Pada tahun ini 2021 NKRI memasuki usianya yang ke-76 tahun sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selama perjalanan waktu tersebut telah tercatat sejarah berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara ini.

Tulisan ini hanya akan menguraikan salah satu aspek sejarah negeri ini, khususnya sejarah yang dialami oleh para presiden yang pernah menjabat sejak kemerdekaan. Agar kita tidak "melupakan" sejarah mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi di negara ini, yaitu presiden.

Presiden merupakan kedudukan atau jabatan yang paling penting di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidentil (pada umumnya, karena pernah juga Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dari tahun 1949-1959). 

Presiden sangat menentukan di dalam kehidupan negara Indonesia, baik sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara.

1). Presiden Soekarno (Bung Karno)

Diawali sebagai tokoh sentral bangsa, Bung Karno (bersama Bung Hatta) menandatangani Naskah Proklamasi dan sekaligus membacakannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sejak Proklamasi inilah bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan Bangsa asing. 

Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Pertama Negara Republik Indonesia oleh PPPKI. Dan sejak itu pula Bung karno sampai dengan bulan Maret 1966 (21 tahun). 

Tetapi di antara waktu itu, yaitu dari tahun 1949 sampai dengan 1959 yaitu ketika berlakunya UUD RIS’49 dan UUDS’50, Bung Karno hanya berkedudukan sebagai kepala negara dan tidak lagi sebagai kepala pemerintah.

Banyak sekali catatan sejarah bangsa dan negara diawal masa berdirinya, seperti antara pemberontakan daerah, dan upaya menyatukan wilayah NKRI dengan merebut kembali Irian Jaya (sekarang bernama Papua). 

Akhirnya terjadilah peristiwa kudeta yang gagal yang dilakukan oleh G30S/PKI yang berujung pada dicabutnya mandat (diberhentikan) Bung Karno dari jabatannya sebagai Presiden oleh MPRS pada bulan Maret 1966 sebagai akibat ditolaknya pertanggungan jawab Beliau (Nawaksara-II).

Bung Karno adalah Penggali Pancasila (dasar negara Indonesia) serta penggagas Paham Marhaenisme (sosio Nasionalisme; Sosio demokrasi dan Ketuhanan yang Maha Esa) atau belakangan sering disebut juga sebagai ”Ajaran Bung Karno”.

Tentunya tidak ada yang bisa membantah bahwa disamping segala kekurangannya jasa Bung Karno sangatlah besar bagi bangsa dan negara ini. Tetapi ironisnya, Beliau mengakhiri jabatannya sebagai presiden kerena diberhentikan oleh MPRS (yang beliau bentuk sendiri pasca Dekrit 5 Juli 1959), lalu diakhir hidupnya Beliau mengalami menjadi tahan rumah sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia (Juni 1973?).

Tidak hanya sampai di situ, kemudian pengikut, pencinta dan pengagum Beliau dan terutama pengikuti Ajaran Bung Karno, yang umumnya terdiri dari kaum muda/mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) banyak yang diburu, dibunuh selama terjadinya aksi pemulihan keamanan tahun 1966  dan juga banyak dipenjara/ditahan. Bahkan ada beberapa tokoh GMNI yang baru dibebaskan pada era tahun 1970-án jauh setelah seluruh tahanan eks PKI (Pulau Buru) dibebaskan.

Kesimpulannya, tokoh sekaliber Bung Karno yang merupakan Proklamator, Penggali Pancasila (Dasar Negara) mengakhiri jabatannya sebagai Presiden secara tragis (unhappyness ending).

2). Presiden Soeharto (Pak Harto)

Berawal dari kemunculannya sebagai pahlawan yang menyelamatkan Bangsa dan Negara Indonesia dari upaya kudeta yang gagal oleh G30S/PKI, Pak Harto kemudian terpilih oleh MPRS menjadi Presiden RI ke-2 menggantikan Bung Karno. 
Pak Harto menduduki jabatannya kurang lebih selama 32 tahun (dari 1966 sampai dengan 1998). Selama menjabat sebagai Presiden, Pak Harto banyak berjasa di dalam pembangunan negara ini, sehingga Pak Harto diberi gelar sebagai “Bapak Pembangunan”. 

Di samping itu tentunya beliau juga mempunyai kelemahan terutama terhadap kepemimpinannya yang cenderung otoriter, dengan menggunakan militer (TNI-AD) sebagai alat kekuasaan. 

Selama masa pemerintahan Pak Harto banyak para aktivis pengkritik Beliau yang ditahan oleh militer melalui jaringan intelijennya, yaiytu G-1 Hankam (sekarang BAIS), Kopkamtib, BAKIN dan sebagainya. Sejak dasawarsa terakhir masa kekuasaannya, mulai muncul gerakan protes terhadap berbagai kebijakan beliau. 

Gerakan protes pertama yang muncul adalah protes terhadap RUU Perkawinan (yang dinilai tidak sesuai ketentuan Hukum Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia), kemudian protes terhadap rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang digagas oleh isteri Beliau (Ibu Negara), Ibu Tien Soeharto. 

Setelah itu bergantian muncul berbagai demo gerakan protes yang terutama digerakkan oleh kalangan mahasiswa, seperti misal Gerakan Malari (Gerakan 15 Januari), dan pada tahun 1977/1978 para mahasiswa mulai terang-terangan mengerakkan aksi demo dan protes berskala nasional untuk menolak Pak Harto terpilih kembali oleh MPR pada SU-MPR 1978. 

Para pimpinan mahasiswa 1977/1978 dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang ditahan oleh militer, para pimpinan aktivis mahasiswa di Jakarta ditahan di sebuah asrama militer di kawasan Jati Asih-Bekasi yang dikenal dengan nama “Kampus Kuning”. 

Beberapa nama pimpinan aktivis mahasiswa yang ditahan tahun 1977/78 dari bandung adalah: Ir Herry Ahmadi (sekarang Anggota DPR-RI-PDI-P), DR Rizal Ramzi (mantan Menko Ekuin), sedangkan dari Jakarta: DR Dipo Alam (mantan Seskab) dan Prof DR Lukman Hakim (mantan Ketua LIPI). Penulis sendiri ikut ditahan di Kampus Kuning.

Pada tahun 1997 kondisi kehidupan negara mulai mengalami krisis, yang dimulai dari krisis moneter, disusul krisis ekonomi dan berlanjut krisis kepercayaan terhadap pemerintah. 

Ketika Pak harto dalam rangka mengatasi krisis kepercayaan terhadap pemerintahannya akan membentuk Kabinet Baru (yang bernama Kabinet Reformasi), 14 orang menteri yang saat itu duduk di Kabinet Pembangunan II menyatakan tidak bersedia ikut duduk di dalam Kabinet Reformasi yang akan dibentuk oleh Pak Harto. 

Banyak ahli yang berpendapat akibat ketidaksediaan ke-14 menteri inilah Pak Harto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden (istilahnya Lengser Kaprabon). Mungkin Pak Harto berpendapat jika para menterinya sendiri yang telah membantunya selama belasan tahun tidak percaya lagi kepadanya, maka bagaimana mungkin Beliau mendapat kepercayaan dari rakyat.

Setelah Pak Harto mundur, maka perhatian rakyat kini tertuju ke arah militer (TNI-AD) yang selama periode Pak Harto (atau yang dikenal sebagai Orde Baru) menjadi tangan Presiden untuk menekan aspirasi rakyat dan menegakkan pemerintahan yang otoriter, dimana kemudian rakyat menuntut militer melakukan reformasi yaitu keluar dari kehidupan politik serta menyerahkan sepenuhnya kepada kalangan sipil melalui partai politik.
 
Setelah mundur Pak Harto banyak mendapatkan “tekanan” dari masyarakat agar diadili baik terhadap dirinya yang dianggap banyak melakukan pelanggaran HAM ataupun terhadap anak-anaknya yang dianggap memanfaatkan kekuasaan bapaknya untuk memupuk kekayaan.

Di saat-saat terakhir hayatnya Pak Harto terpaksa mengalami anak bungsunya yang tersayang mendekam di penjara Pulau Nusa Kambangan karena terbukti ikut terlibat dalam pebunuhan seorang hakim.

Singkatnya, tokoh sekaliber Pak Harto yang bergelar Bapak Pembangunan mengakhiri jabatannya secara tragis, yaitu terpaksa lengser kaprabon, dan mengalami akhir hayatnya dengan unhappy.

3). Presiden Prof DR BJ Habibie (Pak Habibie).

Setelah Pak Harto mundur, jabatan Presiden RI yang ke-3 disi oleh wakil Presiden waktu itu, Prof DR BJ Habibie. Selama menjabat sebagai Presien, Pak Habibie banyak melakukan kebijakan dan keputusan yang memberikan kebebasan sebagai landasan kehidupan negara yang demokratis. 

Beliau membuka kembali izin mendirikan partai politik, membebaskan pers, kebebasan berpendapat tertulis ataupun lisan.

Namun pada Sidang Umum MPR tahun 1999, yang akan memilih Presiden, Pak Habibie tidak mencalonkan diri, karena pertanggungan jawab Beliau selama menjabat sebagai Presiden Ke-3 (menggantikan Pak Harto) ditolak oleh MPR. Diduga penyebab ditolaknya pertanggungan jawab Pak Habibie tersebut dikarenakan Beliau dianggap bertanggungjawab atas lepasnya Provinsi Timor Timur dari pangkuan NKRI sehingga berdiri menjadi negara sendiri.

Singkatnya seperti presiden-presiden yang terdahulu (Presiden ke-1 dan Ke-2), Pak Habibie pun mengahir jabatannya secara unhappy. Penolakan pertanggungan jawab adalah suatu hal yang sangat memalukan bagi pejabat kepala pemerintahan (apakah dia presiden atau perdana menteri), karena dinilai telah gagal melaksanakan tugasnya selaku kepala pemeintah.

4). Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Pada Sidang Umum tahun 2000, MPR pada akhirnya memilih KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI Ke-4. Terpilihnya Gus Dur mengundang kontroversi, karena banyak yang memperkiranya yang akan terpilih menjadi Presiden ke-4 adalah Megawati Soekarnoputri, karena partai politik yang dipimpinnya (PDI-P) keluar sebagai pemenang pertama pada pemilu sebelumnya sedangkan partai politik pendukung Gus Dur (PKB) hanya keluar sebagai partai politik kelas menengah saja. 

Tetapi Gus Dur berhasil mengalahkan Megawati dalam pemilihan Presiden di MPR karena Gus Dur didukung oleh partai-partai politik yang berazaskan Islam (yang dikenal sebagai Poros Tengah).

Gus Dur yang juga mantan Ketua Umum PBNU juga diakui sebagai pegiat “Pluralisme” yang aktif mendorong terciptanya toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Namun pemerintahan di bawah Presiden Gus Dur menimbulkan ketidakpuasan terutama di kalangan partai politik Islam yang tergabung di dalam Poros Tengah, dan seringkali kebijakan dan keputusannya melahirkan kontroversial, mungkin disebabkan Beliau kurang awas penglihatannya, sehingga kurang bisa membaca dokumen-dokumen pemerintahan, sehingga banyak keputusannya yang saling bertentangan. 

Dan terakhir berdasarkan laporan dari pembantu-pembantu di sekelilingnya, Gus bermaksud mengeluarkan Dekrit untuk membubarkan Partai Golkar dan sekaligus membubarkan DPR. 

Mengetahui rencana Gus Dur ini maka partai-partai politik di DPR bersatu menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR, yang memutuskan memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden.

Sementara MPR bersidang, Gus Dur dibisiki oleh orang-orang dekatnya bahwa rakyat mendukung dirinya dan sekarang sudah berkumpul di depan Istana, kemudian Gus Dur dituntun ke teras Istana Ngera dengan hanya mengenakan celana pendek lalu melambai-lambaikan tangannya ke arah jalanan di depan Istana, padahal disana tidak ada seorangpun juga. Adegan ini ditayangkan disemua stasiun TV, sehingga tayangan itu menjadi lelucon yang sangat menyedihkan.

Singkatnya seperti Presiden-presiden terdahulu Gus Dur pun mengakhiri jabatan Presidennya secara unhappy, karena diberhentikan oleh MPR.

5). Megawati Soekarno putri (Ibu Mega)

Setelah Gus Dur diberhentikan MPR mengangkat Megawati (Ibu Mega) yang saat itu menjadi sebagai Wakil Presiden menjadi Presiden RI Ke-5. Pemerintahan selama Presiden Ibu Mega berjalan dengan cukup tenang, “kontroversi” yang ditimbulkan oleh pemerintah Presiden Gus Dur mulai ditertibkan satu demi satu, perekonomian mulai tumbuh dan berkembang dengan baik.

Namun pada pemilihan presiden di tahun 2004 Ibu Mega kalah dari penantangnya yaitu Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (atau biasa disingkat SBY). Kekalahan seorang Presiden yang sedang berkuasa pada pemilihan presiden berikutnya merupakan kejadian yang sangat meyakitkan, karena bisa dianggap sama dengan ditolaknya pertanggungan jawab Presiden yang sedang menjabat itu oleh rakyat.

Perasaan sakit yang dialami Ibu Mega karena kalah dalam Pemilihan presiden oleh Pak SBY masih kasat mata terlihat oleh rakyat sampai saat ini, dimana secara terbuka Ibu Mega tidak bersedia bersikap ramah terhadap Pak SBY kadangkala Ibu Mega secara terbuka terlihat menghindari untuk berjabatan tangan dengan Pak SBY.

Meskipun tidak setragis nasib presiden-presiden terdahulu, Ibu Mega juga mengakhiri jabatan presiden secara unhappy.

6). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Pak SBY). 

Setelah memenangkan pemilihan presiden dan menduduki jabatan sebagai Presiden RI Ke-6, dan bahkan kemudian terpilih lagi untuk masa jabatan yang kedua. Pemerintahan Presiden SBY berjalan relatif tenang dan stabil, meskipun juga tidak sepi dari protes dan demo, tetapi tidak ada seorang pun dimasa pemerintahan Presiden SBY yang ditangkap ataupun ditahan oleh polisi. 

Bahkan ketika pada sebuah demo di Bunderan HI SBY diibaratkan sebagai seekor kerbau, tetapi tidak ada seorang pun yang ditahan atau ditangkap.

Meskipun demikian ada juga yang berpendapat pemerintahan Presiden SBY berjalan datar-datar saja tidak gebrakan kemajuan yang signifikan, karena kepemimpinan SBY dinilai tidak tegas dan diwarnai keragu-raguan.

Presiden SBY mengahiri jabatan Presidennya karena tidak mencalonkan lagi untuk masa jabatan yang ke-3, karena memang konstitusi membatasi masa jabatan presiden hanya boleh 2 masa jabatan saja, dan SBY mematuhi ketentuan konstitusi tersebut.

Dengan demikian berbeda dengan Presiden-presiden yang terdahulu, Presiden SBY mengahiri jabatannya tanpa mengalami nasib tragis (unhappy ending) dan sebaliknya justru Beliau mengahiri jabatan Presidennya dengan “Glorious ending”.

7). Presiden Joko Widodo (Pak Jokowi).

Saat ini Presiden RI ke-7 dijabata Joko Widodo (Pak Jokowi). Kita tidak tahu bagamana nasib jabatan Beliau akan berakhir apakah akan unhappy ending atau Glorious Ending. Yang mengetahui masa depan adalah hanya Allah TaÁla Tuhan Yang Maha Esa dan nasib anak manusiapun ditentukan oleh-Nya. 

Namun sebagai manusia kita masih diberi ruang untuk memilih bagaimana kita akan menuliskan nasib kita untuk menjadi sejarah bagi anak cucu kita di kemudian hari.

Akhirnya dari sejarah presiden-presiden RI terdahulu semoga Pak Jokowi dapat menarik pelajaran yang terbaik bagi dirinya dan bagi bangsa ini, dan memang untuk itulah sejarah berfungsi sebagai pelajaran bagi generasi penerus.

Untuk itulah hendaknya kita senantiasa mengingat seruan Bung Karno: “JASMERAH!” (Jangan Melupakan Sejarah).

Jangan sampai sejarah Presiden yang unhappy ending terulang kembali (meskipun ada slogan “History repeated its self”).

Jakarta, 4 April 2021
Muchyar Yara
Mantan Dosen Lembaga Kepresidenan
FH Universitas Indonesia