Bongkar Proyek Satelit Kemenhan, Mahfud MD Sebut Didukung Prabowo, Andika Perkasa hingga Jokowi
ASKARA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, mengetahui adanya kasus satelit Slot Orbit 2013 yang merugikan negara hingga ratusan miliar pada tahun 2018 lalu.
"Ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan," ujar Mahfud MD dalam keterangan unggahan di Instagram miliknya, Minggu (16/1).
Pihaknya, kata Mahfud, pihaknya telah berulang kali menggelar rapat pihak terkait tetapi kemudian menemukan ada yang aneh.
"Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT)," jelas Mahfud.
Hasilnya, ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. "Maka saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum," kata dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Mahfud, telah meminta kasus pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahun 2015 dibawa ke ranah pengadilan.
“Presiden juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana. Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan,” ungkap Mahfud MD.
Dikatakan Mahfud, keputusan tersebut diambil pasca Badan Pengawas Keuangan Pembayaran (BPKP) dalam auditnya menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang merugikan negara.
“Bahkan Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum. Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini,” tegas Mahfud.
“Jadi, mari bersama-sama kita cermati dengan seksama pengusutan kasus ini.” pungkasnya.
Komentar