ASKARA - Salah seorang mantan tokoh senior pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Youwe menyatakan bahwa Veronica Koman yang selalu memprovokasi dari pelariannya di Australia tidak punya hak untuk bicara masalah Papua. 

Menurutnya, Veronica Koman bukanlah orang Papua dan tidak lebih dari seorang provokator.

Hal itu disampaikan Nicholas Youwe dalam webinar "Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaborarif dan Holistik" yang diselenggarakan Indonesia Publik Institute (IPI) pada Kamis (6/5).

Hadir dalam webinar sejumlah aktifis dalam dan luar negeri, para tokoh Papua diantaranya mantan Menteri Luar Negeri OPM selama 15 tahun Nicholas Youwe yang telah menyatakan kesetiaan dalam NKRI bersama Nick Messet sejak tahun 2010.

Bertindak sebagai narasumber dalam webinar adalah, Bobby Aditya Rizaldi anggota Komisi I DPR RI, pengamat politik Presiden University Dr Muhammad AS Hikam MA, Kepala Badan Intelijen dan Pengamanan Polri Komjen Paulus Waterpauw, Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Hak Azasi Manusia Kantor Staf Presiden Dr Jaleswari Pramodawardhani dan Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.

Nicholas Youwe mengatakan, dalam kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari pemerintah RI dalam membangun Papua. Karena itu, berbagai pihak yang selaku memprovokasi masyarakat agar menghentikan aktifitasnya. 

"Anda hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini. Saya harap anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua, anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri," kata Nicholas Youwe.

Veronica Koman dikenal setelah terjadinya demonstrasi di Papua yang dipicu insiden rasis di Surabaya pada 4 September 2019. Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melakukan penghasutan dan provokasi melalui media sosial, saat ini berada dalam pelariannya di Australia.

Menurut Nicholas Youwe, masih ada kelompok kriminal di Papua tapi eksistensinya sudah semakin melemah yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebar dalam empat faksi yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang presidennya Victor Yeimo. Kemudian United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan presiden Benny Wenda, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) dipimpin Jeffrey Bolmanak dan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dengan presidennya Forkorus Yaboisembut.

"Sekarang dengan pendekatan antropologi budaya yang dilakukan pemerintah pusat di Jakarta, pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di Papua harus menjadi perhatian. Orang Papua harus segera bangkit dari keterpurukan," pungkas Nicholas Youwe.