ASKARA - Politikus Partai Demokrat Sartono Hutomo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aliran dana penyelenggaran Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang pada pekan lalu.

Sebab, dugaan gratifikasi dalam penyelenggaraan KLB sangat kuat lantaran melibatkan pejabat negara, dalam hal ini Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Hal tersebut turut diperkuat dari pernyataan beberapa inisiator KLB yang membenarkan adanya pemberian uang kepada peserta dengan alasan dana operasional.

"Karena ada pejabat tinggi negara di situ. Misalnya untuk membiayai orang-orang datang ke sana itu uangnya siapa. KPK harus hadir di situ," kata Sartono kepada wartawan, Senin (8/3).

Maka itu pentingnya proses hukum untuk menulusuri aliran dana tersebut, lantaran ketakutan adanya penggunaan uang negara yang dibagi-bagikan dalam KLB Demokrat. 

"Dapat uangnya dari mana untuk membiayai kegiatan KLB akal-akalan itu," tutur Sartono.

Sartono sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Moeldoko. Pasalnya, sebagai KSP seharusnya dapat membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan wabah Covid-19 yang belum mereda.

"Tugas dia membantu presiden dan pemerintahan agar berjalan dengan baik, dalam hal ini mengatasi masalah Covid-19 ini," ujarnya. 

"Harusnya fokus ke situ bukan terus mengkudeta atau mengambil alih partai yang kepemimpinannya sudah melewati mekanisme yang sudah menjadi keputusan dari Kemenkumham," tambah Sartono.