ASKARA - Aturan baru atau petunjuk teknis (juknis) terkait pemeriksaan kesehatan atau uji badan bagi calon Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) resmi menghapus tes keperawanan. 

"Sudah dituangkan ke dalam penyempurnaan juknis pemeriksaan kesehatan uji badan TNI AD nomor B/1372/VI/2021 tanggal 14 Juni 202. Nah, ini referensi yang terbaru," jelas Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Mayjen Budiman dalam diskusi virtual, Rabu (1/9). 

Budiman memastikan tes keperawanan tidak lagi dilakukan bagi para calon Kowad. Kata hymen atau selaput dara juga dihilangkan dari formulir pemeriksaan.

"Kata-kata hymen atau selaput dara dihilangkan dalam formulir pemeriksaan uji badan," ungkapnya.

Budiman menuturkan, bila ada kondisi khusus atau kelainan yang disebut dengan hymen inverporata, pihaknya akan mengambil tindakan. Hymen inverporata merupakan kondisi selaput dara tak berlubang yang mampu menyebabkan darah menstruasi menumpuk.

"Dan harus ditolong, artinya diberi lubang, hanya itu saja. Tapi itu pun kalau ditemukan," katanya.

Pihaknya, kata Budiman, juga menghargai privasi saat pemeriksaan terhadap calon Kowad. Salah satunya membatasi jumlah orang di ruang pemeriksaan yang hanya terdiri dari dokter obgyn, satu orang bidan, dan calon yang akan diperiksa.

Penghapusan tes keperawanan bagi calon Kowad juga menjadi bentuk penyetaraan antara bagi laki-laki dan perempuan.

"Kesetaraan antara calon laki laki dan perempuan adalah mencapai hak yang sama, kesempatan yang sama, pangkat yang sama, karier yang sama," ujarnya.

Tak hanya calon Kowad, Budiman menyebut pemeriksaan hymen juga tak lagi berlaku bagi para calon istri prajurit TNI AD.

"Untuk tidak ada lagi pemeriksaan hymen atau keperawanan pada calon istri prajurit. Untuk calon tentara saja tidak diperlukan, apalagi untuk calon istri," urainya melanjutkan.

Untuk diketahui, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan sudah dihapus sejak Mei 2021.

Penghapusan tes keperawanan adalah bagian dari perubahan untuk kemajuan yang diterapkan TNI AD.

"Sudah sejak Mei lalu, mulai diterapkan dalam seleksi penerimaan Bintara di setiap Kodam," pungkas Andika.(pmjnews)