ASKARA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, masyarakat di desa atau kelurahan yang rawan tsunami harus punya peta evakuasi sebagai upaya mitigasi jika bencana tersebut sewaktu-waktu terjadi.

"Peta desa sudah mulai harus disusun oleh masyarakat sendiri karena yang evakuasi adalah warga setempat jadi mudah dipahami," katanya, Selasa (16/3).

Peta di level desa atau peta mikro tersebut menjadi peta operasional sedangkan peta yang disiapkan BMKG sebagai peta rencana bisa menjadi referensi masyarakat.

"Peta yang dibuat pemerintah daerah juga harus dicocokkan dengan peta desa, dicek apakah peta sudah ada jalur evakuasinya," ujar Dwikorita.

Selain menyiapkan peta dan jalur evakuasi juga perlu dibuat rencana kontijensi dan memperkuat tim siaga bencana di tingkat desa dengan sering berlatih dan simulasi, juga melengkapi sarana dan prasarana evakuasi.

Menurut Dwikorita, latihan evakuasi mandiri juga perlu sering dilakukan agar masyarakat terlatih untuk menyelamatkan diri. Sedangkan pemerintah menyiapkan sarana dan prasarananya.

Hal senada disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan bahwa sebelum bencana terjadi ada upaya-upaya yang bisa dilakukan, yaitu kesiapsiagaan dan mitigasi dengan memahami risiko sekitar.

"Latihan-latihan, simulasi dan sosialisasi harus terus dilakukan, sehingga masyarakat sudah memahami jika terjadi tsunami apa yang harus dilakukan, termasuk menyiapkan rencana evakuasi di level desa dan kelurahan yang rawan tsunami," jelasnya.

BMKG menggelar Sekolah Lapang Geofisika (SLG) secara nasional di 30 lokasi, salah satunya di Yogyakarta pada 16-17 Maret 2001 sebagai upaya meningkatkan pemahaman produk informasi serta membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami.

Selain membangun sikap tanggap gempa bumi dan tsunami bagi masyarakat dan sekolah yang berada di wilayah potensi gempa bumi dan tsunami, SLG juga bertujuan untuk menguatkan koordinasi antara UPT Geofisika sebagai perpanjangan tangan BMKG pusat dengan stakeholder BMKG di daerah.

Serta menguatkan peran BPBD sebagai simpul utama rantai komunikasi di daerah dalam memberikan informasi dan arahan yang benar kepada masyarakat dan SKPD terkait peringatan dini tsunami. (kesatu/ant)