ASKARA - Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa menyebutkan adanya indikasi keterlibatan sejumlah prajurit TNI dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dilakukan pada 2015 lalu.

Menurut Jenderal Andika, hal tersebut baru ketahuinya usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu.

"Beliau (Mahfud MD) menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai. Memang beliau menyebut ada indikasi awal beberapa personel TNI yang akan masuk dalam proses hukum," terangnya, dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (14/1).

Namun, Jenderal Andika mengaku belum mengetahui nama-nama anggota TNI yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp800 miliar itu.

Sebagai Panglima TNI, kata Jenderal Andika, dia mendukung penuh keputusan pemerintah untuk melakukan proses hukum kepada anggota yang terkait.

"Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan kerugian negara sekitar Rp800 miliar terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek satelit Kemhan pada 2015 lalu.

Negara juga masih berpotensi ditagih sejumlah perusahaan transnasional akibat kontrak yang dibuat Kemenhan.

Menurut Mahfud MD, Presiden Joko Widodo juga telah meminta agar kasus tersebut dapat segera diusut tuntas.

"Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Mahfud, Kamis kemarin (13/1).