ASKARA - Suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19 atau booster akan diberikan pada 2022. Namun, penyuntikan diberikan tidak gratis alias berbayar.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah hanya akan menanggung biaya vaksin Covid-19 pada warga yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. 

Selain dari peserta PBI, kata Budi, warga harus membayar untuk mendapat booster vaksin Covid-19.

"Kita sudah bicarakan dengan pak Presiden, prioritas booster vaksin itu lansia dulu, baru nanti yang akan ditanggung oleh negara (biayanya) adalah peserta PBI. Jadi nanti, anggota DPR yang penghasilannya cukup, bayar sendiri booster-nya," kata Budi Gunadi, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (8/11).

Budi menjelaskan, rencana pemberian booster vaksin Covid-19 pada 2022. Menurutnya, setiap orang yang ingin mendapat vaksin booster bisa memilih sendiri jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan, yakni Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer dan Sinopharm.

Budi menyebut, pihaknya masih melakukan uji klinis dengan perguruan tinggi untuk pemberian vaksin berbeda jenis. Kemenkes masih mencari tahu tingkat efektivitas booster vaksin Covid-19 jika diberikan dalam satu merek yang sama, atau berbeda merek.

"Booster kita sedang melakukan uji klinis dengan perguruan tinggi, jadi istilahnya homologus (satu merek) atau hereteologus (beda merek). Diharapkan akhir Desember ini selesai," terang Budi.

Ditambahkan Budi, vaksin booster baru akan diberikan jika vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Indonesia sudah melebihi 50 persen populasi. Diprediksi, Indonesia dapat mencapai target tersebut pada akhir Desember ini.

"Hitungan kami di akhir Desember itu mungkin 59 persen kita bisa capai dua dosis, dan 80 persen sudah dapat vaksin pertama. Setelah itu kita berikan booster di tahun 2022," pungkasnya.