ASKARA - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menolak kebijakan impor beras yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lufti.

Dalam mengambil kebijakan impor beras, Mendag Muhammad Lufti tidak bijak. Mendag tidak berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog sehingga kebijakan impor beras hanya diputuskan berdasarkan data Kemendag. 

"Selain itu, sikap mendag tidak membangun dialog dan tidak menyerap aspirasi sangat melukai hati petani," ujar Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom kepada media, Selasa (23/3).

Mendag mengungkapkan, stok beras hanya mencapai 500.000 ton. Menurut perhitungan Kemendag, beras cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 800.000 ton, sebanyak 280.000 ton merupakan stok beras impor tahun 2018 dan ada sekitar 160.000 ton turun mutu. Sedangkan menurut Dirut Perum Bulog Budi Waseso bahwa stok beras di gudang Bulog mencapai 883.575 ton dengan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 859.877 ton dan beras komersial 23.706 ton. Bulog juga masih memiliki sisa 275.811 ton stok beras dari impor beras 2018 dan 106.642 ton merupakan beras turun mutu. 

Budi Waseso juga yakin dapat menyerap 390.000 ton dari hasil panen petani. Artinya, stok CBP di akhir April mencapai di atas satu juta ton

Jefri Gultom menegaskan bahwa mendag tidak menggunakan data yang valid dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Di sisi lain, tidak menjalankan visi Presiden Joko Widodo dalam mengunakan hasil produksi dalam negeri. 

"Impor beras jika tetap dilakukan akan menjadi polemik dalam masyarakat Indonesia khususnya para petani. Untuk itu, kebijakan impor beras salah," katanya.

Untuk itu, PP GMKI meminta Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya lebih teliti dalam bekerja sama serta berkolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait.

"Dalam pandemi Covid-19 pemerintah seharusnya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Rencana kebijakan impor beras mengakibatkan harga gabah turun hingga Rp 1400 per kilogram. Jangan lukai hati petani," tegas Jefri Gultom.