ASKARA - Usul penundaan Pemilu 2024 yang pertama kali digulirkan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar terus mengemuka.  

Gerindra, salah satu partai yang kini berada dalam koaliasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum menyampaikan sikap terkait wacana tersebut. 

Gerindra masih menunggu arahan dari Ketumnya yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
 
"Pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami akan menyampaikan pendapat resmi Partai Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Sugiono dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3). 
 
Namun, Sugiono mengaku tak sependapat dengan wacana penundaan pemilu. Pasalnya, penundaan pesta demokrasi bertentangan dengan amanat konstitusi. 

"UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) serta jurdil (jujur dan adil) setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Dikatakan Sugiono, Indonesia sudah menganut demokrasi sebagai sistem politik. Wujud dari demokrasi yang sehat yaitu penyelenggaraan pemilu secara rutin sesuai amanat konstitusi. 
 
Dia menilai masyarakat sangat menginginkan Pemilu 2024 tetap terlaksana. Apalagi, eksekutif dan legislatif sudah menyepakati jadwal pesta demokrasi selanjutnya pada 14 Februari 2024.
 
"Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut," imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum lainnya Fadli Zon mengatakan, partainya setia pada konstitusi.

"Partai @Gerindra setia pada konstitusi yang ada sesuai kehendak rakyat," ujar Fadli Zon di akun Twitter miliknya, Rabu (2/3).

"Mari jaga n rawat demokrasi sesuai jadual yg telah ditetapkan UU," tandasnya.