ASKARA - Vaksin Nusatara masih menjadi perdebatan antara DPR RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal itu terlihat dalam rapat kerja DPR RI bersama Menteri Kesehatan yang dihadiri Kepala BPOM, Penny K Lukito. 

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mempertanyakan tidak diizinkannya persetujuan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II untuk vaksin Nusantara. 

Kepada Kepala BPOM Penny K Lukito, Saleh menyebutkan produk besutan Terawan itu telah diminati negara lain tetapi di Indonesia malah ditolak. Saleh pun meminta Penny untuk membantah penolakan tersebut lewat media.

"Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar 5 koma sekian juta. Sementara di Indonesia di republiknya ini itu ditolak. Itu ada di media, Ibu Penny, nggak usah goyang kepala. Itu ada di media. Ibu kalau misalnya enggak percaya itu jangan membantah di sini, di media Ibu bantah," ujar Saleh, dalam akun Instagram PAN dengan judul "Fraksi PAN Geram BPOM Remehkan Vaksin Produksi Dalam Negeri", dikutip Jumat (27/8). 

Saleh menyatakan, Penny termasuk orang yang tidak menyetujui produk tersebut dan menyebutkan bahwa sudah banyak pihak yang menerima produk ini, termasuk para jenderal TNI dan para anggota Komisi IX yang tak disebutkan namanya. 

"Pertanyaan saya, Ibu Penny, kan, yang termasuk yang tidak setuju nih dengan vaksin Nusantara karena Ibu Penny goyang kepala tadi itu. Sementara Ibu Penny tahu nggak, beberapa jenderal itu sudah disuntik dengan Vaksin Nusantara dan secara diam-diam banyak tentara pejabat yang di sana disuntik dengan Vaksin Nusantara," ungkap Saleh.

Menurut Saleh, banyak dari Anggota DPR RI khususnya Anggota Komisi IX yang disuntik Vaksin Nusantara. 

"Banyak yang ikut divaksin Nusantara sehat semua mereka ini," ucap Saleh.

Menurut Saleh, dari gerak tubuh yang diperlihatkan, Penny meremehkan produk Terawan yang merupakan karya bangsa sendiri karena kepala BPOM tersebut menggelengkan kepala.

"Ibu masih goyang kepala? Itu kan goyang kepala itu artinya menganggap remeh dengan karya bangsa sendiri," tudingnya.

Saleh pun mempertanyakan integritas BPOM sebagai badan pengawas yang memberikan izin terhadap vaksin yang akan beredar di Indonesia. Saleh juga menyinggung soal BPOM yang dinilai mempersulit perizinan bagi vaksin buatan dalam negeri termasuk vaksin Merah Putih besutan sejumlah institusi dan lembaga di Tanah Air.

"Ini kalau BPOM kayak gini gimana coba? Punya orang lain dipermudah, punya kita sendiri dipersulit. Makanya sampai sekarang vaksin Merah Putih nggak lahir-lahir, jangan-jangan dipersulit nih," pungkasnya.