Senin, 17 Januari 2022 | 15:02
NEWS

Kejagung Terbitkan Surat Perintah Penyidikan Proyek Satelit di Kemenhan

Kejagung Terbitkan Surat Perintah Penyidikan Proyek Satelit di Kemenhan
Jaksa Agung, ST Burhanuddin (Dok Istimewa)

ASKARA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan, pihaknya akan mengusut terkait proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kementerian Pertahanan tahun 2015-2016.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan, telah menerbitkan surat perintah penyidikan dugaan kerugian negara dalam kasus di Kementerian Pertahanan tersebut.

"Hari ini, kami tanda tangani surat perintah penyidikannya," ungkap Burhanuddin kepada awak media, Jumat (14/1). 

Namun, Burhanuddin tidak mengungkap secara detail mengenai perkara tersebut. Dia menyebut pihaknya baru akan menyampaikan kasus tersebut pada sore hari nanti.

"Kemudian, nanti kalau kasus posisinya apapun, nanti tanyakan ke Jampidsus nanti sore," kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah meminta agar pembuat dan penandatangan kontrak proyek Satkomhan Kemhan bertanggung jawab. Hal itu karena belum ada kewenangan negara di dalam APBN dalam pengadaan satelit.

"Yang bertanggung jawab yang membuat kontrak itu, karena belum ada kewenangan dari negara di dalam APBN bahwa harus melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu," jelas Mahfud dalam konferensi pers, Kamis (13/1).

Mahfud menyebut dirinya juga telah memberitahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya dugaan pelanggaran hukum tersebut. 

"Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," tandasnya.

Komentar