tanya Andi Arief. 

Sementara, terkait sikap Demokrat Andi mengatakan partainya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Demokrat memiliki akal sehat soal demokrasi.

"Demokrat memiliki sikap akal sehat dan menjadi pioner demokrasi selama kepemimpinan Pak SBY," ucapnya.

Andi lalu meminta Jokowi berhenti berupaya memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. Tak hanya itu, dia juga mewanti-wanti pemerintah jangan meremehkan kekuatan di luar koalisi. 

"Partai Demokrat meminta penjelasan serius tanpa lawakan pada rakyat. Pak Jokowi jangan melewati batas," katanya. 

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun.

Cak Imin menganggap pemungutan suara yang akan digelar Februari 2024 berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi yang masih belum optimal imbas pandemi Covid-19. 

"Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2). (jpnn)